Evaluasi Pilkada Langsung

Beberapa waktu lalu, pemerintah bertemu secara informal dengan pimpinan DPR untuk membicarakan sistem pilkada. Pemerintah diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo dan dari pimpinan DPR hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo dan beberapa Wakil Ketua DPR. Mereka berdiskusi tentang mengembalikan pilkada ke DPRD. Karena, pengalaman pilkada langsung selama ini ternyata mengandung sejumlah masalah.

Tidaklah berlebihan jika pemerintah dan pimpinan DPR akhirnya menyepakati untuk mengkaji ulang sistem pelaksanaan pilkada langsung. Tentu saja banyak hal harus ditelisik ulang, apakah pemilihan langsung oleh rakyat mendatangkan manfaat, atau justru sebaliknya. Namun, sejauh yang dapat disimak dari pernyataan pemerintah maupun pimpinan DPR, manfaatnya memang tidak terlalu banyak. Oleh karena itu solusi yang mereka perbincangkan adalah upaya melakukan perubahan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Salah satu yang menarik untuk koreksi, adalah tentang pilkada langsung terkait biaya yang menjadi beban APBN. Apalagi penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah pada tahun ini menelan anggaran sebesar Rp20 triliun. Padahal semula penyelenggaraan pilkada serentak itu justru diasumsikan lebih efisien. “Bayangan saya waktu saya pertama kali jadi menteri, Pilkada Serentak 2015 itu akan hemat. Ternyata membengkak hampir 200 persen,” ujar Mendagri. Walaupun katanya, ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang.

Selain masalah anggaran negara, ada yang lebih penting, yakni soal korupsi yang timbul sebagai dampak dari mahalnya biaya politik yang mesti dikeluarkan calon kepala daerah. Menurut penelitian Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015, biaya yang dikeluarkan pasangan calon bupati/walikota bisa mencapai Rp30 miliar, dan untuk calon gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno pernah mengungkapkan, di Pilkada Jakarta kemarin dia habis lebih dari Rp100 miliar. Calon Gubernur Jawa Barat mengatakan hal serupa, bahwa untuk bisa menang di Jawa Barat perlu dana kampanye ratusan miliar rupiah.

Nah, di sinilah terjadi potensi korupsi. Penangkapan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali di Pilkada 2018 semuanya akibat mendulang dana politik dengan cara ilegal. Pengeluaran kandidat memang dipastikan sangat besar, mulai dari biaya kampanye, saksi dan rupa-rupa logistik lainnya.

Berbeda jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Praktis tidak ada uang yang mereka keluarkan secara legal –entah kalau melalui transaksi haram di balik meja. Mereka pun akan lebih tertantang untuk beradu program, karena dipaparkan dalam forum kampanye di depan anggota DPRD atau kalangan terbatas yang dianggap mewakili masyarakat. Itu akan lebih berkualitas dari pada model kampanye massal yang lebih mengeksploitasi emosi ketimbang rasionalitas publik.

Tanpa harus menyebut salah kaprah, pelaksanaan pilkada langsung ini memang “melebar” dari UUD Negara RI 1945. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menegaskan pemilihan gubernur, bupati, walikota dilakukan secara demokratis. Ketentuan itu dijabarkan dalam Pasal 18 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. UU itu kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang dalam Pasal 56 (1) disebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis.

Setelah proses legislasi dan perdebatan ketatanegaraan yang panjang, pilkada akhirnya diselenggarakan secara langsung. Pilkada langsung pertama diadakan di Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Sistem itulah yang berlangsung hingga saat ini, sampai akhirnya pelaksanaannya pun digelar secara serentak sejak 2015.

Kini muncul wacana pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi itu. Menurut kita, wacana itu tepat. Sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 13 tahun ini, memang sudah waktunya dievaluasi. Toh perdebatan untuk kembali ke pemilihan oleh DPRD memang sudah lama terjadi di berbagai kalangan.

Pemerintah dan DPR, kalau memang nanti tercapai kesepakatan akhir untuk mengevaluasi sistem pilkada ini, harus melakukan kajian secara komprehensif dan netral, mulai dari tahap evaluasi sampai penyusunan draft RUU pengganti UU Pilkada tersebut. Komprehensif, karena banyak aspek yang mesti ditimbang. Netral, jangan sampai kajian ini dilatarbelakangi kepentingan politik sesaat. Semoga!

BERITA TERKAIT

Evaluasi Kinerja, KRAS Bakal Gelar RUPSLB

NERACA Jakarta – Masih meruginya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mendorong pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas untuk menggelar rapat…

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian - Sidang Lanjutan Kasus BLBI

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian Sidang Lanjutan Kasus BLBI NERACA Jakarta - Bankir senior yang juga mantan Ketua…

Hasil Evaluasi Hukum dan Finansial: Tidak Ada Misrepresentasi, Kewajiban SN Sudah Dipenuhi

Hasil Evaluasi Hukum dan Finansial: Tidak Ada Misrepresentasi, Kewajiban SN Sudah Dipenuhi NERACA Jakarta - Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Kemandirian Ekonomi RI?

Jelang peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2018 dan sudah resminya dua pasang calon presiden dan calon wakil…

Darurat Devisa vs Tekanan Krisis

Unruk mengantisipasi dampak berkelanjutan krisis ekonomi Turki, pemerintah Indonesia perlu lebih dini menangkal dampak dari krisis di negara tersebut. Pasalnya,…

Memacu Daerah Tumbuh

Ketika Presiden Jokowi memanggil pimpinan pemerintahan daerah (Pemda) ke Istana beberapa waktu lalu, merupakan pertanda pemerintahan pusat serius memperhatikan potensi…