Jalur KA dan Bandara Pun Terkendala Tanah

Pembangunan infrastruktur yang terkendala pembebasan lahan bukan hanya monopoli sektor jalan tol saja. Kendala itu juga menghadang pembangunan double track Kereta Api (KA) di jalur Cirebon-Brebes, Pekalongan-Semarang, dan lintas Bojonegoro-Surabaya yang masih menemui kendala di beberapa tempat.

Alasannya, banyak aset berupa tanah milik KA yang ditempati warga. “Yang paling krusial itu lahan milik kereta api tapi masyarakat tinggal di situ tidak memiliki sertifikat. Ini kita carikan solusi dengan membentuk tim kecil dengan pemda,” kata Menteri Perhubungan (ketika itu) Freddy Numberi di Jakarta, 4/10.

Menurut Freddy, masalah pembebasan lahan untuk jalur rel ganda kereta api ini tidak mudah. Oleh karena itu Wakil Presiden,Boediono sepakat untuk menyelesaikan pembebasan lahan ini sudah dibentuk tim yang juga melibatkan pemerintah daerah. Tim ini dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas melegalisasi tanah-tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan kedua, untuk mempercepat penyelesaian sengketa-sengketa yang melibatkan tanah milik PT KAI.

Lebih jauh, kata Freddy, pembebasan lahan di wilayah Cirebon ini ditargetkan selesai paling lambat Juli 2012 dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembebasan lahan adalah BPN dan Pemerintah Kota Cirebon.

Kemudian untuk lintas Pekalongan-Semarang, pembebasan tanah akan dilakukan pada area PT Perkebunan Nusantara IX seluas kurang lebih 29 meter persegi. Pembebasan lahan ini menjadi tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan sebagai penanggung jawab pelaksananya adalah Perhutani Unit 1 dan Direksi PTPN IX dengan target penyelesaian September 2011.

Bandara Kuala Namu

Pembangunan Bandara Udara Internasional Kuala Namu akan menggantikan Bandara Polonia Medan karena sudah melebihi kapasitas dan menghambat perkembangan kota Medan. Bandara ini dapat melayani 8 juta penumpang dan 65.000 ton kargo per tahun serta dapat melayani penerbangan jarak jauh dengan pesawat 747-400.

Proyek pembangunan ini di Kuala Namu, Deli Serdang masih terhambat karena pembebasan tanah yang sebagian besar dimiliki PTPN dan belum tereliasasinya dana dari Pemprov Rp 15 miliar, sehingga menyebabkan pembangunan jalan tol 1 kilometer menuju lokasi Bandara tidak dapat berjalan dengan lancar. Jalur pembangunan akses jalan menuju bandara akan didirikan jembatan layang (fly over) menjadi dua tahap kontrak.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan Winarno mengharapkan bantuan dari DPRD untuk mempercepat proses negoisasi pembebasan lahan. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono akan menambah anggaran Rp600 miliar-Rp1 triliun untuk penyelesaian ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Sektor Teknologi dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis     Korporasi Alibaba segera akan mengganti para akuntannya…

AdhiKarya dan PPD Integrasikan Sistem Transportasi - Kawasan LRT City

      NERACA   Jakarta - PT AdhiKarya (Persero) Tbk, melalui Departemen Transit Oriented Development (TOD) & Hotel menawarkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

"Saya Perempuan Anti Korupsi"

Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" (SPAK) dari Indonesia mendapat penghargaan International Anti-Corruption Excellence (IACE) Award dari PBB. IACE Award merupakan…

Deregulasi Dapat Menjadi Pencegahan Korupsi

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa deregulasi dapat menjadi salah satu strategi yang penting untuk mencegah praktik korupsi. "Salah satu strategi…

Paling Berbahaya "Corruption By Design"

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas mengingatkan jenis korupsi yang paling berbahaya adalah korupsi yang dilakukan karena rekayasa yang dilakukan oleh…