Sektor Industri Pun Terhambat Lahan

Sektor industri di Indonesia memiliki banyak kendala, seperti masalah pembebasan lahan yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan, ganti rugi, penolakandari masyarakat, hingga administrasi pertanahan yang tidak transparan. Masalah – masalah tersebut membuat banyak proyek industri di Indonesia tidak terealisasi.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Pansus DPR RI tentang RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, di DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3), Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan proyek industri masih terkendala dengan nilai ganti rugian bagi pihak pemilik tanah. Sehingga timbul masalah ketidaksepakatan antara harga yang dituntut pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah.

“Selama ini panitia pengadaan tanah menggunakan harga tanah sesuai nilai objek pajak (NJOP) sebagai acuan ganti rugi. Sementara pemilik tanah cenderung menggunakan harga pasar, bahkan sangat sering menuntut tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP. Masalah ini akan berdampak pada ketidakberlanjutan proyek pembangunan di sektor industri,” kata MS Hidayat.

Dibeberapa tempat, kebanyakan masyarakat menolak wilayahnya dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik atau kawasan industri. Selain itu, pembangunan proyek industri juga terhambat permasalahan hukum. Misalnya pembangunan industri yang ada di kawasan hutan yang membutuhkan izin lembaga kehutanan yang prosedurnya telah diatur oleh hukum kehutanan.

“Ini sama halnya dengan pembangunan di atas tanah yang bersinggungan dengan tanah aset milk negara atau daerah. Persoalannya adalah dibutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk memperoleh izin pengusaha tanah tersebut. Jadi, pembangunan tidak dapat dilakukan sebelum target, karena kalau sebelum izin terbit akan ada risiko di hukum perbendaharaan,” jelasnya.

Beragam status penggunaan tanah oleh masyarakat seperti ada yang bersertifikat, ada yang menggunakan tanah negara untuk sekian lama, ada yang menggunakan tanah milik adat, tanah wakaf, dan masih banyak ragam lainnya.

“Hal ini akan menyulitkan dalam pengadaan tanah tersebut karena akan memakan waktu yang lama untuk membuktikan status tanah tersebut,” jelasnya. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…

Investasi Di Sektor Kesehatan Naik Dua Kali Lipat

    NERACA   Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menyampaikan bahwa sektor kesehatan Indonesia sudah mulai dilirik dunia,…

Sektor Tambang Topang Penguatan IHSG

NERACA Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, (12/2) ditutup menguat 17,93 poin…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

LABA BERSIH BANK BJB TUMBUH

Komisaris Utama Bank BJB Klemi Subiyantoro (ketiga kiri) berbincang dengan Direktur Utama Ahmad Irfan (kedua kiri), Direktur Komersial merangkap Direktur…

APRESIASI CITI INDONESIA

Director Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia Elvera N. Makki (ketiga dari kiri) memberikan apresiasi kepada Isbadyah S.Pd selaku…

GERAKAN KEJAR MIMPI CIMB NIAGA

Director Compliance, Corporate Secretary, and Legal PT Bank CIMB Niaga Tbk. Fransiska Oei (kiri) memberikan paparan didampingi artis dan penyanyi…