Kenaikkan Gaji PNS Sudah Ada di APBN

NERACA

Jakarta---Anggaran kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah tersedia dalam APBN. Karena memang dana tersebut tinggal menyalurkan saja. Namun dana gaji itu dalam bentuk gelondongan di APBN. "Kalau itu kan (kenaikan gaji PNS) lebih kepada keseluruhan. Jadi saya rasa itu sesuai dengan peruntukannya di APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar kala ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/2)

Dalam hal kenaikan gaji tersebut, Mahendra tidak spesifik menyebutkan jabatan mana saja yang akan naik, namun secara keseluruhan akan ada kenaikan dalam gaji PNS tersebut. "Itu sudah dihitung dalam kesepakatan dalam ABBN. Sudah masuk dalam perhitungan dan itu bagian dari proses reformasi birokrasi. Itu sudah dihitung betul dalam APBN," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui pembayaran kenaikan gaji pegawai Negeri sipil ((PNS) akan diakumulasikan (rapel) pada Maret 2012 mendatang. Karena itu, pihak Kemenkeu sendiri akan mengirimkan surat edaran mengenai hal ini kepada kantor-kantor pelayanan perbendaharaan. "Kenaikan tiap tahun oleh Presiden PP-nya keluar, itu tidak ada masalah. Nanti kita bayar secepatnya. Jadi kalau sempat Maret akan dibayarkan untuk gaji Maret lalu dua bulan kemarin akan diberikan rapel," ujarnya

Kiagus Badarudin menambahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, rapel gaji PNS tersebut juga pernah dilakukan. Nantinya, akan ada perbedaan waktu (time lag) dari pembayaran gaji bulanan tersebut untuk pembayaran gaji rapel tersebut. "Iya setelah pembayaran gaji bulanan baru dibayarkan rapelnya. Ya ada time lag sedikit lah, biasa itu," imbuhnya

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo menegaskan pemerintah harus berani melakukan penghematan dengan cara memotong belanja birokrasi. “Saya coba menggugah, mau berhemat anggaran. Ya jangan boros dong belanja birokrasi,” ucapnya

Menurut Sadar, dalam 8 tahun, sejak 2005-2012 kenaikkan belanja birokrat (pegawai) mengalami kenaikkan significan yakni dari 10,65% mencapai 52%. Sementara belaja subsidi dari 23,70% (2005) mengalami penurunan menjadi 14,72 (2012). “Alokasi subsidi minimal 50% dari belanja birokrasi dan untuk subsidi BBM minimal 20% dari belanja birokrasi pusat,” tambahnya

Lebih jauh kata Sadar, ada disparitas yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Karena diperkirakan ada 135 juta penduduk yang tergeser pendapatannya menjadi langung miskin saat harga BBM dinaikkan. Sementara ada 4,6 juta PNS yang menghabiskan APBN cukup besar. “Kita lihat ada disparitas, masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan Rp234000/bulan/orang mencapai 30 juta orang,” tambahnya

Menyinggung soal moratorium PNS, Sadar mengatakan tak ada dampaknya moratorium terhadap belanja bikorasi. Karena setiap tahun gaji PNS selalu naik. “Lihat saja, birokrat menaikkan gajinya sendiri. Karena itu, boleh saja ada kenaikkan gaji. Tapi berdasarkan merit sistem. Kalao sekarang ini, pintar goblok sama saja,”paparnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…