Kenaikkan Gaji PNS Sudah Ada di APBN

NERACA

Jakarta---Anggaran kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah tersedia dalam APBN. Karena memang dana tersebut tinggal menyalurkan saja. Namun dana gaji itu dalam bentuk gelondongan di APBN. "Kalau itu kan (kenaikan gaji PNS) lebih kepada keseluruhan. Jadi saya rasa itu sesuai dengan peruntukannya di APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar kala ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/2)

Dalam hal kenaikan gaji tersebut, Mahendra tidak spesifik menyebutkan jabatan mana saja yang akan naik, namun secara keseluruhan akan ada kenaikan dalam gaji PNS tersebut. "Itu sudah dihitung dalam kesepakatan dalam ABBN. Sudah masuk dalam perhitungan dan itu bagian dari proses reformasi birokrasi. Itu sudah dihitung betul dalam APBN," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui pembayaran kenaikan gaji pegawai Negeri sipil ((PNS) akan diakumulasikan (rapel) pada Maret 2012 mendatang. Karena itu, pihak Kemenkeu sendiri akan mengirimkan surat edaran mengenai hal ini kepada kantor-kantor pelayanan perbendaharaan. "Kenaikan tiap tahun oleh Presiden PP-nya keluar, itu tidak ada masalah. Nanti kita bayar secepatnya. Jadi kalau sempat Maret akan dibayarkan untuk gaji Maret lalu dua bulan kemarin akan diberikan rapel," ujarnya

Kiagus Badarudin menambahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, rapel gaji PNS tersebut juga pernah dilakukan. Nantinya, akan ada perbedaan waktu (time lag) dari pembayaran gaji bulanan tersebut untuk pembayaran gaji rapel tersebut. "Iya setelah pembayaran gaji bulanan baru dibayarkan rapelnya. Ya ada time lag sedikit lah, biasa itu," imbuhnya

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo menegaskan pemerintah harus berani melakukan penghematan dengan cara memotong belanja birokrasi. “Saya coba menggugah, mau berhemat anggaran. Ya jangan boros dong belanja birokrasi,” ucapnya

Menurut Sadar, dalam 8 tahun, sejak 2005-2012 kenaikkan belanja birokrat (pegawai) mengalami kenaikkan significan yakni dari 10,65% mencapai 52%. Sementara belaja subsidi dari 23,70% (2005) mengalami penurunan menjadi 14,72 (2012). “Alokasi subsidi minimal 50% dari belanja birokrasi dan untuk subsidi BBM minimal 20% dari belanja birokrasi pusat,” tambahnya

Lebih jauh kata Sadar, ada disparitas yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Karena diperkirakan ada 135 juta penduduk yang tergeser pendapatannya menjadi langung miskin saat harga BBM dinaikkan. Sementara ada 4,6 juta PNS yang menghabiskan APBN cukup besar. “Kita lihat ada disparitas, masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan Rp234000/bulan/orang mencapai 30 juta orang,” tambahnya

Menyinggung soal moratorium PNS, Sadar mengatakan tak ada dampaknya moratorium terhadap belanja bikorasi. Karena setiap tahun gaji PNS selalu naik. “Lihat saja, birokrat menaikkan gajinya sendiri. Karena itu, boleh saja ada kenaikkan gaji. Tapi berdasarkan merit sistem. Kalao sekarang ini, pintar goblok sama saja,”paparnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Panitia Seleksi: Belum Ada Kandidat Isi Posisi Sekjen KPK

Panitia Seleksi: Belum Ada Kandidat Isi Posisi Sekjen KPK NERACA Jakarta - Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi…

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki - Walikota Sukabumi

Hasil Evaluasi Pengadaan Masih Ada Kelemahan Yang Perlu Diperbaiki Walikota Sukabumi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menandaskan, hasil…

PEMERINTAH MEREVISI PP NO. 30/2015 - Kenaikan Gaji PNS Rentan Bernuansa Politis

Jakarta-Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2019 diperkirakan akan rampung bulan ini. PP tersebut…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…