NERACA

Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti permasalahan rantai distribusi komoditas beras di Tanah Air yang dinilai berdampak kepada fluktuasi harga beras yang diperjualbelikan di sejumlah daerah. "Dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi atau pedagang grosir," kata Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, kemarin.

Menurut Hizkia Respatiadi, situasi seperti itu dinilai menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang menikmati laba terbesar dalam rantai distribusi justru terjadi saat beras belum sampai di pasar eceran, termasuk pasar tradisional.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga berargumen bahwa kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak efektif. Kebijakan itu, lanjutnya, memaksa para pedagang eceran untuk menurunkan harga jual beras, padahal mereka bukanlah pihak yang menyebabkan tingginya harga beras. "Kebijakan ini juga membuat mereka rugi karena mereka membeli beras dengan harga yang lebih mahal dari HET dari para pedagang grosir," papar Hizkia.

Karena itu, ia mengingatkan bahayanya restriksi impor yang berlebihan terhadap beras, yang tidak diikuti dengan adanya pembenahan rantai distribusi dan sinkronisasi data pangan. Padahal, menurut dia, sebagaimana disalin dari laman Antara, pembenahan rantai distribusi sangat memengaruhi harga beras medium.

"Sementara dengan berbedanya data produksi beras antara satu institusi dengan institusi lain membuat keputusan untuk impor tidak bijaksana kalau didasarkan pada data pangan yang sudah ada," ucapnya.

Hizkia juga mengemukakan, beras harus melalui empat sampai enam titik distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Pertama, petani akan menjual beras yang sudah dipanen kepada tengkulak atau pemotong padi, yang akan mengeringkan padi dan menjualnya kepada pemilik penggilingan.

Setelah padi digiling menjadi beras, pemilik penggilingan akan menjual beras tersebut ke pedagang grosir berskala besar yang memiliki gudang penyimpanan Kemudian pedagang grosir berskala besar ini akan kembali menjual beras tersebut kepada pedagang grosir berskala kecil di tingkat provinsi, seperti di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta atau kepada pedagang grosir antar pulau. Pihak terakhir inilah yang akan menjual beras kepada para pedagang eceran.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menginginkan agar jangan sampai ada lagi perbedaan data pangan sejumlah komoditas di antara berbagai data yang dimiliki instansi pemerintahan. "Perbedaan data ini harus disinkronkan, jangan ada perbedaan data lagi," kata Taufik Kurniawan.

Menurut Taufik, hal tersebut penting untuk segera diatasi karena data akurat merupakan acuan yang tepat untuk kebijakan terkait stok dan kebutuhan pangan. Wakil Ketua DPR menyoroti rencana impor 500.000 ton beras yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, padahal Kementerian Pertanian menyatakan stok beras surplus. Ia menegaskan bahwa bila stok beras memang benar surplus, maka seharusnya memakai stok yang ada dengan menyerap gabah dari petani di Tanah Air dan jangan selalu impor. "Kalau memang stok beras surplus, seharusnya tak perlu impor," ucap Taufik dan menambahkan, transparansi terkait data pangan secara nasional harus benar-benar dibuka.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, sebelumnya, memanggil Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol (Purn) Budi Waseso guna mendiskusikan terkait penjagaan ketersediaan beras dan kualitasnya.

"Saya ingin mengetahui dan juga memberikan pengalaman saya sebagai bekas Kabulog, yang tentunya penting untuk dia (Budi Waseso) untuk mengetahui sebagai Kepala Bulog yang baru," kata Jusuf Kalla .

Wapres mengingatkan kepada Dirut Bulog untuk selalu memantau ketersediaan beras supaya tidak kekurangan, sekaligus memastikan kondisi kebutuhan beras di masa mendatang. "Prinsip daripada pangan itu ialah lebih baik lebih daripada kurang stoknya, jangan kurang dari satu juta (ton) nanti pada waktunya," jelasnya.

Sementara itu, Budi Waseso mengatakan harga beras di awal bulan Ramadhan masih normal, dan diharapkan akan terus stabil hingga Hari Raya Idul Fitri pada pertengahan Juni mendatang. munib