NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Provinsi Jambi sepakat melakukan kerja sama dalam upaya peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk semakin memacu produktivitas dan daya saing industri pengolahan kelapa sawit dan karet. Selama ini, potensi kedua komoditas tersebut menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penerimaan devisa dari ekspor.

“Kerja sama itu tertuang di dalam MoU yang sudah ditandatangani antara Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) dengan Pemerintah Provinsi Jambi pada 3 Mei 2018 lalu,” kata Kepala BPPI Ngakan Timur Antara di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Ngakan menyebutkan, terdapat empat ruang lingkup kerja sama kedua belah pihak tersebut, yang pertama adalah pendampingan kelembagaan terhadap penggunaan peralatan dan mesin. Kedua, pelatihan terhadap petani dalam menerapkan inovasi dan teknologi dalam mengembangkan produk unggulan daerah yang berdaya saing.

Ketiga, perumusan hasil litbang serta penerapan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk serta penanggulangan pencemaran industri. Terakhir, penerapan standardisasi, pengujian dan sertifikasi, pemasaran, promosi, pelayanan informasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset karet di Provinsi Jambi.

“Kami berharap, melalui program sinergi ini, kedua komoditas andalan kita yaitu kelapa sawit dan karet akan terus bernilai tambah tinggi sehingga juga mendorong untuk kesejateraan para petaninya,” ungkap Ngakan.

Peluang pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan karet di Jambi, terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa luas perkebunan karet di Jambi pada tahun 2016 mencapai 665.334 hektare (Ha) dengan produksi sebanyak 334 ribu ton per tahun. Sedangkan, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 476.413 Ha dengan produksi sebanyak 1,03 juta ton per tahun.

“Pada tahun 2017, komoditas karet dan olahannya mampu berkontribusi sebesar USD700,98 juta atau 59,10 persen dari total nilai ekspor sektor industri provinsi Jambi. Sedangkan, minyak nabati (termasuk crude palm oil/CPO) memberikan kontribusi USD189,47 juta atau 15,97 persen dari total nilai ekspor dari sektor industri,” paparnya.

Sebagai implementasi langkah kerja sama BPPI dengan Pemprov Jambi, Baristand Industri Palembang yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenperin di bawah BPPI ini akan mendukung kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk pendirian pabrik kompon di Jambi, yaitu di wilayah Lubuk Sebontan, dengan memilih Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Mukti sebagai cikal bakal dari sentra industri kompon.

“Baristand Industri Palembang ini memang mempunyai tugas utamanya untuk melakukan kegiatan litbangyasa dan penerapan teknologi, dengan fokus pada teknologi pengolahan karet alam dan produk karet turunannya, seperti karet otomotif, karet untuk kepentingan rumah tangga dan karet untuk alat kesehatan,” jelas Ngakan.

Adapun kerja sama teknologi yang akan diberikan meliputi transfer paket teknologi proses produksi, rancang bangun pabrik, penjaminan mutu dan SNI, pelatihan SDM industri, pendampingan pendirian pabrik untuk pembuatan asap cair sebagai pembeku lateks alam, ribbed smoked sheet (RSS) atau brown crepe, kompon untuk produk karet lain, ban vulkanisir, karet otomotif, dan aspal berkaret.

Sementara itu, dalam pengembangan hilirisasi produk berbasis kelapa sawit, BPPI akan menugaskan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Pekanbaru yang siap membantu Pemprov Jambi.

“BBPSI merupakan UPT Kemenperin yang memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan analisis, pegembangan, konsultasi, standarisasi serta pengembangan kerja sama dan jaringan industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan kontribusi produk berbasis sawit terhadap ekonomi Provinsi Jambi,” tuturnya.

Secara terpisah, diwartakan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mendorong upaya pemerintah untuk mengatasi dan menyelesaikan hambatan perdagangan sektor kelapa sawit, guna memberikan hasil yang konkret dan berkelanjutan khususnya bagi industri dalam negeri. Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan permasalahan terkait hambatan perdagangan bukan hanya ada pada saat ini.

Namun, untuk ke depannya, tantangan tersebut akan terus ada, mengingat kelapa sawit merupakan industri strategis global. "Saat ini pemerintah menunjukkan usaha serius khususnya dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan hambatan perdagangan," kata Joko, pada Seminar Menjawab Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global, di Jakarta, disalin dari Antara.