DPRD Depok Tingkatkan Pengawasan Kinerja APBD 2018 Walikota 

Disusun Agenda Renja AKD

NERACA

Depok - Jelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1436 Hijriah, alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kota Depok, bersemangat menetapkan Rencana Kerja (Renja) dengan meningkatkan fungsi pengawasan yang akan mengawasi Walikota dan Jajaran stafnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam berbagai kinerja realisasi kegiatan APBD 2018‎ yang nilainya sekitar Rp3 triliun. Demikian rangkuman keterangan yang ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD H. M. Supariyono, Amd. Ak , dalam memimpin Rapat Paripurna AKD DPRD yang diperoleh NERACA dari Setwan DPRD Kota Depok, akhir pekan kemarin.

Menurutnya setiap AKD, baik komisi maupun badan, telah menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang kedua tersebut.‎“Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat tinggi dalam rangka untuk pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan serta melaksanakan program kerja yang diagendakan,” ujarnya menegaskan.

Dijelaskan, Renja AKD tersebut diantaranya adalah Komisi A yang membidangkan masalah pemerintahan, dalam Tahun Anggaran 2018, tingkatkan kualitas kehidupan dengan berbuat dan bekerja dengan baik untuk kemajuan dan kesejahteraan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Renja dari Komisi A yang disampaikan Hj. Siti Sutinah juga menegaskan, bahwa Komisi A akan mengawasi kelanjutan beberapa agenda kegiatan APBD 2018 yang belum selesai pada masa sidang ini.

Ditegaskan lagi perlunya pengawasan terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan serta evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, memfasilitasi penyelesian masalah aset fasos-fasum, koordinasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur di Kota Depok bersama KPUD. Panwas, Kesbangpol dan Disdukcapil, koordinasi perihal pengawasan terhadap warga negara asing, pengawasan terhadap penegakkan Perda tentang perijinan. 

"‎Selain itu, juga akan diawasi ketat tentang‎ penerapan garis sempadam situ dan sungai serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok," tandasnya.

‎Sedangkan Komisi B dari bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah, Wakil Ketua Komisinya Rienova Serry Donie, S.Sos, menekankan ‎bahwa potensi ekonomi lokal harus dieksplorasi dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Kota Depok."Peran serta masyarakat pun harus lebih diefektifkan dan diberi informasi yang seluas-luasnya terutama terkait pajak daerah, apabila peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menumbuhkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok," katanya berharap.

Menurutnya, salah satu potensi pajak yang akan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak parkir, selama ini Komisi B melihat dan menganalisa pajak parkir masih belum optimal karena banyak lahan parkir yang dikelola oleh Dishub masih belum tertib dan teratur.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi B akan mendorong dan mendukung upaya Walikota dan Jajaran OPD Pemerintah Kota Depok agar lahan parkir yang ada, dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara professional untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Parkir tersebut”, ujarnya.

Sedangkan Komisi bidang masalah pembangunan, yang ‎disampaikan Veronica Wiwin Widarini, SE, bahwa akan memanggil beberapa Kepala OPD diantaranya Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan.

"‎Hal ini dilakukan dalam rangka untuk membahas dan mendorong OPD tersebut agar melakukan percepatan pembangunan sesuai APBD yang telah ditetapkan, karena dilihat dari kondisi yang ada saat ini pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan selalu dilaksanakan pada akhir tahun angaran yang selama ini terkesan tidak direncanakan dengan baik kegiatan program pembangunan yang telah diangarkan dalam APBD," demikian keterangan Komisi C yang diperoleh NERACA. Dasmir