NERACA

Jakarta---Anggaran kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah tersedia dalam APBN. Karena memang dana tersebut  tinggal menyalurkan saja. Namun dana gaji itu dalam bentuk gelondongan di APBN. "Kalau itu kan (kenaikan gaji PNS) lebih kepada keseluruhan. Jadi saya rasa itu sesuai dengan peruntukannya di APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar kala ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/2)

Dalam hal kenaikan gaji tersebut, Mahendra tidak spesifik menyebutkan jabatan mana saja yang akan naik, namun secara keseluruhan akan ada kenaikan dalam gaji PNS tersebut. "Itu sudah dihitung dalam kesepakatan dalam ABBN. Sudah masuk dalam perhitungan dan itu bagian dari proses reformasi birokrasi. Itu sudah dihitung betul dalam APBN," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kiagus Ahmad Badaruddin mengakui pembayaran kenaikan gaji pegawai Negeri sipil ((PNS) akan diakumulasikan (rapel) pada Maret 2012 mendatang.  Karena itu, pihak Kemenkeu sendiri akan mengirimkan surat edaran mengenai hal ini kepada kantor-kantor pelayanan perbendaharaan. "Kenaikan tiap tahun oleh Presiden PP-nya keluar, itu tidak ada masalah. Nanti kita bayar secepatnya. Jadi kalau sempat Maret akan dibayarkan untuk gaji Maret lalu dua bulan kemarin akan diberikan rapel," ujarnya

Kiagus Badarudin menambahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, rapel gaji PNS tersebut juga pernah dilakukan. Nantinya, akan ada perbedaan waktu (time lag) dari pembayaran gaji bulanan tersebut untuk pembayaran gaji rapel tersebut. "Iya setelah pembayaran gaji bulanan baru dibayarkan rapelnya. Ya ada time lag sedikit lah, biasa itu," imbuhnya

Ditempat terpisah, anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo menegaskan pemerintah harus berani melakukan penghematan dengan cara memotong belanja birokrasi. “Saya coba menggugah, mau berhemat anggaran. Ya jangan boros dong belanja birokrasi,” ucapnya

Menurut Sadar, dalam 8 tahun, sejak 2005-2012 kenaikkan belanja birokrat (pegawai) mengalami kenaikkan significan yakni  dari 10,65% mencapai 52%. Sementara belaja subsidi dari  23,70% (2005) mengalami penurunan menjadi 14,72 (2012).  “Alokasi subsidi minimal 50% dari belanja birokrasi dan untuk subsidi BBM minimal 20% dari belanja birokrasi pusat,” tambahnya

Lebih jauh kata Sadar, ada disparitas yang terlalu tinggi antara si kaya dan si miskin. Karena  diperkirakan ada 135 juta penduduk yang tergeser pendapatannya menjadi  langung miskin saat harga BBM dinaikkan. Sementara ada 4,6 juta PNS  yang menghabiskan APBN cukup besar.  “Kita lihat ada disparitas, masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan Rp234000/bulan/orang mencapai 30 juta orang,” tambahnya

Menyinggung soal moratorium PNS, Sadar mengatakan tak ada dampaknya moratorium terhadap belanja bikorasi. Karena setiap tahun gaji PNS selalu naik. “Lihat saja, birokrat menaikkan gajinya sendiri. Karena itu, boleh saja ada kenaikkan gaji. Tapi  berdasarkan merit sistem.  Kalao sekarang ini, pintar goblok sama saja,”paparnya. **cahyo