NERACA

Jakarta - Sampai saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia belum ada kemajuan berarti sehingga ongkos ekonomi mahal. Salah satu penyebab mandegnya infrastruktur adalah budaya korupsi. "Pembangunan infrastruktur di Indonesia masalahnya adalah korupsi dan pembebasan lahan. Korupsi di Indonesia sama dengan Filipina dan lebih parah dari Malaysia," kata Direktur Eksekutif Institute for Development and Finance (INDEF) Ahmad Erani Yustika dalam seminar infrastruktur di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/2)

Menurut Guru Besar FE Unibraw, bobroknya kondisi infrastruktur di Indonesia memberatkan pengusaha. Dampaknya biaya logistik sangat tinggi dan menyebabkan daya saing produk-produk asal Indonesia kalah jauh. "Pengurusan dokumen di Tanjung Priok bisa mencapai 6 hari, sementara di Singapura hanya 1 hari. Intinya adalah kita harus bisa menurunkan biaya logistik di bawah 10% dari total biaya produksi agar daya saing produk kita bisa mengalahkan negara tetangga seperti Malaysia," tambahnya

Dari data yang dibawa Erani, hingga November 2011 rata-rata biaya logistik di Inodnesia adalah 17% dari total biaya produksi. Sedangkan Singapura hanya 6% dan di Malaysia 8%. Saat ini pemerintah telah mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk infrastruktur senilai ribuan triliun rupiah.

Sebelumnya,  Peneliti Ekonomi LIPI, Latif Adam mengatakan proyek PPP yang diterapkan di Indonesia banyak yang tersendat karena berbagai masalah yang menghadang. "Cukup banyak kelemahan PPP yang diterapkan di Indonesia, seperti yang umum banyaknya peraturan yang tumpang tindih, proses legislasi RUU Pengadaan lahan, dan tidak adanya jaminan penggantian biaya investasi dari pemerintah bila proyek infrastruktur tersendat di tengah jalan," ujarnya

Dicontohkan Latif, bayangkan jika suatu proyek jalan tol yang ditangani swasta ternyata didemo oleh masyarakat. "Ini bisa berdampak terhentinya proyek, kondisi seperti ini yang sering terjadi di lapangan namun tidak ada jaminan penggantian biaya investasi dari pemerintah," katanya.

Apalagi kata Latif, banyak proyek infrastruktur yang ditawarkan pemerintah kepada swasra tidak dipersiapkan secara matang.  "Apalagi dengan UU pengadaan lahan, ternyata bagi swasta belum banyak membantu, pasalnya mekanismenya justru sama, terhambat di pengadilan," tuturnya.

Belum lagi, kata Latif, komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) untuk menjaga kerjasama relatif masih rendah. "PJPK lebih suka menggunakan APBN dari pada menawarkan kepada sektor swasta untuk membangun beberapa jenis infrastuktur," jelasnya.

Padahal menurut Latif lagi, dipilihnya PPP ini dikarenakan kualitas dan kuantitas infrastruktur tidak memadai untuk mendukung akselerasi ekonomi.  "Kemampuan keuangan negara sangat terbatas dengan asumsi 5% dari PDB per tahun, sementara pada 2014 kebutuhan dana akan mencapai Rp 1.429 triliun. Ini tentunya sangat dipenuhi karena tingginya biaya utang, subsidi dan transfer dana ke daerah yang cenderung meningkat seiring dengan munculnya agenda pemekaran daerah," paparnya. **bari