Jakarta-Di tengah berfluktuasinya nilai tukar rupiah belakangan ini, Bank Indonesia akhirnya membuka kemungkinan pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur (RDG) dimajukan lebih awal pada bulan depan dari semula setiap bulan tanggal 27-28. Ini sebagai sinyal BI lebih proaktif untuk pengaturan kepentingan suku bunga acuan BI (7 Days Reverse Repo Rate-7DRRR).

NERACA

Sebelumnya, Gubernur BI yang baru, Perry Warjiyo, mengingatkan bahwa bank sentral di bawah kepimpinannya akan bersikap lebih pre-emtif atau melakukan upaya-upaya yang lebih awal terkait pengaturan tingkat suku bunga. Artinya, bila kondisi ke depan menuntut pengaturan suku bunga perlu dilakukan secara cepat, Perry akan menentukan kebijakan itu lebih cepat pula.

"Kemungkinan itu ada untuk melakukan RDG sebelum 27 Juni, sejalan dengan saya akan lebih pre-emtif dalam kenaikan suku bunga," ujar Perry di Jakarta, Jumat (25/5).

Meski demikian, Perry enggan disebut bahwa terbukanya jadwal RDG yang lebih awal ini sebagai rapat darurat. Karena menurut dia, penjadwalan RDG sudah diatur oleh BI dengan mempertimbangkan pergerakan kondisi ekonomi global dan domestik.

Namun, kondisi perekonomian tentu tak selalu sejalan dengan pertimbangan bank sentral di awal. "Saya tidak ingin mengatakan rapat emergency (darurat). Karena kalau ada perkembangan baru yang butuh respon cepat, itu sesuatu yang wajar dan itu dimungkinkan," tutur dia.

Tindakan respon BI menjadi lebih cepat, menurut Perry, adalah melihat posisi rupiah yang telah melampaui nilai fundamentalnya (overshoot) belakangan ini, yang tidak luput dari pengaruh laju ekspektasi pasar.

Hal ini membuat rupiah mudah berfluktuasi karena ekspektasi pasar juga mudah berubah, seiring dengan sentimen-sentimen yang ada. "Ini banyak di-drive oleh dua hal, yaitu teknikal pasar dan oleh masalah ekspektasi. Ekspektasi terbentuk karena informasi yang dimiliki. Begitu informasi tidak pas, membuat ekspektasi kemudian bisa kemana-mana," ujarnya.

Padahal, menurut Perry, ekspektasi yang dibangun oleh pelaku pasar, seharusnya tidak hanya terpacu pada satu informasi saja. Namun, juga mengkaji seluruh informasi yang ada. Dengan begitu, ketika satu informasi bersifat negatif, namun ada beberapa informasi yang positif, seharusnya ekspektasi pasar tetap positif. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.

"Sekarang di pengusaha, ekspektasi nilai tukar itu kan perkiraannya kemana-mana. Banyak perkiraan nilai tukar yang saya lihat tidak berdasarkan assessmen ekonomi," ujarnya.

Karena itu, Perry akan mengundang kalangan industri perbankan dan dunia usaha untuk segera “duduk bareng” menyamakan persepsi dan ekspektasi terhadap nilai tukar rupiah. Adapun BI berpandangan bahwa nilai rupiah saat ini memang overshooting dari sisi nominal, namun pergerakannya cukup stabil.

"Itulah kenapa saya ingin bertemu dengan perbankan dan dunia usaha, untuk menjelaskan dan memberi informasi agar nanti ke depan, pembentukan ekspektasi akan lebih baik dan mendekati fundamental," tutur dia. 

Perry mengatakan, akan menggunakan kebijakan moneter berupa pengaturan tingkat suku bunga acuan BI (7DRRR) sebagai instrumen kunci untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. “Pengaturan tingkat suku bunga acuan akan menjadi instrumen kunci yang digunakannya untuk mendukung stabilisasi di sektor keuangan, termasuk nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Seperti diketahui publik, BI terakhir mengubah tingkat suku bunga acuan pada pekan lalu saat masih dipimpin oleh Agus DW Martowardojo, dengan menaikkan 25 basis poin menjadi 4,5%. Namun, banyak kalangan yang menilai bahwa kenaikan suku bunga BI itu terlambat karena memiliki rentang waktu cukup panjang dari kenaikan suku bunga acuan The Fed sebelumnya.  

Berdasarkan kurs referensi BI akhir pekan lalu (25/5) setelah Perry menjabat Gubernur BI  berada di posisi Rp14.166 per US$, menguat dibandingkan sehari sebelumnya (24/5) di posisi Rp14.205 per US$.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman menjelaskan bahwa RDG Bulanan tambahan ini tidak menggantikan RDG bulanan yang biasanya diselenggarakan BI pada minggu kedua setiap bulannya. " RDG Bulanan tambahan ini akan membahas kondisi ekonomi dan moneter terkini serta prospek ke depan," ujarnya, Sabtu (26/5).

Pro Stabilitas

Perry juga mengatakan, bank sentral akan berupaya fokus dalam menjalankan kebijakan yang mendukung stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, ia telah menyiapkan beberapa jurus.

Salah satunya, mengatur kembali kebijakan suku bunga acuan. Di bawah kepemimpinannya, BI akan berupaya menjaga suku bunga agar ekonomi tumbuh stabil dan mantab. "Jadi, walaupun suku bunga nantinya berubah, BI akan berupaya supaya kebijakan tersebut nantinya tidak berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi," ujarnya sesaat setelah dilantik menjadi Gubernur BI, pekan lalu.  

Selain kebijakan tersebut, Perry menuturkan BI juga akan terus berupaya mempercepat pendalaman pasar keuangan. Instrumen pembiayaan infrastruktur akan dipertajam. BI akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertajam instrumen tersebut supaya sektor keuangan tergerak untuk menerbitkan instrumen pembiayaan baru untuk infrastruktur.

Selain itu, Perry  mengatakan pertumbuhan ekonomi tertekan kinerja impor yang meningkat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Tercatat, impor mencapai US$16,09 miliar sampai April 2018. Padahal, ekspornya cuma US$14,47 miliar pada bulan yang sama.

"Faktor yang menurunkan adalah kenaikan impor yang lebih tinggi, sehingga net external demand, khususnya konsumsi itu 4,9%. Ini membuat pertumbuhan ekonomi tidak bisa mencapai 5,3%,” ujarnya.

Selain karena impor, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini juga dipengaruhi faktor penyaluran kredit perbankan yang lebih lambat. Hal ini dikarenakan perbankan masih memulihkan kinerjanya usai didera kredit bermasalah. "Semestinya (pertumbuhan kredit) naik sejak 2015, tapi kan sekarang tetap slow (lambat). Itu faktor yang masih berlanjut dan belum recover banget kreditnya," ujarnya.

Kendati demikian, menurut dia, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini masih bisa lebih cemerlang dari tahun lalu yang sebesar 5,07% karena ditopang oleh indikator ekspor, konsumsi pemerintah, hingga investasi.

Dari sisi ekspor, perkembangan harga komoditas dan nilai tukar rupiah yang tengah melemah, sejatinya bisa dimanfaatkan para eksportir untuk meningkatkan nilai ekspor. "Harga komoditas luar negeri itu cukup baik dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kurs rupiah juga cukup baik bagi eksportir, sehingga mendorong konsumsi dan ekspor meningkat," ujarnya.

Dari konsumsi pemerintah, pemberian stimulus fiskal, misalnya melalui pemberian gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pensiunan diharapkan dapat mendorong belanja negara.

Bersamaan dengan itu, pemerintah terus meningkatkan belanja negara untuk sektor infrastruktur melalui percepatan sejumlah proyek. Sedangkan dari sisi investasi, sumbangan indikator ini diperkirakan terus bertumbuh sejalan dengan meningkatnya investasi ke sektor konstruksi dan non konstruksi. "Investasi cukup bagus, baik yang private (swasta) maupun non-private (non-swasta)," ujarnya seperti dikutip laman CNNIndonesia.com.

Jurus lainnya, mempercepat dan memperkuat pengembangan ekonomi syariah. BI berjanji akan berupaya untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah baik di sektor keuangan maupun industri dengan meningkatkan pemahaman dan kampanye gaya hidup halal kepada masyarakat.

Maklum, Indonesia memang memiliki potensi besar di sektor ini. Dari sisi aset perbankan, total aset perbankan syariah sampai 2017 kemarin saja sudah mencapai Rp 435 triliun. "Sementara itu terkait ekonomi digital, agar bisa mendorong pertumbuhan, BI juga akan memperkuat sistem pembayaran, termasuk Gerbang Pembayaran Nasional," ujarnya.

Jauh dari Krisis  

Pada bagian lain, Perry menyebut garis besar kebijakan yang akan diambilnya telah didiskusikan dengan Presiden Jokowi. Walaupun berkoordinasi dengan Jokowi, dia menjamin setiap keputusan yang nantinya diambil BI akan tetap independen.

Perry menegaskan, saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih jauh dari krisis. Bahkan, dia pun membantah jika dikatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah lampu kuning alias mendekati krisis. Menurut dia, kondisi sebuah negara dikatakan krisis jika mencerminkan beberapa indikator. Adapun indikator tersebut di antaranya defisit transaksi berjalan tidak terkendali, utang luar negeri (ULN) yang tidak terbayarkan, serta tingkat depresiasi mata uang yang sangat besar.

Dari berbagai indikator tersebut, menurut Perry, sangat jelas bahwa Indonesia saat ini masih aman dari krisis. Sebab, defisit transaksi berjalan Indonesia tidak lebih dari 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pembayaran utang terhadap PDB pun masih sangat rendah dibanding peer group.

Sementara itu, Kepala Ekonom BTN Winang Budoyo memperkirakan BI masih akan menaikkan bunga acuannya di tahun ini sebesar 25 bps. Hal tersebut dilakukan guna menahan laju pelemahan rupiah akibat menguatnya dolar AS. bari/mohar/fba