Impor Pangan Dinilai Tepat Asal Tidak Dimonopoli

NERACA

Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan impor pangan merupakan langkah yang tepat asalkan tidak dimonopoli oleh lembaga Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Langkah membuka keran impor sudah benar. Tapi langkah ini tidak akan efektif kalau pemerintah hanya memberikan izin kepada Bulog sebagai pengendali proses percepatan impor. Langkah pemerintah yang menunjuk Bulog untuk memonopoli impor kebutuhan pangan, misalnya saja beras, bukan hal tepat," kata Novani Karina Saputri di Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut Novani, impor kebutuhan pangan harusnya diberikan kepada perusahaan, baik BUMN maupun swasta, yang memenuhi persyaratan dan kemampuan memadai sebagai pengimpor.

Novani menambahkan, dalam hal ini, Bulog cukup untuk melakukan pengawasan impor dan memastikan keadilan penyaluran komoditas oleh importir. "Kalau proses impor dikendalikan oleh satu pihak, maka mekanisme ini tidak akan berjalan efektif karena pada dasarnya informasi kebutuhan atau permintaan komoditas tidak akan tertangkap seluruhnya oleh Bulog," katanya.

Menurut dia, semakin banyak importir yang sesuai dengan kualifikasi, maka akan semakin strategis dan efisien penyaluran atas permintaan komoditas. Di samping itu, lanjutnya terbukti bahwa untuk proses impor komoditas beras yang dianalisis melalui tren impor beras dari Januari 2010 sampai Maret 2017 oleh Bulog terbukti selalu meleset.

Ia memaparkan, Bulog sebagai importir tunggal untuk komoditas beras harus menunggu instruksi dari rapat koordinasi antar kementerian di bidang ekonomi sebelum bisa mengimpor.

"Terkadang juga harus menunggu instruksi Presiden. Hal ini membuat Bulog tidak dapat mengimpor beras ataupun produk pangan lainnya sesuai dengan situasi pasar, yaitu ketika harga internasional berada dalam posisi rendah," paparnya.

Selain itu, ujar dia, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) juga perlu ditinjau ulang. Di situasi saat ini, kebijakan HET tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan harga.

Pasalnya, harga yang terbentuk sudah merupakan harga terbaik yang ditetapkan petani hingga rantai distribusi terakhir. Kalau pedagang dipaksa mengikuti HET, maka terdapat pihak yang dirugikan karena tidak mendapatkan untung penjualan.

Para pedagang retail tradisional akan sulit menerapkan kebijakan HET karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk jual beli dengan pedagang grosir. Biaya tambahan ini tidak diperhitungkan oleh pemerintah dalam penetapan HET, yang meliputi antara lain jasa angkut atau transportasi.

"Kalau pemerintah ingin meredam gejolak harga, maka sebaiknya pemerintah fokus untuk memotong rantai distribusi pangan dari produsen/ importir hingga konsumen. Semakin pendek rantai distribusi pangan, maka akan semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Bahkan kalau bisa berikan akses kepada pedagang pasar untuk dapat menjangkau distributor utama atau bahkan produsen sehingga akan tercipta harga keseimbangan pasar yang lebih terjangkau," ungkap Novani.

Sebelumnya, pemerintah melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menegaskan saat ini Indonesia tidak akan impor daging ayam dari Brazil. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita menyampaikan hal tersebut di Jakarta, disalin dari Antara, menanggapi isu adanya rencana impor daging ayam dari Brazil pasca putusan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Pada tanggal 12 Februari 2018 telah dilakukan pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Tim Kementerian Pertanian Brazil untuk membicarakan peluang peningkatan hubungan bilateral khususnya di sektor pertanian dan peternakan melalui kerangka kerja sama Kemitraan Strategis RI-Brazil," kata Ketut.

Ketut memaparkan pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni Menteri Pertanian menyetujui masuknya daging sapi Brazil ke Indonesia dan Tim Kementerian Pertanian Brazil menyetujui untuk tidak memasukkan daging ayam dan produknya ke Indonesia setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan karena Indonesia sudah kelebihan pasokan daging ayam, bahkan sudah melakukan ekspor ke Jepang, Timor Leste, Papua New Guinea dan sedang dalam penjajakan ekspor ke negara-negara Asia lainnya dan Timur Tengah. Selain itu, Tim Kementerian Pertanian Brazil juga akan mendorong pelaku usaha di Brazil untuk melakukan investasi "breeding farm" dan usaha peternakan sapi di Indonesia.

BERITA TERKAIT

PD Pasar Bogor Intensifkan Pengawasan Harga Pangan

PD Pasar Bogor Intensifkan Pengawasan Harga Pangan NERACA Bogor - Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) Kota Bogor, Jawa Barat…

Jaksa Agung: Penanganan Korupsi Tidak Bisa Berjalan Sendiri

Jaksa Agung: Penanganan Korupsi Tidak Bisa Berjalan Sendiri NERACA Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi…

OJK : Tidak Ada Penarikan Simpanan Besar-Besaran

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mendeteksi adanya potensi penarikan dana simpanan nasabah secara besar-besaran,…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Pasar Domestik - Legislator Minta Presiden Kendalikan Data Pangan Indonesia

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta Presiden Joko Widodo mengendalikan secara langsung data…

Perdagangan Internasional - Indonesia Berhasil Raih Peluang Ekspor di Bordeaux

NERACA Jakarta – Pengusaha Indonesia bersama dengan KBRI Paris berhasil meraih peluang ekspor ke pasar Prancis melalui kegiatan Forum Bisnis…

KBRI Promosi Produk Makanan Indonesia di Tunisia

NERACA Jakarta – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tunis memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk makanan Indonesia pada pameran industri makanan dan…