BP MPR: Haluan Negara Atur Pokoknya Saja

NERACA

Semarang - Ketua Badan Pengkajian (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Sadono menyebutkan haluan negara yang tengah disusun nantinya hanya mengatur pokok-pokoknya saja.

"Sekarang ini, BP MPR sudah bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian MPR yang terdiri atas pakar hukum tata negara, konstitusi, anggota MPR yang lama," kata dia di Semarang, Jumat (25/5) malam.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah itu usai kegiatan serap aspirasi masyarakat bertema "Pentingnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)".

Sebagaimana diwartakan, MPR RI menyepakati rumusan GBHN akan dibagi menjadi dua, yakni haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dan haluan pemerintahan yang ditetapkan pemerintah untuk lima tahunan.

Bambang menjelaskan bahwa BP dan Lembaga Pengkajian MPR sudah membentuk tim bernama Tim Perumus Haluan Negara, berkoordinasi juga dengan berbagai pihak, seperti Bappenas dan Lemhanas."Sekarang ini, tinggal mengisi substansi dari skema yang sudah dibuat. Prinsipnya, haluan negara tidak detail, tetapi merupakan pokok-pokoknya saja, atau istilahnya seringkas-ringkasnya," kata dia.

Akan tetapi, kata dia, haluan negara memberikan arah negara mau dibawa ke mana dengan memberikan patokan terhadap semua aspek, mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum. Mengenai kendala dalam perumusan haluan negara, sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957, itu mengakui banyak kepala tentunya membuat banyak pemikiran yang berbeda untuk mencapai kemufakatan."Salah satu contoh, saya sampaikan tadi bahwa secara teori dan logika, pembagian subbidang kenegaraan kemasyarakatan itu tiga, yakni ekonomi, politik, dan sosial budaya," ujar dia.

Sebagaimana Trisakti Bung Karno, kata mantan Sekretaris Jenderal PWI itu, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan."Pak Harto sebenarnya juga sama, yakni pertumbuhan itu berarti bidang ekonomi, stabilitas itu berarti politik, dan pemerataan itu adalah sosial dan budaya," kata Bambang.

Namun, kata dia, dalam perumusan skema itu ada beberapa pendapat yang menginginkan, misalnya dipisahkannya bidang hukum dan pertahanan. Hal ini membuat perdebatan menjadi alot. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini Tim Perumus Haluan Negara berkoordinasi dengan berbagai lembaga berupaya merumuskan dan membulatkannya di awal bulan Juni 2018, dilanjutkan dengan penyelesaian naskah.

"Kalau dari segi operasional dan perencanaan, saya optimistis pembahasan segera selesai karena yang menentukan kami sendiri. Akan tetapi, untuk menjadi produk politik saya agak ragu," kata dia. Ant