Kenaikkan Gaji PNS Sudah Ada di APBN

NERACA

Jakarta---Anggaran kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah tersedia dalam APBN. Karena memang dana tersebut tinggal menyalurkan saja. Namun dana gaji itu dalam bentuk gelondongan di APBN. "Kalau itu kan (kenaikan gaji PNS) lebih kepada keseluruhan. Jadi saya rasa itu sesuai dengan peruntukannya di APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar kala ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/2)

Dalam hal kenaikan gaji tersebut, Mahendra tidak spesifik menyebutkan jabatan mana saja yang akan naik, namun secara keseluruhan akan ada kenaikan dalam gaji PNS tersebut. "Itu sudah dihitung dalam kesepakatan dalam ABBN. Sudah masuk dalam perhitungan dan itu bagian dari proses reformasi birokrasi. Itu sudah dihitung betul dalam APBN," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui pembayaran kenaikan gaji pegawai Negeri sipil ((PNS) akan diakumulasikan (rapel) pada Maret 2012 mendatang. Karena itu, pihak Kemenkeu sendiri akan mengirimkan surat edaran mengenai hal ini kepada kantor-kantor pelayanan perbendaharaan. "Kenaikan tiap tahun oleh Presiden PP-nya keluar, itu tidak ada masalah. Nanti kita bayar secepatnya. Jadi kalau sempat Maret akan dibayarkan untuk gaji Maret lalu dua bulan kemarin akan diberikan rapel," ujarnya

Kiagus Badarudin menambahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, rapel gaji PNS tersebut juga pernah dilakukan. Nantinya, akan ada perbedaan waktu (time lag) dari pembayaran gaji bulanan tersebut untuk pembayaran gaji rapel tersebut. "Iya setelah pembayaran gaji bulanan baru dibayarkan rapelnya. Ya ada time lag sedikit lah, biasa itu," imbuhnya

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo menegaskan pemerintah harus berani melakukan penghematan dengan cara memotong belanja birokrasi. “Saya coba menggugah, mau berhemat anggaran. Ya jangan boros dong belanja birokrasi,” ucapnya

Menurut Sadar, dalam 8 tahun, sejak 2005-2012 kenaikkan belanja birokrat (pegawai) mengalami kenaikkan significan yakni dari 10,65% mencapai 52%. Sementara belaja subsidi dari 23,70% (2005) mengalami penurunan menjadi 14,72 (2012). “Alokasi subsidi minimal 50% dari belanja birokrasi dan untuk subsidi BBM minimal 20% dari belanja birokrasi pusat,” tambahnya

Lebih jauh kata Sadar, ada disparitas yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Karena diperkirakan ada 135 juta penduduk yang tergeser pendapatannya menjadi langung miskin saat harga BBM dinaikkan. Sementara ada 4,6 juta PNS yang menghabiskan APBN cukup besar. “Kita lihat ada disparitas, masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan Rp234000/bulan/orang mencapai 30 juta orang,” tambahnya

Menyinggung soal moratorium PNS, Sadar mengatakan tak ada dampaknya moratorium terhadap belanja bikorasi. Karena setiap tahun gaji PNS selalu naik. “Lihat saja, birokrat menaikkan gajinya sendiri. Karena itu, boleh saja ada kenaikkan gaji. Tapi berdasarkan merit sistem. Kalao sekarang ini, pintar goblok sama saja,”paparnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BEI Pastikan Tidak Ada Regulasi Hambat IPO - Tepis Tuduhan Go-Jek

NERACA Jakarta – Tuduhan Go-Jek yang menilai masih adanya aturan yang tidak fleksibel dan menghambat perusahaan untuk IPO atau menawarkan…

1.759 PNS Dijatuhi Hukuman Disiplin, 96 Diantaranya Diberhentikan

      NERACA   Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma,…

Dipotong untuk Zakat, PNS Bisa Menolak

    NERACA   Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…