Bupati Pandeglang: Banyak Program Pusat Dukung Pengentasan Kemiskinan

NERACA

Pandeglang - Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Irna Narulita menyatakan banyak program yang digulirkan Pemerintah Pusat, secara langsung atau tidak mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.

"Semakin banyak pembangunan dan bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat, maka akan berdampak pada semakin baiknya tidak perekonomian masyarakat, ini membantu upaya kita dalam mengentaskan kemiskinan," kata dia di Pandeglang, Jumat (18/5).

Untuk bantuan pembangunan yang berpengaruh langsung pada perekonomian masyarakat, yakni adanya bantuan anggaran dana desa (DD)) yang diperuntukan bagi pembangunan pembangunan infrastruktur desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan program unggulan desa (prudes) dan pembangunan lapangan olahraga."Jika infrastruktur bagus, BUMDes-nya berjalan dan semua unggulan di desa bisa dikelola dengan baik, maka berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Warga miskin di desa akan berkurang," ujar dia.

Apalagi, kata dia, banyak juga bantuan sosial dari pemerintah pusat dan Pemprov Banten yang langsung diarahkan pada warga miskin di daerah ini. Dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial misalnya ada program keluarga harapan (PKH) yang setiap tahun digulirkan dan jumlah penerima manfaatnya juga bertambah.

Pada 2017, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Pandeglang hanya 55.000 kepala keluarga, untuk 2018 bertambah menjadi 77.723 KPM. Bantuan PKH, diberikan untuk membuka aksesibilitas warga kurang mampu terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan bagi anaknya dan kesehatan. Tujuan utama digulirkannya PKH, untuk memutus mata rantai kemiskinan, sehingga anak dari keluarga kurang mampu tidak menjadi miskin setelah dewasa nanti.

Irna menyatakan memberikan apresiasi atas digulirkannya bantuan PKH setiap tahun ke daerah itu. Program ini secara langsung membantu Pemkab Pandeglang dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu, juga ada bantuan sosial dari Pemprov Banten, yakni Jamsosratu yang sama dengan PKH dan diberikan bagi warga yang belum ter-"cover" oleh bantuan dari Kementerian Sosial itu.

Lalu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten meminta warga memanfaatkan musyawarah rencana pembangunan untuk mengusulkan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan."Kalau ada kebutuhan atau usulkan silakan melalui musrenbang kelurahan/desa, nanti hasilnya dibahas lagi di musrenbang kecamatan, baru kemudian dibahas pada musrenbang kabupaten," kata Bupati Irna.

Musrenbang, kata dia, merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, namun tentu tidak semuanya usulan bisa direalisasikan karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas."Kita juga ingin semua usulan masyarakat direalisasikan, namun karena keterbatasan anggaran maka harus bertahap," ujar dia.

Pemkab Pandeglang, pada 2018 melaksanakan pembangunan beberapa infrastruktur yang diusulkan masyarakat, di antaranya ruas jalan Kadomas-Banjar, Kecamatan Banjar dengan anggaranya mencapai Rp2,098 miliar."Kalau ada usulan yang belum bisa direalisasikan maka harus menunggu, dan mudah-mudahan tahun depan ada anggarannya sehingga bisa dibangun," ujar dia.

Pembangunan jalan merupakan prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang 2016-2021 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pemkab Pandeglang terus mengusulkan pada pemerintah pusat agar jalan nasional di daerah itu diperbaiki, dan kepada Pemprov Banten untuk perbaikan jalan provinsi. Ant