Jalur KA dan Bandara Pun Terkendala Tanah

Pembangunan infrastruktur yang terkendala pembebasan lahan bukan hanya monopoli sektor jalan tol saja. Kendala itu juga menghadang pembangunan double track Kereta Api (KA) di jalur Cirebon-Brebes, Pekalongan-Semarang, dan lintas Bojonegoro-Surabaya yang masih menemui kendala di beberapa tempat.

Alasannya, banyak aset berupa tanah milik KA yang ditempati warga. “Yang paling krusial itu lahan milik kereta api tapi masyarakat tinggal di situ tidak memiliki sertifikat. Ini kita carikan solusi dengan membentuk tim kecil dengan pemda,” kata Menteri Perhubungan (ketika itu) Freddy Numberi di Jakarta, 4/10.

Menurut Freddy, masalah pembebasan lahan untuk jalur rel ganda kereta api ini tidak mudah. Oleh karena itu Wakil Presiden,Boediono sepakat untuk menyelesaikan pembebasan lahan ini sudah dibentuk tim yang juga melibatkan pemerintah daerah. Tim ini dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas melegalisasi tanah-tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan kedua, untuk mempercepat penyelesaian sengketa-sengketa yang melibatkan tanah milik PT KAI.

Lebih jauh, kata Freddy, pembebasan lahan di wilayah Cirebon ini ditargetkan selesai paling lambat Juli 2012 dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembebasan lahan adalah BPN dan Pemerintah Kota Cirebon.

Kemudian untuk lintas Pekalongan-Semarang, pembebasan tanah akan dilakukan pada area PT Perkebunan Nusantara IX seluas kurang lebih 29 meter persegi. Pembebasan lahan ini menjadi tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan sebagai penanggung jawab pelaksananya adalah Perhutani Unit 1 dan Direksi PTPN IX dengan target penyelesaian September 2011.

Bandara Kuala Namu

Pembangunan Bandara Udara Internasional Kuala Namu akan menggantikan Bandara Polonia Medan karena sudah melebihi kapasitas dan menghambat perkembangan kota Medan. Bandara ini dapat melayani 8 juta penumpang dan 65.000 ton kargo per tahun serta dapat melayani penerbangan jarak jauh dengan pesawat 747-400.

Proyek pembangunan ini di Kuala Namu, Deli Serdang masih terhambat karena pembebasan tanah yang sebagian besar dimiliki PTPN dan belum tereliasasinya dana dari Pemprov Rp 15 miliar, sehingga menyebabkan pembangunan jalan tol 1 kilometer menuju lokasi Bandara tidak dapat berjalan dengan lancar. Jalur pembangunan akses jalan menuju bandara akan didirikan jembatan layang (fly over) menjadi dua tahap kontrak.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan Winarno mengharapkan bantuan dari DPRD untuk mempercepat proses negoisasi pembebasan lahan. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono akan menambah anggaran Rp600 miliar-Rp1 triliun untuk penyelesaian ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

BPN Banten Targetkan Pendaftaran Tanah 272.710 Bidang Pada 2019

BPN Banten Targetkan Pendaftaran Tanah 272.710 Bidang Pada 2019 NERACA Serang - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten…

Kemajuan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Era Kini

Oleh : Abdul Aziz, Mahasiswa Fikom di PTN Jakarta   Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan merupakan hal vital bagi…

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Media dan Tantangan Teknologi Milenial

Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki banyak media dengan perkiraan berjumlah 47 ribu media yang terbagi dari berbagai model,…

Pers dan Usaha Mendorong Ekonomi Digital

Pers memiliki peran vital mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis digital di Indonesia. Melalui pemberitaan, pers dapat mempromosikan sekaligus mengedukasi pelaku…

Pers di Era Digital: Idealisme Versus Industri

Pers di Indonesia lahir dari idealisme para pendiri bangsa guna menyuarakan semangat memperjuangkan kemerdekaan kepada masyarakat luas, sejak zaman penjajahan…