Sektor Industri Pun Terhambat Lahan

Sektor industri di Indonesia memiliki banyak kendala, seperti masalah pembebasan lahan yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan, ganti rugi, penolakandari masyarakat, hingga administrasi pertanahan yang tidak transparan. Masalah – masalah tersebut membuat banyak proyek industri di Indonesia tidak terealisasi.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di ruang Pansus DPR RI tentang RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, di DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3), Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan proyek industri masih terkendala dengan nilai ganti rugian bagi pihak pemilik tanah. Sehingga timbul masalah ketidaksepakatan antara harga yang dituntut pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah.

“Selama ini panitia pengadaan tanah menggunakan harga tanah sesuai nilai objek pajak (NJOP) sebagai acuan ganti rugi. Sementara pemilik tanah cenderung menggunakan harga pasar, bahkan sangat sering menuntut tiga atau empat kali lebih besar dari NJOP. Masalah ini akan berdampak pada ketidakberlanjutan proyek pembangunan di sektor industri,” kata MS Hidayat.

Dibeberapa tempat, kebanyakan masyarakat menolak wilayahnya dijadikan sebagai lokasi pembangunan pabrik atau kawasan industri. Selain itu, pembangunan proyek industri juga terhambat permasalahan hukum. Misalnya pembangunan industri yang ada di kawasan hutan yang membutuhkan izin lembaga kehutanan yang prosedurnya telah diatur oleh hukum kehutanan.

“Ini sama halnya dengan pembangunan di atas tanah yang bersinggungan dengan tanah aset milk negara atau daerah. Persoalannya adalah dibutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk memperoleh izin pengusaha tanah tersebut. Jadi, pembangunan tidak dapat dilakukan sebelum target, karena kalau sebelum izin terbit akan ada risiko di hukum perbendaharaan,” jelasnya.

Beragam status penggunaan tanah oleh masyarakat seperti ada yang bersertifikat, ada yang menggunakan tanah negara untuk sekian lama, ada yang menggunakan tanah milik adat, tanah wakaf, dan masih banyak ragam lainnya.

“Hal ini akan menyulitkan dalam pengadaan tanah tersebut karena akan memakan waktu yang lama untuk membuktikan status tanah tersebut,” jelasnya. (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

INDUSTRI OTOMOTIF SAMBUT POSITIF PENURUNAN BUNGA - BI Prediksi Pertumbuhan Stagnan di Triwulan II

Jakarta-Kalangan industri otomotif menyambut positif penurunan suku bunga acuan. Pasalnya, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia bisa berdampak pada penurunan…

Sentimen BI Rate Jadi Katalis Positif Sektor Properti

NERACA Jakarta – Keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate  sebesar 0,25% menjadi 5,75% mendapatkan…

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

FKDB Bantu BKKBN Selesaikan Persoalan Keluarga Pra Sejahtera

Jakarta, FORUM Komunikasi Doa Bangsa atau FKDB akan membantu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka meningkatkan keluarga pra…

PERTUMBUHAN EKSPOR EMAS

Pedagang menata perhiasan emas yang dijual di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/7/2019). BPS mencatat ekspor perhiasan dan permata produksi dalam…

PAMERAN OTOMOTIF GIIAS 2019

Pengunjung dan undangan memadati area pameran pada pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) ke-27 tahun 2019 di…