Kebijakan BBM Terkait Kehidupan Masyarakat

Apapun keputusan pemerintah menetapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat terkait erat dengan kehidupan masyarakat. Semakin mendekati tenggat pelaksanaan pada 1 April 2012 sesuai dengan amanat UU APBN 2012, program pembatasan maupun kenaikan harga BBM harus jadi satu opsi pilihan strategis pemerintah.

Awalnya pemerintah berwacana melarang kendaraan pribadi roda empat di Jabodetabek mengonsumsi BBM bersubsidi jenis premium. Semua mobil pribadi di Jabodetabek didorong beralih ke BBM nonsubsidi (Pertamax) atau ke bahan bakar gas (BBG) yang lebih murah. Namun, gaung wacana tersebut belakangan makin memudar karena ribet dan rawan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya nanti. Lalu muncul opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, yang dianggap lebih realistis walau menjadi beban kehidupan masyarakat lebih berat.

Pasalnya, kenaikan harga BBM setidaknya berpengaruh terhadap harga-harga bahan pokok pangan dan lain-lain, akibat biaya transportasi terdorong ikut naik. Pengalaman pada 2005 saat pemerintah menaikkan harga BBM, daya beli masyarakat umumnya menjadi menurun.

Kita mengakui kenaikan harga BBM akan menyelamatkan beban APBN dengan menekan subsidi hingga Rp 40 triliun. Untuk itu, pemerintah akan menyiasatinya dengan melakukan perubahan di APBN-P, atau melalui alternatif menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui betapa sulitnya menetapkan kebijakan BBM. Namun SBY menilai kenaikan harga minyak dunia memberi tekanan terhadap APBN, sehingga pemerintah tak menutup kemungkinan mengambil opsi menaikkan BBM. Meski demikian, rencana membatasi konsumsi BBM dan konversi ke bahan bakar gas (BBG) akan tetap terus dijalankan.

Kebijakan jangka panjang pemerintah di bidang energi yang terbaik adalah konservasi dan diversifikasi. Sebelumnya, program pembatasan BBM bersubsidi berulang-ulang mengalami penundaan dengan berbagai alasan. Tampak sekali pemerintah ragu-ragu atas pilihan kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan subsidi terhadap anggaran.

Semula, direncanakan akan diterapkan pada pertengahan 2011, kemudian ditunda menjadi sekitar awal 2012, dan selanjutnya ditetapkan akan dimulai pada April 2012. Namun, kelihatan rencana tersebut juga akan kembali molor, terutama karena pemerintah belum mempersiapkan infrastruktur pendukungnya secara memadai, antara lain SPBU untuk BBM nonsubsidi dan SPBG. Banyak pihak yang khawatir, jika kebijakan itu tetap dipaksanakan, berpotensi menimbulkan gejolak sosial.

Kemudian awal 2012 muncul wacana menaikkan harga BBM ketimbang pembatasan BBM bersubsidi sembari mendorong konversi ke gas. Opsi kenaikan harga tersebut dianggap berisiko lebih rendah dan bisa diterima oleh semua pihak. Komentar sejumlah pihak yang terkait dengan kebijakan BBM pun cenderung mendukung kenaikan harga. Tetapi perkembangan berikutnya menunjukkan hingga kini tetap belum ada kepastian mana yang dipilih, padahal April tinggal dalam hitungan hari. Apakah masih menghitung-hitung untung dan ruginya dari segi politik?

BERITA TERKAIT

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…

70% Masyarakat Cari Informasi Keuangan Lewat Internet

  NERACA   Jakarta - Google merilis hasil riset terbaru tentang industri keuangan Indonesia dan cara nasabah mencari dan memilih…

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Beban Utang Negara

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi…

Awas Korupsi di Desa

Membanjirnya anggaran negara ke desa pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak aparat…

Apresiasi Kinerja Jokowi-JK

Memasuki usia ke-3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat sudah merasakan dinamika pembangunan yang positif. Tidak heran jika pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi,…