YLKI Minta Tempat Istirahat Tol Diaudit

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pihak terkait untuk mengaudit kehandalan tempat istirahat (rest area) sebagai persiapan mudik Lebaran 2018. "Pihak terkait di sini adalah Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas Mabes Polri, pengelola jalan tol dan dinas perhubungan setempat," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Menurut Tulus, terbangunnya Tol Trans Jawa dari Merak hingga Surabaya pada Lebaran tahun ini akan mengakibatkan bangkitan lalu lintas signifikan di jalan tol. "Sangat mungkin kemacetan di jalan tol akan lebih parah daripada kemacetan mudik Lebaran tahun sebelumnya. Pemudik akan bereforia menggunakan jalan tol Transjawa sebagai jalur utama, apalagi diberikan diskon tarif tol," katanya.

Oleh karena itu, kata Tulus, bisa jadi salah satu pemicu kemacetan di jalan tol bisa dipicu oleh keberadaan "rest area" sehingga diperlukan manajemen lalu lintas lebih cerdas dan kreatif agar hal itu tidak terjadi.

Tulus menyebut, beberapa hal yang perlu diaudit pada tempat istirahat di sepanjang jalan tol adalah terkait akses air bersih, pengelolaan toilet, tempat ibadah, SPBU, hingga harga makanan di area itu.

Pertama, pastikan akses air bersih yang cukup untuk toilet, khususnya toilet umum untuk perempuan dan tidak ada antrian mengular di toilet perempuan, dan karena itu perlu portabel toilet untuk memangkas antrian itu. "Maksimum antrian di toilet perempuan seharusnya tidak lebih dari lima orang. Antrian panjang itulah yang memicu pemudik menjadi lebih lama berada di rest area," katanya.

Kedua, pastikan kondisi toilet bersih dan dengan petugas jaga yang jelas, termasuk apakah gratis atau tidak. "Konsumen perlu informasi yang jelas dan konsisten terkait hal itu.Jangan dinyatakan toilet gratis, tapi petugasnya minta uang kepada konsumen. Idealnya gratis karena itu bagian dari pelayanan," katanya.

Ketiga, jika perlu sediakan mushola tambahan. Sebab faktanya, antrian berjubel bukan hanya di toilet, tapi juga di mushola/masjid di rest area. Keempat, pastikan tidak terjadi antrian panjang saat mengisi BBM di SPBU. Ekor antrian itulah yang biasanya memicu kemacetan hingga badan jalan tol.

Kelima, harus dilakukan buka tutup di rest area tertentu. Rest area di jalan tol yang sudah melebihi kapasitas, maka harus ditutup dan dialihkan pada rest area berikutnya, sampai kondisi lalu lintas mencair kembali.

Keenam, pengelola jalan tol juga harus mengontrol harga makanan dan minuman, agar para pemilik warung tidak menjadikan aji mumpung, mengenakan harga pada konsumen seenaknya. "Daftar harga harus dicantumkan pada daftar menu," demikian Tulus.

Sementara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur meminta pemerintah memperhatikan kelayakan sejumlah rest area atau tempat beristirahat di jalan tol, khususnya di wilayah Jatim menjelang arus mudik Lebaran. "Salah satu yang penting di 'rest area' adalah ketersediaan toilet. Kami berharap pemerintah memperhatikan akses air bersih di toilet dan juga kebersihan toilet," kata Ketua YLPK Jatim Said Sutomo kepada Antara.

Menurut dia, ketersediaan toilet yang layak di rest area di wilayah Jawa Timur baik jalur pantai utara, pantai selatan dan jalan tol Surabaya-Malang maupun Surabaya-Ngawi dinilai masih kurang.

Padahal, lanjut dia, rest area ini sangat penting sebagai tempat beristirahat sejenak untuk melepaskan kelelahan, kejenuhan, ataupun ke toilet selama dalam perjalanan jarak jauh. "Saat ini karena pengguna jalan tol masih sepi, sehingga belum terasa kurang ketersediaan toiletnya. Tapi ketika Hari Raya Idul Fitri nanti pasti kurang," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap pemerintah segera memperbaiki jika ada toilet yang rusak yang ada di rest area. "Jika toilet di rest area gratis ya mohon diterapkan benar-benar gratis. Jangan lalu pasang orang untuk minta jasa pemakaian rest area yang sebenarnya gratis. Dan jangan karena digratiskan kemudian tiak dikelola deng baik," katanya.

Ia juga menyarankan jika perlu disediakan tempat ibadah berupa mushala tambahan karena faktanya, antrean berjubel bukan hanya di toilet, tapi juga di mushala/masjid di rest area. Hal ini juga menjadi pemicu kepadatan traffic di rest area, dan akhirnya memicu kemacetan.

Sebagai tambahan, lanjut dia, pengelola SPBU harus menertibkan truk-truk besar yang parkir di area SPBU yang juga sebagai rest area. Hal ini dikarenakan truk-truk tersebut seringkali mengganggu kelancaran lalu lintas saat mengisi BBM maupun warga yang hendak ke rest area. "Pastikan tidak terjadi antrean panjang saat mengisi BBM di SPBU. Ekor antrean itulah yang biasanya memicu kemacetan hingga badan jalan tol," katanya.

Selain itu, lanjut dia, rest area di jalan tol yang sudah melebihi kapasitas, maka harus ditutup dan dialihkan pada rest area berikutnya, sampai kondisi lalu lintas mencair kembali. "Pengelola jalan tol juga harus mengontrol harga makanan dan minuman, agar para pemilik warung tidak menjadikan aji mumpung, mengenakan harga pada konsumen seenaknya. Daftar harga harus dicantumkan pada daftar menu," katanya.

 

PERBAIKAN JALAN

 

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso meminta pekerjaan perbaikan jalan yang belum selesai hingga H-10 Lebaran tidak mengganggu kelancaran arus mudik. "Memasuki H-10 Lebaran proyek pekerjaan harus dihentikan sementara waktu, kondisi jalan harus bersih dan tidak ada sisa pekerjaan jalan yang tertinggal karena hal itu akan mengganggu arus mudik," katanya.

Hadi juga meminta tidak ada perbedaan tinggi jalan antara ruas jalan yang sudah selesai diperbaiki dan yang belum selesai agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas.  "Jadi kanan kiri harus rata tidak boleh tinggi sebelah dan tidak boleh panjang sebelah, nanti bisa membahayakan pengguna jalan," ujarnya.

Terkait dengan material yang digunakan, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan agar materialnya harus berkualitas dan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

Sementara itu, Dinas Bina Marga, Pekerjaan Umum, dan Cipta Karya Jawa Tengah mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan menjelang arus mudik Lebaran 2018. "Saat ini perbaikan jalan tingkat provinsi yang kami lakukan ada di 33 titik tersebar di sejumlah wilayah," kata Pelaksana Tugas Dinas Bina Marga, Pekerjaan Umum, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono.

Secara umum, kata dia, jalan yang ada di Provinsi Jateng sudah siap dilalui pemudik, baik jalan tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota di jalur utara, selatan dan tengah. "Ruas jalan sudah bisa dipastikan mampu dilalui para pemudik pada H-10 Lebaran sesuai fungsinya, termasuk jalan tol ruas Semarang-Batang dan Salatiga-Kartasura yang berstatus fungsional," ujarnya. (iwan, ant).

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…