Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan Undang-Undang untuk menjerat platform media sosial yang terbukti melakukan pembiaran terhadap konten-konten hoax hingga terorisme dan radikalisme. Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara “Kami sudah mengirim tim bulan lalu ke Jerman dan Malaysia, karena di Jerman itu dikeluarkan Undang-Undang (UU) bagaimana mengadress masalah hoax,” kata Rudiantara.

Menurut Rudiantara, dengan regulasi tersebut, platform media sosial seperti facebook, instagram, twitter, hingga youtube bisa dikenai sanksi berupa denda atau penalti jika dianggap melakukan pembiaran terhadap penyebaran konten-konten hoax. “Kami sedang menyiapkan regulasi tersebut di Indonesia untuk mengadress (platform), bukan orangnya,” kata dia.

Ia mengatakan untuk menindak pemilik akun atau orang yang mengunggah, Indonesia selama ini telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Platform juga harus bertanggung jawab. Meski kita kejar orangnya, kalau platform tetap melakukan pembiaran juga tidak selesai,” kata dia.

Ditempat terpisah Ridwan Saidi, Budayawan Betawi  mendesak agar pemerintah untuk segera menyusun regulasi untuk menangkal berita-berita bohong alias hoax yang selama ini kerap beredar di masyarakat, apalagi tahun 2018 dan tahun depan adalah tahun politik. Ridwan Saidi menyebut, hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Isu hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan sekarang menjadi lebih masif sebab Indonesia akan segera melangsungkan pilkada," kata Ridwan.

“Saya sebagai budayawan Betawi merasa miris karena berita-berita hoax semacam ini sedikit demi sedikit akan membumi hanguskan budaya dan atitud yang kita miliki,” lanjutnya.

Dia menambahkan, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Jika dipahami masyarakat akan berpikir dan bertingkah sesuai dengan falsafah kebhinekaan. Berbeda budaya suku dan ras tapi tetap satu tujuan.

Dengan kekayaan budaya seperti itu, ia berharap Pemerintah kembali menguatkan instrumen budaya yang dimiliki. Dengan cara menghadirkan nilai kebudayaan di setiap waktu. “Sehingga jiwa kebudayaan masyarakat Indonesia bisa terus terpupuk dan tidak akan mudah menelan berita dan kabar hoax,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio mengungkapkan jika Indonesia kini dalam masa krisis kepercayaan. Dimana masyarakatnya muda terpengaruh dengan adanya berita bohong. “Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Pemberitaan, isu dan kabar hoax bisa memfitnah sebagian kelompok masyarakat. Dari isu beredar banyak sekali korban berjatuhan,” kata dia.

Besar harapan agar pemerintah bisa terus membuat regulasi sampai berita hoax tidak lagi meresahkan masyarakat Indonesia.

Bermuatan Politis

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat fenomena hoax semakin berkembang ketika mendekati pesta demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum.  Ia mengidentifikasikan mayoritas hoax atau berita bohong sangat erat dengan nuansa politis. "Saya kira dari seluruh hoax yang berkembang itu 80 persen bermuatan politis," ujar Ray.

Ray menyatakan, dari distribusi hoax tersebut sangat jarang ditemui berita palsu yang menyoal masalah selain politik. Rata-rata isi berita bohong itu, menurut Ray, menyudutkan pemerintahan dengan tudingan miring.

Selain pemerintah, Ray menjelaskan, kubu oposisi juga kerap menjadi korban hoax. Menurut Ray, seharusnya kedua pihak bisa berkoordinasi untuk memberantas hoax. "Mereka ini kan tahu betul rasanya, bagaimana sakit hatinya (jadi korban hoax), tapi enggak mau sama-sama bergandengan tangan melawan hoax," ucap Ray.

Oleh karena itu, untuk menghentikan hoax, menurut Ray, harus dijadikan musuh bersama. Ia menjelaskan, diperlukan komitmen dari partai politik untuk memberangus hoax demi demokrasi. "Yang paling efektif adalah komitmen parpol, mereka yang harus menjaga. Mereka harus marah terhadap siapa pun yang menggunakan hoax, entah dalam politik memenangkan dan mempertahankan. Ini untuk mempertahankan demokrasi kita," pungkasnya.