Jakarta-Sejumlah fraksi di DPR menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2019. Rapat paripurna antara pemerintah dan DPR juga merupakan penutup dari rangkaian kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Anggota DPR umumnya menyoroti realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sesuai target sejak 2015 hingga 2017. 

NERACA

Fraksi PKB dalam pandangannya yang disampaikan oleh Fathan Subchi, mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi 2019 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%-5,8%.

"Yang menjadi catatan penting terkait asumsi makro, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8%. Target asumsi ini tidak jauh berbeda dengan kerangka ekonomi tahun sebelumnya," ujarnya di DPR, Kamis (24/5).

Kinerja ekonomi Indonesia, menurut Fathan, menunjukkan perbaikan dalam tiga sampai lima tahun, tetapi belum sesuai target. "Pertumbuhan ekonomi meningkat dalam level yang rendah di kisaran 5%. Konsumsi rumah tangga belum pulih sepenuhnya, kinerja ekonomi nasional yang masih tergantung pada harga komoditas internasional," tuturnya.

Di sisi lain, tekanan justru berasal dari harga yang diatur pemerintah seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif listrik yang berpotensi meningkat. Selain itu, kondisi yang dikhawatirkan adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dapat menekan keyakinan konsumen maupun pelaku usaha. "Atas dasar itu, Fraksi PKB berpendapat bahwa dorongan instrumen fiskal baik dari kemampuan dari fungsi makro dan badan kebijakan fiskal yang sulit sangat dibutuhkan," ujarnya.  

Juru Bicara PKS Andi Akmal Pasluddin menilai, target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang diperkirakan pemerintah dalam rentang 5,4-5,8% lebih rendah dibanding target tahun sebelumnya 5,4-6,1%. "Pemerintah seperti makin tidak optimistis dengan perekonomian tahun depan,” ujarnya.

Fraksi PKS meminta pemerintah untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang realistis di 2019 mengingat target tahun-tahun sebelumnya sejak 2015 hingga 2017 tidak tercapai. "Tahun 2015, targetnya 5,7%, namun realisasinya 4,8%.  Lalu di 2016 dari target 5,2%, hanya terealisasi 5,02%. Di 2017, dari target 5,4%, hanya terealisasi 5,07%. Pemerintah gagal memenuhi janji pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai RPJMN 2015-2019, di mana target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9%. Tapi dari 2015 hingga kuartal I-2018, realisasi rata-ratanya hanya 5%,” ujarnya.  

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan juga mempersoalkan hal yang sama. "Target pertumbuhan ekonomi 2019 hanya dipatok antara 5,4-5,8%, padahal janji pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2015-2019 mencapai 7,9% di 2019," ujarnya.

Juru Bicara PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulistio menyatakan, Fraksi PDI-P menerima target pertumbuhan ekonomi 2019 yang ditetapkan pemerintah, tetapi dengan catatan bahwa pemerintah harus mengurangi angka pengangguran dan menggairahkan dunia usaha. "Kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja, mempermudah pinjaman pada industri padat karya, menjaga neraca ekspor impor, dan BUMN serta swasta menjadi penggerak ekonomi nasional," ujarnya.  

Sebelumnya, Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang V Tahun 2018 menerima laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2019 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasarkan laporan yang disampaikan, pemerintah menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4-5,8%.

Sementara rata-rata nilai tukar rupiah pada 2019 diperkirakan berada pada kisaran Rp 13.700-Rp 14.000 per US$, meski banyak tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan kurs, salah satunya normalisasi kebijakan moneter di AS. Sri Mulyani menyampaikan pergerakan nilai tukar rupiah dalam rentang yang memadai tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik, karena bisa bermanfaat kepada perbaikan daya saing ekspor Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, asumsi dasar makro lainnya yang menjadi basis penghitungan RAPBN 2019 adalah suku bunga SPN 3 bulan rata-rata pada kisaran 4,6-5,2%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada kisaran US$60-70 per barel, lifting minyak bumi sekitar 722 ribu-805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.210 ribu-1.300 ribu barel setara minyak per hari.

Target Ekonomi 2019

Menkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2019 di level 5,8%.  Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 2018 yang di angka 5,4%. "Pada 2019 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8%," ujar Sri Mulyani saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 di Gedung DPR, Jakarta (18/5).

Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal.

"Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas," ujarnya.

Sementara itu dari sisi sektoral, ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh.

"Untuk itu, industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien perlu diperkuat, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara, berbagai perijinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan. Reformasi di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat. "Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani menargetkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price-ICP) pada 2019 berada pada kisaran US$ 60-70 per barel, lebih tinggi bila dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang hanya sebesar US$ 48 per barel.

Menurut Menkeu, perkiraan target ICP tersebut seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang sulit diprediksi. Menurutnya, faktor pemulihan ekonomi dunia, keamanan, politik, bencana alam, dan inovasi teknologi akan menentukan dinamika harga minyak dunia. "Pada 2019, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, produksi minyak mentah dunia diperkirakan belum akan mampu mengimbangi kenaikan permintaan. Baik karena kendala investasi ladang baru, maupun peningkatan ketegangan dan gangguan politik keamanan di beberapa negara produsen minyak utama dunia.

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, untuk asumsi lifting minyak bumi pada 2019 diperkirakan mencapai sekitar 722-805 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi sekitar 1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding lifting minyak dan gas bumi APBN di 2018 yang masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

"Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan pada 2019," ujar Menkeu. bari/mohar/fba