ESDM Bakal Evaluasi Harga BBM Nonsubsidi

NERACA

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi sesuai prosedur standar yang berlaku bila ada badan usaha penjual BBM yang mengajukan usulan kenaikan harga BBM nonsubsidi. "Kami memakai formula dan ada indeks harga pasarnya," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (15/5). Menurut Djoko Siswanto, pada saat ini baru badan usaha Shell yang mengajukan kenaikan harga BBM-nya, sedangkan badan usaha yang lain belum ada yang mengajukan.

Dirjen Migas mengungkapkan bahwa usulan itu saat ini masih dalam tahap evaluasi dan baru bisa diberikan keputusan sekitar dua pekan setelah pengajuan. Djoko Siswanto menekankan bahwa badan usaha penjual BBM tersebut tidak boleh mengambil margin keuntungan sebesar lebih dari 10 persen. Ia juga mengingatkan bahwa setiap badan usaha penjual BBM dapat mengajukan kenaikan harga ke pemerintah paling cepat setiap bulan.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Susyanto menyatakan investor mendukung langkah pemerintah dalam mengontrol penetapan harga bahan bakar minyak (BBM). "Sudah dipanggil semua, Pertamina, Shell, Total dan Vivo. Pada prinsipnya itu kebijakan pemerintah, serta mereka mendukung saja," kata Susyanto di Jakarta Selatan, Kamis (19/4).

Ia menjelaskan harga BBM tetap ditentukan oleh perusahaan masing-masing, namun setelah mendapatkan persetujuan pemerintah. Namun begitu, tidak termasuk untuk avtur-industri. Secara detail, untuk aturan batas bawah sebesar lima persen telah dihapus untuk revisi Permen ESDM no 39 tahun 2014, tetapi batas atas sebesar 10 persen tidak dihapuskan.

Susyanto menjelaskan draf Permen ESDM tersebut telah selesai dan tinggal menunggu diundangkan. Sekjen juga menegaskan bahwa investor tetap akan dijamin mendapatkan keuntungan. "Iya tetap ada jaminan dapat profit, masa kami kasih izin investasi rugi?," kata Susyanto.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menyatakan kenaikan semua jenis harga BBM wajib dilaporkan oleh pengusaha kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM. Menurut Arcandra di Kementerian ESDM semua kebijakan tersebut untuk mengendalikan inflasi dan mengendalikan harga di masyarakat.

Sekedar informasi, Kementerian ESDM telah menerbitkan kebijakan yang menetapkan, setiap kenaikan harga BBM non subsidi harus mendapat persetujuan pemerintah. Kebijakan tersebut tecantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2018, tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dalam aturan ini, Perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh badan usaha dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10 persen dari harga dasar. Hal tersebut merupakan bunyi Pasal 4 ayat 1. Selanjutnya dalam ayat 2, besaran PBBKB sesuai dengan Peraturan Daerah provinsi setempat.

Dalam Pasal 4 ayat 3 dinyatakan, penetapan atau perubahan harga jual eceran jenis BBM Umum, yang disalurkan sendiri oleh badan usaha pemegang izin niaga minyak dan gas bumi atau penyalur BBM yang melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) ditetapkan oleh badan usaha setelah mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.

Dalam Pasal 4 ayat 4, Menteri ESDM dapat memberikan persetujuan harga jual eceran jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud pada 3, di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan mempertimbangkan situasi perekonomian, kemampuan daya beli masyarakat dan atau ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 4 ayat 5, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harga jual eceran BBM Umum selain yang disalurkan sendiri oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi atau penyalur BBM yang melalui Stasiun Pengisian BBM Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditetapkan oleh badan usaha dan wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM. Laporan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BERITA TERKAIT

Tiga Anak Usaha BUMN Bakal IPO di 2019

Menyadari masih sedikitnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang go public atau tercatat di pasar modal, mendorong Kementerian Badan…

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Bulan Mei 2019, Arwana Bakal Gelar RUSPT

Bila tidak ada aral melintang, PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) berencana melakukan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…