Sektor Industri Pun Terhambat Lahan

Sektor industri di Indonesia memiliki banyak kendala, seperti masalah pembebasan lahan yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan, ganti rugi, penolakandari masyarakat, hingga administrasi pertanahan yang tidak transparan. Masalah – masalah tersebut membuat banyak proyek industri di Indonesia tidak terealisasi.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Pansus DPR RI tentang RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, di DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3), Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan proyek industri masih terkendala dengan nilai ganti rugian bagi pihak pemilik tanah. Sehingga timbul masalah ketidaksepakatan antara harga yang dituntut pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah.

“Selama ini panitia pengadaan tanah menggunakan harga tanah sesuai nilai objek pajak (NJOP) sebagai acuan ganti rugi. Sementara pemilik tanah cenderung menggunakan harga pasar, bahkan sangat sering menuntut tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP. Masalah ini akan berdampak pada ketidakberlanjutan proyek pembangunan di sektor industri,” kata MS Hidayat.

Dibeberapa tempat, kebanyakan masyarakat menolak wilayahnya dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik atau kawasan industri. Selain itu, pembangunan proyek industri juga terhambat permasalahan hukum. Misalnya pembangunan industri yang ada di kawasan hutan yang membutuhkan izin lembaga kehutanan yang prosedurnya telah diatur oleh hukum kehutanan.

“Ini sama halnya dengan pembangunan di atas tanah yang bersinggungan dengan tanah aset milk negara atau daerah. Persoalannya adalah dibutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk memperoleh izin pengusaha tanah tersebut. Jadi, pembangunan tidak dapat dilakukan sebelum target, karena kalau sebelum izin terbit akan ada risiko di hukum perbendaharaan,” jelasnya.

Beragam status penggunaan tanah oleh masyarakat seperti ada yang bersertifikat, ada yang menggunakan tanah negara untuk sekian lama, ada yang menggunakan tanah milik adat, tanah wakaf, dan masih banyak ragam lainnya.

“Hal ini akan menyulitkan dalam pengadaan tanah tersebut karena akan memakan waktu yang lama untuk membuktikan status tanah tersebut,” jelasnya. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Kemenperin: Industri Makanan dan Minuman Jadi Sektor Kampiun

NERACA Jakarta – Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi…

Pemerintah Terus Pacu Industri Pengolahan Kopi

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyambut baik adanya upaya industri makanan dan minuman di Indonesia yang terus meningkatkan…

Industri Kaca Lembaran Tambah Kapasitas Jadi 1,34 Juta Ton

  NERACA Jakarta – Industri kaca lembaran mengalami peningkatan kapasitas produksi seiring adanya perluasan usaha dari salah satu produsen guna…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

PENAWARAN PERDANA SAHAM WAHANA INTERFOOD NUSANTARA

kiri ke kanan. Direktur Independen PT Wahana Interfood Nusantara Tbk Irma Suntita, Direktur Firman Budidarma, Direktur Utama Reinald Siswanto, Komisaris…

PELUNCURAN DUA MPV NISSAN

Model berfoto di samping dua MPV terbaru Nissan yakni All New Nissan Livina dan All New Nissan Serena usai peluncuran…

WAPRES TINJAU MRT

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat…