NERACA

Jakarta - Pertamina diharapkan dapat meneruskan komitmen yang selama ini telah dicetuskan untuk merealisasikan program satu harga BBM di seluruh Nusantara dalam rangka mewujudkan sektor energi yang berkeadilan di Tanah Air.

"BPH Migas meminta PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk terus memberikan komitmennya dalam merealisasikan target Program BBM Satu Harga sesuai dengan roadmap hingga tahun 2019," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam rilis di Jakarta, Kamis (17/5).

Pada tahun 2017, Pertamina dalam progres program tersebut sesuai target telah mengoperasikan 54 penyalur BBM di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup baik. Sementara pada 2018 ditargetkan 67 penyalur beroperasi di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas, sedangkan pada 2019 ditargetkan 29 penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut yang cukup sulit.

Pelaksana tugas (Plt) Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, dari target 67 penyalur pada 2018, sebanyak empat penyalur telah beroperasi, 9 penyalur sedang proses dibangun di lokasi, serta 54 sisanya sedang proses administrasi dari pemda.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka menjamin ketersediaan BBM dan kelancaran pendistribusian khususnya BBM di daerah yang belum terdapat penyalur, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas No 6/2015 tentang Penyaluran Kenis BBM tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur atau yang lebih dikenal dengan Sub Penyalur.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 13/2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG, dan LPG, maka penyalur wajib menyediakan jenis BBM tertentu atau khusus penugasan pada Sub Penyalur yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kedaulatan energi telah terwujud dalam 20 tahun reformasi, yang salah satunya melalui penerapan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air."Satu harga BBM itu adalah salah satu upaya mewujudkan kedaulatan energi," kata Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Akhmad Syakhroja dalam diskusi "Membangun Kedaulatan Energi Pasca-Reformasi" yang diselenggarakan Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) di Graha PENA 98, Jakarta, Rabu (16/5).

Akhmad mengatakan dengan penerapan satu harga BBM ini, maka seluruh rakyat dapat merasakan keadilan di bidang energi."BBM satu harga itu mencerminkan sila kelima Pancasila. Kan tidak adil jika rakyat Indonesia di wilayah timur membeli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah dibanding di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan," kata dia lagi.

Lebih jauh dia menyampaikan penerapan kebijakan BBM satu harga di seluruh Tanah Air ini merupakan program Presiden Jokowi demi mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila."Sila kelima Pancasila ini kami jabarkan dengan prinsip 'Energi Berkeadilan', termasuk agar tata kelola di bidang energi, termasuk industri berjalan secara baik, kompetitif, dan kredibel," jelas dia.

Untuk mendukung itu, kata Akhmad, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah memerintahkan seluruh jajarannya agar selalu mendasarkan pada prinsip itu dalam bekerja atau membuat regulasi, sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM dapat dipastikan lebih banyak dinikmati rakyat. Selain itu, lanjut Akhmad, pemerintah di sisi lain juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia karena negeri ini mempunyai keterbatasan anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.

"Akibat dari kebijakan ini, maka banyak aturan yang dipangkas, supaya investasi mudah. Hal-hal terkait perizinan itu, betapa banyak aturan sektoral ini yang kami hilangkan dan sederhanakan agar investasi tidak berbelit-belit dan lama," kata dia.

Selain perwakilan Kementerian ESDM, diskusi yang dipandu moderator aktivis 98 dari Pena 98, Fendy Mugni, juga menghadirkan dua pembicara yakni Vice President Operation SKK Migas, Elan Blantoro dan Deputi Bidang Energi Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah. mohar