Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak

NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi, menilai, subsidi masih diperlukan, karena bisa meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Itu sebabnya, Pemerintah diminta untuk segera kembali memberikan subsidi berbagai komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk Premium.

“Pemerintah keliru dalam melihat subsidi, karena menganggap sebagai beban. Padahal subsidi bisa diposisikan sebagai biaya untuk membangkitkan penghasilan masyarakat, yang ujungnya dapat membangkitkan peningkatan penerimaan pajak,” kata Kusfiardi di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, ketika Pemerintah tidak memberikan subsidi pada komoditas penting, pada prinsipnya bukan hanya merugikan pelaku bisnis. Selain itu, negara juga rugi karena potensi pajak yang diberikan menjadi tidak optimal.

Itu sebabnya Kusfiardi khawatir, jika kebijakan tersebut terus berlanjut maka akan berdampak semakin buruk. Yaitu, perekonomian yang semakin melambat dan menurun. Jika itu terus tetrjadi, maka tidak ada sektor-sektor produksi baru yang muncul dan pasar Indonesia justru dikuasai produk-produk impor.“Akhirnya yang menikmati potensi perekonomian kita adalah para importir dan industri asing. Padahal, seharusnya kebijakan harga termasuk BBM, dibuat untuk mendorong akselerasi perekonomian nasional,” kata dia.

Tidak hanya mengancam penerimaan negara, Kusfiardi juga menilai, tidak diberikannya subsidi juga menunjukkan bahwa Pemerintah salah urus dan tidak memiliki pemetaan serta roadmap yang jelas. Dan terpenting, dihapusnya subsidi ternyata juga tidak sesuai dengan konstitusi. Karena menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.“Clear bahwa itu adalah kewajiban. Dan pemerintah sudah melanggar konstitusi,” lanjut dia.

Terkait subsidi BBM, saat ini Pemerintah memang hanya memberikan subsidi kepada BBM jenis Solar. Sedangkan Premium, meski harganya diatur pemerintah namun Pemerintah tidak memberikan subsidi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa konsumsi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah di masyarakat cenderung menurun. Penurunan tersebut paling kuat dipengaruhi oleh peralihan BBM jenis pertalite dari penggunaan jenis premium, demikian data yang dihimpun dari Kementerian ESDM, Kamis (17/5).

Data dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menunjukkan, realisasi penggunaan premium turun hampir 50 persen di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Premium di Jamali terserap sebesar 1.037.161.08 kiloliter (kl) pada triwulan pertama 2018. Bila dibandingkan periode yang sama 2017, realisasi premium di wilayah tersebut sanggup mencapai lebih dari 2 juta kl. Kondisi serupa juga terjadi di luar Jamali. Pada triwulan I 2018, masyarakat hanya membutuhkan 1,9 juta kl atau turun sekitar 29 persen dibanding periode sebelumnya, sebesar 2,6 kl. Mohar