Sektor Industri Pun Terhambat Lahan

Sektor industri di Indonesia memiliki banyak kendala, seperti masalah pembebasan lahan yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan, ganti rugi, penolakandari masyarakat, hingga administrasi pertanahan yang tidak transparan. Masalah – masalah tersebut membuat banyak proyek industri di Indonesia tidak terealisasi.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Pansus DPR RI tentang RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, di DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3), Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan proyek industri masih terkendala dengan nilai ganti rugian bagi pihak pemilik tanah. Sehingga timbul masalah ketidaksepakatan antara harga yang dituntut pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah.

“Selama ini panitia pengadaan tanah menggunakan harga tanah sesuai nilai objek pajak (NJOP) sebagai acuan ganti rugi. Sementara pemilik tanah cenderung menggunakan harga pasar, bahkan sangat sering menuntut tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP. Masalah ini akan berdampak pada ketidakberlanjutan proyek pembangunan di sektor industri,” kata MS Hidayat.

Di beberapa tempat, kebanyakan masyarakat menolak wilayahnya dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik atau kawasan industri. Selain itu, pembangunan proyek industri juga terhambat permasalahan hukum. Misalnya pembangunan industri yang ada di kawasan hutan yang membutuhkan izin lembaga kehutanan yang prosedurnya telah diatur oleh hukum kehutanan.

“Ini sama halnya dengan pembangunan di atas tanah yang bersinggungan dengan tanah aset milk negara atau daerah. Persoalannya adalah dibutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk memperoleh izin pengusaha tanah tersebut. Jadi, pembangunan tidak dapat dilakukan sebelum target, karena kalau sebelum izin terbit akan ada risiko di hukum perbendaharaan,” jelasnya.

Beragam status penggunaan tanah oleh masyarakat seperti ada yang besertifikat, ada yang menggunakan tanah negara untuk sekian lama, ada yang menggunakan tanah milik adat, tanah wakaf, dan masih banyak ragam lainnya.

“Hal ini akan menyulitkan dalam pengadaan tanah tersebut karena akan memakan waktu yang lama untuk membuktikan status tanah tersebut,” jelasnya. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Sektor Pangan - Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan…

DPRD Jabar Harapkan OVOC Dorong Sektor Perikanan

DPRD Jabar Harapkan OVOC Dorong Sektor Perikanan NERACA Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengharapkan program One Village One…

Dunia Usaha - Making Indonesia 4.0 Disebut Pemicu Ekspor Industri Manufaktur

NERACA Jakarta – Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, pemerintah semakin menggenjot…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Media dan Tantangan Teknologi Milenial

Indonesia merupakan negara di dunia yang memiliki banyak media dengan perkiraan berjumlah 47 ribu media yang terbagi dari berbagai model,…

Pers dan Usaha Mendorong Ekonomi Digital

Pers memiliki peran vital mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis digital di Indonesia. Melalui pemberitaan, pers dapat mempromosikan sekaligus mengedukasi pelaku…

Pers di Era Digital: Idealisme Versus Industri

Pers di Indonesia lahir dari idealisme para pendiri bangsa guna menyuarakan semangat memperjuangkan kemerdekaan kepada masyarakat luas, sejak zaman penjajahan…