Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Tanpa terasa sudah 20 tahun reformasi, tepatnya 21 Mei 1998 Soeharto lengser setelah berkuasa 32 tahun. Sayangnya, 20 tahun perjalanan reformasi tidak banyak berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Paling tidak hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang masih tinggi. Data BPS per September 2017 jumlah penduduk miskin yaitu 26,8 juta orang atau 10,12 persen dengan sebaran di perkotaan 7,26 persen dan di perdesaan 13,47 persen. Periode Maret - September 2017 jumlah miskin di perkotaan 10,27 juta dan di perdesaan 16,31 juta. Target kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 9,5 – 10 persen meski diyakini bahwa pencapaiannya tidaklah mudah terutama dikaitkan dengan daya beli yang menurun dan juga dampak belit inflasi terhadap kemiskinan itu sendiri.

Konsekuensi dari kemiskinan adalah dampak simultan dari pengangguran. Padahal, dari kasus pengangguran juga rentan terhadap sektor riil. Oleh karena itu, keluarnya Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing memicu sentimen terhadap pemerintah karena dianggap tidak respek terhadap ancaman di bidang ketenagakerjaan.

Ironisnya, pemerintah meyakini Perpres tersebut adalah bagian dari karpet merah untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing, terutama yang padat modal. Fakta investasi asing dari Cina memang kian meningkat dan karenanya beralasan jika masuknya TKA asing dari Cina juga semakin meningkat. Artinya, kepentingan investasi tidak terlepas dari ancaman masuknya pekerja asing yang mereduksi pasar ketenagakerjaan domestik.

Fakta lain yang juga perlu dicermati terkait 20 tahun reformasi yaitu semakin maraknya  perilaku korupsi. Ironisnya, kini korupsi tidak lagi dilakukan sendirian oleh oknum tapi juga dilakukan secara berjamaah. Oleh karenanya menjadi ironi ketika wakil rakyat dari suatu daerah di Jawa Timur hampir separonya menjadi tersangka korupsi akibat proses pengesahan APBD. Yang juga runyam adalah terungkapnya OTT bapak – anak ketika keduanya menjadi petahana dan karenanya beralasan jika KPK menegaskan masih akan ada sejumlah petahana yang akan terjerat korupsi lagi. Penegasan ini tidak terlepas dari vonis 15 tahun kepada SN dalam kasus e-ktp. Maraknya kasus-kasus korupsi sejatinya juga tidak terlepas dari salah kaprah pelaksanaan era otda yang mendukung pemekaran sehingga muncul raja-raja kecil di daerah dan intrik perebutan kursi di daerah. Bahkan, dana desa kini juga menjadi modus baru korupsi di daerah.

Sejatinya semangat reformasi adalah baik karena mereduksi dan meniadakan berbagai model KKN di birokrasi, namun sayangnya di era reformasi yang sudah 20 tahun justru kian banyak KKN. Paling tidak terungkapnya jual beli jabatan, praktek politik dinasti dan saling sikut untuk mendapat restu parpol menuju pilkada memberikan gambaran riil betapa 20 tahun reformasi justru mencederai marwah demokrasi di republik ini.

Terkait ini maka beralasan jika muncul pertanyaan salahkah reformasi? Ironisnya ada tokoh reformasi yang justru berkoar-koar memperkuruh iklim sospol karena memicu konflik secara horisontal dan frontal, sementara pembangunan butuh jaminan iklim sospol yang kondusif. Oleh karena itu, beralasan jika tahun politik ini rentan terhadap pencapaian target pembangunan apalagi kini tekanan terhadap rupiah kian kuat sehingga menembus level Rp.14.000 dan belit inflasi menjelang ramadhan menggerus daya beli masyarakat.