Optimisme Angka Kemiskinan Single Digit

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan turun hingga menjadi hanya satu digit dengan pelaksanaan berbagai program terutama Program Keluarga Harapan (PKH) . "Insya Allah angka kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit, target kita ke sana," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Lokakarya Nasional Anggota DPRD dari PPP di kawasan Ancol Jakarta, Selasa (15/5).

Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (PBS), angka kemiskinan pada tahun 2017 menunjukkan penurunan. Pada 2016, tercatat angka kemiskinan mencapai 10,64 persen. Sementara pada 2017 turun menjadi 10,12 persen. Jokowi mengatakan PKH sering tidak disebut dalam keseharian. Padahal pada tahun 2017, program itu sudah diberikan kepada enam juta keluarga penerima manfaat.

"Tahun ini 10 juta keluarga yang akan kita berikan dengan pendampingan yng baik. Ini kita perkirakan kalau sudah keluar semuanya, Insya Allah kemiskinan kita akan di bawah dua digit, masuk ke satu digit," katanya. Presiden juga menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 18 juta anak dari keluarga tidak mampu, termasuk untuk anak yatim sebanyal sekitar 890.000 anak. "Dengan itu mereka bisa bersekolah mulai SD, SMP, SMA/SMK," katanya.

Sementara untuk kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah sudah dikeluarkan 93 juta sehingga masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di puskesmas, RS, dan tidak dipungut biaya. "Saya pernah cek di RS, saya masuk di kelas 3. Berapa persen yang gunakan KIS? Waktu saya cek, 96 persen mereka gunakan kartu itu. Artinya kartu ini sgt bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Presiden menyebutkan hal itu terus disampaikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa program pemerintah tidak hanya urusan infrastruktur. "Tapi juga bidang berkaitan dengan sosial, tidak dalam bentuk uang tapi dalam perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan," katanya. Dana Desa Jokowi juga menjelaskan Program Dana Desa yang ditujukan untuk memperbesar peredaran uang di daerah terutama di desa. "Sampaikan kepada kepala desa penggunaan dana desa jangan dilakukan dengan membeli kebutuhan di kota," katanya.

Ia menyebutkan hingga 2015 sudah dikucurkan dana desa Rp20,37 triliun, tahun 2016 Rp46,9 triliun, 2017 Rp60 triliun, dan 2018 Rp60 triliun. "Total 4 tahun ini sudah Rp187 triliun. Ini uang yang besar sekali. Kalau bisa terus beredar di desa-desa. Jangan sampai uang yang sudah dikucurkan ke desa kembali lagi ke Jakarta atau ke kota," katanya.

Ia mewajibkan kepala desa membeli kebutuhan di desanya sendiri seperti semen di desa itu. "Maksimal di kecamatan, jangan sampai keluar dari kecamatan," kata Jokowi. Ia menyebutkan uang semakin banyak beredar di desa sehingga akan meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi masyarakat. "Itu akan menimbulkan tingkat ekonomi luar biasa kalau kepala-kepala desa tahu semuanya," kata Presiden Jokowi.

BERITA TERKAIT

Bupati Pandeglang: Banyak Program Pusat Dukung Pengentasan Kemiskinan

Bupati Pandeglang: Banyak Program Pusat Dukung Pengentasan Kemiskinan NERACA Pandeglang - Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Irna Narulita menyatakan banyak program…

Muti Bintang Rambah Pasar Ekspor Ke Korsel - Kejar Pertumbuhan Double Digit

NERACA Jakarta -  Kejar pertumbuhan penjualan lebih besar lagi, PT Multi Bintang Indonesia (Persero) Tbk (MLBI) terus agresif membuka pasar…

Ekonomi Digital Mampu Entaskan Kemiskinan

  NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan keberadaan ekonomi digital memiliki potensi besar untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PB HMI akan Mencetak 15.000 Wirausaha Baru

  NERACA   Jakarta - Guna merealisasikan penciptaan lapangan pekerjaan, PB HMI menegaskan untuk mencetak 15.000 wirausaha baru. Presidium Majelis…

Pemerintah Masih Merancang Tax Holiday

      NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pihaknya saat ini masih merancang…

Menkeu : Aturan Tarif Pajak UMKM Segera Diterbitkan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang…