Sektor Industri Pun Terhambat Lahan

Sektor industri di Indonesia memiliki banyak kendala, seperti masalah pembebasan lahan yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan, ganti rugi, penolakandari masyarakat, hingga administrasi pertanahan yang tidak transparan. Masalah – masalah tersebut membuat banyak proyek industri di Indonesia tidak terealisasi.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Pansus DPR RI tentang RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, di DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3), Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan proyek industri masih terkendala dengan nilai ganti rugian bagi pihak pemilik tanah. Sehingga timbul masalah ketidaksepakatan antara harga yang dituntut pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah.

“Selama ini panitia pengadaan tanah menggunakan harga tanah sesuai nilai objek pajak (NJOP) sebagai acuan ganti rugi. Sementara pemilik tanah cenderung menggunakan harga pasar, bahkan sangat sering menuntut tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP. Masalah ini akan berdampak pada ketidakberlanjutan proyek pembangunan di sektor industri,” kata MS Hidayat.

Dibeberapa tempat, kebanyakan masyarakat menolak wilayahnya dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik atau kawasan industri. Selain itu, pembangunan proyek industri juga terhambat permasalahan hukum. Misalnya pembangunan industri yang ada di kawasan hutan yang membutuhkan izin lembaga kehutanan yang prosedurnya telah diatur oleh hukum kehutanan.

“Ini sama halnya dengan pembangunan di atas tanah yang bersinggungan dengan tanah aset milk negara atau daerah. Persoalannya adalah dibutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk memperoleh izin pengusaha tanah tersebut. Jadi, pembangunan tidak dapat dilakukan sebelum target, karena kalau sebelum izin terbit akan ada risiko di hukum perbendaharaan,” jelasnya.

Beragam status penggunaan tanah oleh masyarakat seperti ada yang bersertifikat, ada yang menggunakan tanah negara untuk sekian lama, ada yang menggunakan tanah milik adat, tanah wakaf, dan masih banyak ragam lainnya.

“Hal ini akan menyulitkan dalam pengadaan tanah tersebut karena akan memakan waktu yang lama untuk membuktikan status tanah tersebut,” jelasnya. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka - Sangat Strategis

Penetrasi Bisnis LNG Skala Kecil Pertamina ke Industri Wisata dan Horeka Sangat Strategis NERACA Jakarta - Penetrasi bisnis gas alam…

Taiwan Dukung Pertumbuhan Industri Non Migas Indonesia

HL6-4   NERACA   Jakarta - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2018 sebesar 5,6…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

STAKEHOLDER GATHERING PII

kiri ke kanan. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) Randy Pangalilla berbincang dengan Direktur Operasi & Keuangan Sophia I…

MMKSI SUPPORT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MOBIL LISTRIK INDONESIA

Director of Coordination and Development Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Ogi Ikematsu (kanan) berbincang dengan Head…

KERAJINAN KERAMIK BALI

Pekerja menyelesaikan pesanan kerajianan keramik di sentra industri keramik rumahan di kawasan Desa Pejaten, Tabanan, Bali, Senin (10/12/2018). Kerajinan keramik…