Jalur KA dan Bandara Pun Terkendala Tanah

Pembangunan infrastruktur yang terkendala pembebasan lahan bukan hanya monopoli sektor jalan tol saja. Kendala itu juga menghadang pembangunan double track Kereta Api (KA) di jalur Cirebon-Brebes, Pekalongan-Semarang, dan lintas Bojonegoro-Surabaya yang masih menemui kendala di beberapa tempat.

Alasannya, banyak aset berupa tanah milik KA yang ditempati warga. “Yang paling krusial itu lahan milik kereta api tapi masyarakat tinggal di situ tidak memiliki sertifikat. Ini kita carikan solusi dengan membentuk tim kecil dengan pemda,” kata Menteri Perhubungan (ketika itu) Freddy Numberi di Jakarta, 4/10.

Menurut Freddy, masalah pembebasan lahan untuk jalur rel ganda kereta api ini tidak mudah. Oleh karena itu Wakil Presiden,Boediono sepakat untuk menyelesaikan pembebasan lahan ini sudah dibentuk tim yang juga melibatkan pemerintah daerah. Tim ini dibentuk oleh Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas melegalisasi tanah-tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan kedua, untuk mempercepat penyelesaian sengketa-sengketa yang melibatkan tanah milik PT KAI.

Lebih jauh, kata Freddy, pembebasan lahan di wilayah Cirebon ini ditargetkan selesai paling lambat Juli 2012 dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembebasan lahan adalah BPN dan Pemerintah Kota Cirebon.

Kemudian untuk lintas Pekalongan-Semarang, pembebasan tanah akan dilakukan pada area PT Perkebunan Nusantara IX seluas kurang lebih 29 meter persegi. Pembebasan lahan ini menjadi tugas Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan sebagai penanggung jawab pelaksananya adalah Perhutani Unit 1 dan Direksi PTPN IX dengan target penyelesaian September 2011.

Bandara Kuala Namu

Pembangunan Bandara Udara Internasional Kuala Namu akan menggantikan Bandara Polonia Medan karena sudah melebihi kapasitas dan menghambat perkembangan kota Medan. Bandara ini dapat melayani 8 juta penumpang dan 65.000 ton kargo per tahun serta dapat melayani penerbangan jarak jauh dengan pesawat 747-400.

Proyek pembangunan ini di Kuala Namu, Deli Serdang masih terhambat karena pembebasan tanah yang sebagian besar dimiliki PTPN dan belum tereliasasinya dana dari Pemprov Rp 15 miliar, sehingga menyebabkan pembangunan jalan tol 1 kilometer menuju lokasi Bandara tidak dapat berjalan dengan lancar. Jalur pembangunan akses jalan menuju bandara akan didirikan jembatan layang (fly over) menjadi dua tahap kontrak.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan Winarno mengharapkan bantuan dari DPRD untuk mempercepat proses negoisasi pembebasan lahan. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono akan menambah anggaran Rp600 miliar-Rp1 triliun untuk penyelesaian ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). (agus/dbs)

BERITA TERKAIT

Standar Pemeriksaan di Bandara

Kami melihat selama ini belum ada standar pemeriksaan (body scanning) di sejumlah bandara di Indonesia. Ada pemeriksaan yang dilakukan cukup…

Bilateral dan Multilateral

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   KTT ASEAN ke-33 pada 11-15 Nopember lalu…

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

BERITA LAINNYA DI BERITA FOTO

STAKEHOLDER GATHERING PII

kiri ke kanan. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) Randy Pangalilla berbincang dengan Direktur Operasi & Keuangan Sophia I…

MMKSI SUPPORT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MOBIL LISTRIK INDONESIA

Director of Coordination and Development Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Ogi Ikematsu (kanan) berbincang dengan Head…

KERAJINAN KERAMIK BALI

Pekerja menyelesaikan pesanan kerajianan keramik di sentra industri keramik rumahan di kawasan Desa Pejaten, Tabanan, Bali, Senin (10/12/2018). Kerajinan keramik…