NERACA

Jakarta – Kementerian Pertanian menobatkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan sebagai presiden lada putih, karena dinilai sebagai kepala daerah yang paling berkomitmen mengembangkan komoditas itu.

"Gubernur Kepulauan Babel ditetapkan sebagai Presiden Lada, karena komitmen dalam pengembangan lada," kata Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang di Pangkalpinang, disalin dari Antara di Jakarta.

Ia mengatakan saat ini produktivitas lada Indonesia pada urutan ke dua dunia atau berada di bawah Vietnam. Untuk mengejar ketertinggalan itu, maka harus ada komitmen dari semua pihak untuk terus mengembangkan jenis rempah ini. "Luas kebun lada di Indonesia pada 2002 sampai 2014 mengalami peningkatan. Untuk itu luas kebun lada ini harus ditingkatkan," ujarnya.

Untuk itu bagi daerah yang konsen dalam pengembangan lada, maka akan mendapatkan prioritas dari pemerintah pusat. "Bagi daerah yang serius mengurus lada, akan menjadi prioritas dalam alokasi APBN," katanya.

Ia mengatakan penguatan kelembagaan petani lada sangat penting untuk mengembangkan perkebunan rempah-rempah ini. Jika kelembagaan petani tidak kuat, maka daya tawar petani akan semakin lemah. "Ini kunci membangun perkembangan lada. Sampai hari ini agro industri perkebunan lada tidak berkembang, karena kelembagaan petani kurang baik," katanya.

Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan menyambut penobatannya sebagai Presiden Lada oleh Dirjen Perkebunan ini. "Saya bertekad dan terus berusaha keras untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas lada, guna meningkatkan kesejahteraan petani di daerah ini," katanya.

Sementara itu, secara terpisah, Pengembangan perkebunan dan industri kelapa sawit sangat efektif menekan angka kemiskinan, karena banyak rakyat kecil yang terlibat dan dampak berantainya sangat besar. Hal itu terungkap pada konferensi internasional tentang pengentasan kemiskinan bertajuk "Eradicating Poverty Through The Agriculture and Plantation Industry to empower peace and humanity" di Universitas Pontificial Urbana di Roma, Italia, disalin dari Antara, yang dihadiri Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. "Sektor pertanian sangat penting bagi Indonesia dan minyak sawit memberi kontribusi terbesar," kata Luhut Binsar yang menjadi pembicara pada sesi High Level Segment.

Perkebunan kelapa sawit yang 41 persen dikelola rakyat kecil tersebut dan sisanya dikuasai perusahaan swasta dan BUMN, mampu memberisumbangan ekspor sebesar 15,5 miliar Euro atau sekitar Rp250 triliun. "Ada 2,3 juta petani kelapa sawit yang menghidupi 6,9 juta orang," ujar Luhut.

Selain itu, sektor perkebunan dan industri kelapa sawit juga menyerap 5,5 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. "Data itu menunjukkan minyak sawit sangat signifikan berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan," katanya.

Malaysia juga Hal yang sama juga terjadi di Malaysia sebagai produsen kedua terbesar di dunia, dan negara produsen minyak sawit lainnya termasuk Thailand dan Kolombia yang pengelolaan perkebunan sawitnya juga didominasi rakyat kecil.

Duta Besar Malaysia untuk Vatikan Tan Sri Bernard Giluk Dompok yang juga menjadi pembicara utama pada konferensi tersebut mengatakan kelapa sawit memainkan peranan penting bagi ekonomi Malaysia, dengan tenaga kerja yang terlibat sekitar dua juta orang dan sekitar 35 persen perkebunan kelapa sawit dikelola rakyat kecil. "Sektor kelapa sawit tidak saja menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sarana penyertaan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan," ujarnya.

Tan Sri Bernard Giluk Dompok yang pernah menjadi Menteri Pertanian Malaysia juga mengatakan produktivitas minyak sawit 10 kali lebih tinggi dibandingkan kedelai dan empat kali lebih tinggi dari bunga matahari. "Jika dunia ingin menahan laju deforestasi, maka kelapa sawit adalah tanaman yang paling mungkin dikembangkan. Sawit efektif menekan emisi gas rumah kaca," katanya.

Sementara itu, Kardinal Peter K.A. Turkson mengatakan, sektor pertanian termasuk perkebunan kelapa sawit bisa menjadi sektor usaha untuk mengurangi kemiskinan. "Namun harus dijaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan," kata Kardinal Turkson.