KPK Sosialisasikan Aplikasi e-Filing LHKPN

KPK Sosialisasikan Aplikasi e-Filing LHKPN

NERACA

Langkat, Sumut - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan penggunaan aplikasi e-filing laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Kita laksanakan sosialisasi kepada para pejabat di lingkungan Pemkab Langkat," kata Staf Direktorat Pendaftaran Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Fauzi, di Stabat, Selasa (15/5).

Kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan lapangan serta prosedur pemeriksaan lainnya terhadap LHKPN di Provinsi Sumatera Utara di antaranya Langkat. Tujuan dari sosialisasi ini untuk mewujudkan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean governance) di lingkungan pemerintah daerah.

"Diharapkan para penyelenggara negara agar dapat saling berinteraksi dan saling memberi informasi demi kelancaran pengisian laporan harta kekayaan secara online," ujar dia.

“Sebab penerapan pelaporan LHKPN berbasis elektronik ini secara baik dan benar akan memudahkan para penyelenggara negara dari sisi waktu untuk melaporkan harta dan asetnya,” tambah dia.

Bupati Langkat Ngogesa Sitepu berharap melalui sosialisasi ini, para pejabat penyelenggara negara khususnya di lingkungan Pemkab Langkat dapat memahami aplikasi e-filing LHKPN dengan baik. Dimana sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan KPK RI Nomor: 07/2016 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai mana telah ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan Bupati Langkat Nomor: 36/2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan pemerintah setempat.

"Berdasarkan hal tersebut, maka pejabat negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK secara online melalui aplikasi e-filing LHKPN," kata dia.

Ngogesa mengajak pejabat di lingkungan Pemkab harus memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam LHKPN dengan sejujurnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Karena jika penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN, maka sesuai Peraturan KPK Nomor 07/2016 , KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung ataupun pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinas, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Ngogesa. Ant

BERITA TERKAIT

Bank Commonwealth Luncurkan Aplikasi Wealth Management

  NERACA   Jakarta - Bank Commonwealth meluncurkan aplikasi CommBank SmartWealth yang merupakan aplikasi pertama di Indonesia yang berfokus pada…

Ingat KPK, Ingat Teror Pemberantasan Korupsi

Oleh: Desca Lydia Natalia Menghitung risiko saat bekerja di KPK adalah hal pertama yang dilakukan oleh Laode M Syarif setelah…

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes

KPK Soroti Empat Hal Terkait Tata Kelola e-Katalog Alkes NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal terkait…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan…

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum NERACA Jakarta - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN penyedia…

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…