Perlambatan Ekonomi Tak Terhindarkan

NERACA

Jakarta-- Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 6,7 persen, dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. “Apapun alasannya, dampak negative perlambatan ekonomi tidak bisa dihindari, koreksi pasti terjadi,” kata Pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko di Jakarta,15/2

Lebih jauh Praseryantoko menambahkan dampak perlambatan ekonomi dunia dan koreksi atas pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa dihindarkan. Pemerintah pun dinilai perlu realistis melihat kondisi ini.

Meskipun terjadi koreksi terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional, namun tidak akan terlalu signifikan terutama jika dibandingkan dengan negara lain yang justru diperkirakan terkoreksi lebih dalam. “Range moderat sekitar 6,3%-6,4%,” tambahnya

Dosen FE Unika Atmajaya ini menegaskan koreksi pertumbuhan terjadi merata di semua mesin pendorong pertumbuhan ekonomi mulai dari ekspor, investasi, konsumsi rumah tangga. Dengan perlambatan ini, peran belanja pemerintah harus lebih maksimal mendorong akselerasi ekonomi. “Government spending harus jadi counter cycle,” ujarnya

Selain itu, kebijakan otoritas moneter menurunkan suku bunga acuan, bisa dipandang sebagai salah satu counter cycle yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Untuk mengantisipasi perlambatan yang terlalu dalam, peran pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diyakini bisa menjadi penopang stabilitas ekonomi. Selain itu, pembenahan fiskal juga perlu dilakukan agar lebih sehat, terutama pola penyerapan anggaran yang harus lebih baik.

Ditempat terpisah, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengakui, koreksi pertumbuhan ekonomi tidak bisa dihindarkan. Meskipun demikian, pemerintah meyakini koreksi atas target laju pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak terlalu signifikan mengingat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas kondisi ekonomi dalam negeri. “Itu menunjukkan sebetulnya kondisi kita ada dampak krisis global,” ujarnya

Agus melihat, perlambatan ekonomi di negara maju dan berkembang merupakan hal yang wajar. Termasuk jika pemerintah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hal serupa sudah terjadi di negara seperti Jepang, India, dan China, yang sudah menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonominya.

Dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap ekonomi regional dan domestik seolah tidak terhindarkan. Prediksi tersebut sudah disampaikan sejak awal oleh berbagai lembaga multilateral internasional mulai dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), yang memprediksi ekonomi Indonesia tahun ini hanya mampu tumbuh 6,3%.,

Selain itu, koreksi pertumbuhan juga datang dari Bank Dunia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 6,3 % dengan scenario terburuk hanya 4,00% dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) yang memperkirakan ekonomi Indonesia hanya 6,1%-6,2% atau diturunkan dari prediksi awal 6,6%.

Menkeu mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi kajian untuk revisi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Namun, pemerintah optimistis laju pertumbuhan ekonomi tidak terkoreksi terlalu dalam. Dia mengklaim, upaya yang dilakukan pemerintah diyakini mampu menjaga ekonomi tetap tumbuh tinggi. “Kita akan melakukan koreksi PE. Tapi tentu akan dibahas dalam satu pertemuan di sidang cabinet. Ada koreksi tapi tidak terlalu besar karena kita merasa ada program perbaikan infrastruktur secara fokus, government spending dan konsumsi adalah kunci bisa pertahankan pertumbuhan ekonomi kita,” paparnya. *cahyo

BERITA TERKAIT

Harapan Ekonomi 2018 Tertuju pada Investasi

Oleh: Satyagraha Badan Pusat Statistik telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 sebesar 5,07 persen (yoy) atau merupakan yang…

Tol Sumatra dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Oleh: Eddy Cahyono S,  Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Strategi pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan grand design…

3 Kawasan Ekonomi Khusus Tak Jelas Operasinya

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan terdapat tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah diusulkan sebagai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…