OJK Takkan Lepas Dari Intervensi DPR

NERACA

Jakarta---Kalangan perbankan meragukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersih dari unsur politis. Padahal keberadaan lembaga ini mutlak ada. Karena itu baik Bank Indonesia maupun perbankan harus mendukung. “BI dan perbankan juga pemerintah ya akan mendukung OJK kalau unsur politiknya dikurangi, nah apakah DPR mau,” kata Senior Economist and Head of Government Relations Bank Standard Chartered Indonesia, Fauzi Ichsan di Jakarta, Kamis (16/2).

Menurut Fauzi, komposisi ideal OJK harus mendapat dukungan dari empat stakeholders (pemegang kepentingan). Yang pertama dari DPR, yang kedua dari pemerintah terutama Kementrian keuangan Bapepam, yang ketiga dari BI, karena expertise (ahli) kemampuan teknis dalam mengawasi dan meregulasi perbankan adanya di BI bukan swasta bukan pemerintah. Yang keempat adalah perbankan. “Nah kalau misalnya BI dan perbankannya tidak sepenuhnya mendukung OJK, sulit untuk kita bayangkan OJK menjadi lembaga yang sukses”, paparnya.

Fauzi menambahkan urgensi dibentuknya OJK sangat kecil dan tidak memiliki dasar kuat. Seharusnya OJK bisa didasari pada realita ekonomi. Bukan karena tuntutan undang-undang (UU). Sementara itu, kondisi sektor perbankan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sangat baik. “Sektor perbankan dalam sepuluh tahun terakhir ini membaik terus. Dari indicator CAR (capital adequacy ratio/Rasio Kecukupan Modal) 17% dan non performing loan (NPL/kredit macet) 5% sampai 6%. Jadi perbankan Indonesia melihat bahwa urgensi pembentukkan OJK itu kecil. Artinya, pembentukkan OJK ini karena Undang-undang bukan karena realita ekonomi”, tandasnya.

Dari pantauan Fauzi, OJK masih penuh dengan ketidakpastian. Misalnya, masalah pendanaanya dan lainnya. “Masih banyak sekali ketidakpastian mengenai harmonisasi gaji, mengenai apakah para pengawas perbankan ini mau bekerja di OJK, apakah pendanaan untuk OJK siap, kalau misalnya tidak cukup apakah perbankan mau dikenakan iuran untuk membiayai OJK”, tegasnya.

Lebih lanjut, Fauzi mengatakan, belum ada jaminan pembentukkan OJK akan lebih baik nantinya ketimbang BI. “Kita kan bicara fungsi pengawasan regulasi BI atas perbankan itukan dialihkan kepada OJK. Dan Bapepam-LK juga dialihkan dibawah payung OJK. Paling tidak belum ada jaminankan bisa baik,” tegasnya.

Fauzi mengingatkan, kondisi saat ini berbeda dengan krisis pada tahun 1999-2000. Namun, setelah retrukturisasi yang dalam dari pemerintah dengan menasionalisasikan bank swasta konglomerat menjadikan perbankan Indonesia lebih sehat. “Memang tahun 1999-2000 pasca krisis perbankan Indonesia banyak yang menyalahkan BI,” jelasnya. **maya

BERITA TERKAIT

Ketua DPR - Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR

Bambang Soesatyo Ketua DPR  Kritik Adalah “Vitamin" Bagi DPR Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa kritik yang…

OJK Sebut Bumiputera Dalam Kondisi Normal - Dari Sisi Bisnis dan Pendanaan

  NERACA Jakarta - Para pemegang polis dan mitra kerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 kini bisa bernafas lega…

Harvest Time Targetkan Listing April 2018 - Lepas 1,86 Miliar Saham Ke Publik

NERACA Jakarta – Memanfaatkan melesatnya pertumbuhan indeks harga saham gabungan (IHSG), dinilai waktu yang tepat untuk melaksanakan penawaran umum saham…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…