Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, memiliki tiga sumber alternatif pembiayaan pemerintah, di saat Surat Berharga Negara (SBN) tidak laku akibat pasar mengharapkan imbal hasil (yield) yang tinggi.  Meski demikian, pemerintah juga mengklaim kas negara dalam kondisi yang baik, dalam menjawab tantangan peningkatan ketegangan global.

NERACA

"Kami melihat kondisi dari pasar utang negara dalam mengantisipasi ketidakpastian, pemerintah terus mempersiapkan alternatif sumber pembiayan utang," ujar Sri Mulyani di Ditjen Pajak, Jumat (11/5). Menurut dia, seluruh komponen penopang perekonomian Indonesia berada pada jalur positif. Perumbuhan konsumsi, investasi, dan eksport relatif positif dan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, melihat ketidakpastian yang terjadi di pasar global, pemerintah sudah siap dengan beberapa mekanisme altertatif khususnya dalam hal pembiayaan utang untuk menjamin stabilitas perekonomian dalam negeri.

“Penerbitan SBN melalui private placement, sehingga tidak harus selalu dari market, bisa juga dari partner bilateral dan multilateral, ada 1,3 billion dollar dan 850 juta euro. Samurai Bond juga bisa di-upsize hingga 155 miliar Japaness yen. Kita juga bisa terbitkan SBN valas setiap saat kalau momentum di pasar sedang positif,” ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa BLU juga memiliki kesiapan dana hingga Rp12 triliun untuk menyerap SBN. Pemerintah sudah memiliki mekanisme bond stabilization framework yang bisa digunakan untuk menjaga kepentingan Indonesia dan kestabiltan ekonomi.

Kedua, pemerintah akan melakukan pinjaman bilateral dan multilateral dengan beberapa negara dengan potensi sekitar US$1,3 miliar dan 850 juta euro. "Samurai bond (surat utang berdenominasi yen Jepang), juga bisa di-upsize saat ini mencapai 150 miliar yen Jepang," jelasnya.

Pemerintah menjamin kondisi kas dalam posisi aman sehingga tidak harus menerima permintaan yield lelang SBN yang mana tidak lagi rasional bila dibandingkan dengan peringkat investment grade Indonesia.

Posisi SILPA pemerintah hingga akhir April mencapai Rp133,6 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp123,2 triliun. “Posisi kas pemerintah dalam kondisi yang cukup memadai dan pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN sehingga jadi pilar stabilitas dalam kondisi yang dinamis dan bergejolak. Jadi, kita mampu memberi kepercayaan pada masyarakat, dunia usaha dan pelaku pasar sehingga tidak menambah gejolak,” ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah juga akan melihat kembali jadwal penerbitan surat utang dengan terus memantau kondisi ekonomi global dan domestik. Di samping itu, pemerintah juga akan menerbitkan SBN berdenominasi valuta asing (valas) yang disebutnya memiliki stabilitas dan yield yang bisa lebih diprediksi.

Terlepas dari tiga sumber alternatif pembiayaan utang itu, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan maksimalnya penerimaan negara, baik dari pajak, bukan pajak, hingga cukai untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga masih bisa memaksimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), di mana posisi Silpa per April 2018 sebesar Rp133,6 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp123,2 triliun.

Sebelumnya, pemerintah mengakui bahwa kondisi pasar saat ini membuat penawaran yield SBN melambung tinggi. Tercatat, pada awal lelang SBN, yield yang ditawarkan hanya sekitar 7,19 persen. Namun, dengan perkembangan pasar, penawaran yield mencapai 7,95 persen.

Selain itu, pemerintah mengklaim kas negara dalam kondisi yang baik, dalam menjawab tantangan peningkatan ketegangan global. Sejumlah ketegangan global yang dimaksud adalah, potensi kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan pada Juni mendatang, potensi proteksionisme dalam perdagangan global yang disebabkan Amerika dan China, dan ketegangan dalam geopolitik yang disebabkan oleh kesepakatan nuklir antara Amerika dan Iran.

Yang mana, hal-hal tersebut dapat memberikan ketidakpastian kepada investor, yang berujung pada peningkatan fluktuasi di pasar keuangan global. "APBN 2018 jauh lebih kuat dibanding APBN tahun sebelumnya," ujarnya.

Dia memaparkan, hingga 30 April, defisit APBN mencapai Rp55,1 triliun, atau lebih kecil dari tahun sebelumnya, yakni Rp72,2 triliun. Keseimbangan primer juga memberikan surplus yang lebih baik yakni Rp24,2 triliun, atau jauh lebih besar dibanding tahun lalu Rp3,7 triliun.

Selain itu, Menkeu mengatakan, penerimaan perpajakan sampai April juga menunjukkan pertumbuhan sehat. Penerimaan pajak telah mencapai Rp416,9 triliun, atau tumbuh 11,2% jika dimasukkan amnesti pajak, atau 15% jika tanpa amnesti pajak

Dari sisi pembiayaan, Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya mempersiapkan antisipasi dari ketidakpastian tersebut dengan memperluas alternatif sumber pembiayaan. Dia memaparkan, pemerintah dapat menerbitkan SBN melalui private placement, dan pinjaman program dari developement partner, baik bilateral atau multilateral, dengan potensi pembiayaan Rp1,3 milyar USD, dan Rp850 juta Euro. Ada juga samurai bond yang bisa ditingkatkan pembiayaannya hingga 150 milliar yen.

Adapun, BSF merupakan kerangka kerja jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi dampak krisis pasar SBN domestik. Langkah tersebut bertujuan untuk mengembalikan stabilisasi sistem keuangan, dengan kata lain mengembalikan nilai tukar rupiah ke nilai fundamentalnya.

Tidak Khawatir

Pada bagian lain, isu terorisme yang kembali menyeruak di dalam negeri dinilai tidak menjadi kekhawatiran bagi investor asing yang ingin menanamkan modal ke Indonesia.

Menkeu mengatakan,  hal ini lantaran ancaman terorisme tidak hanya terjadi di Tanah Air, namun di negara lain, sehingga negara-negara di dunia sepakat untuk mengantisipasi ancaman ini secara bersama-sama.

Kendati demikian, pemerintah tetap terus berupaya agar ancaman terorisme tersebut bisa diatasi, sehingga dapat menjaga keamanan negara. Hal itu tercermin dari penanganan keamanan di Rutan Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Depok, Jawa Barat, setelah terjadi penyanderaan yang dilakukan narapidana teroris.

"Untuk masalah terorisme kejadian yang kemarin, secara keseluruhan kami tidak mendengar ini jadi concern, karena masalah terorisme secara global sudah di-recognize," ujar Sri Mulyani.

Dengan cara tersebut, Sri Mulyani berharap agar isu terorisme ke depannya tidak akan lagi menjadi faktor kekhawatiran bagi investor asing maupun pelaku usaha di dalam negeri. "Kami berharap langkah yang dilakukan penegak hukum Indonesia akan bisa mengembalikan kepercayaan dan persepsi mengenai Indonesia," ujarnya.  

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan investor dan pelaku pasar lebih khawatir pada ketidakpastian global dibandingkan isu-isu terorisme, khususnya gejolak ekonomi dan sistem keuangan yang ditimbulkan dari Amerika Serikat (AS).

"Mereka (investor) menyampaikan bahwa gejolak yang terjadi murni berasal dari luar Indonesia, namun untuk kebijakan dan kondisi di Indonesia sendiri, tidak ada yang dijadikan sebagai pemicu (gejolak), sehingga mereka masih optimis terhadap kebijakan dan kinerja ekonomi Indonesia," ujarnya.  

Beberapa hari yang lalu, sempat terjadi kerusuhan dan penyanderaan di Rutan Mako Brimob yang dipicu oleh masalah makanan tahanan. Hal tersebut membuat narapidana melakukan penyerangan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Walhasil, sebanyak lima orang anggota Polri menjadi korban dan dinyatakan tewas.

Hingga 36 jam kemudian, baru kerusuhan dan penyanderaan itu berakhir. Sebanyak 145 narapidana kemudian dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Sementara 10 narapidana lainnya masih ditahan oleh pihak Polri. bari/mohar/fba