Jaksa Agung Peringatkan Bahaya Kejahatan Transnasional

Jaksa Agung Peringatkan Bahaya Kejahatan Transnasional

NERACA

Pekanbaru - Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan peringatan akan ancaman kejahatan transnasional yang melibatkan kelompok atau jaringan di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal, termasuk ancaman narkoba.

Hal itu disampaikan HM Prasetyo dalam pidatonya di hadapan seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Provinsi Riau dan jajaran serta forum komunikasi pimpinan daerah di Kota Pekanbaru, Jumat (11/5)."Maraknya terjadi kejahatan antar negara harus menjadi perhatian kita bersama. Mulai dari narkotika, TPPU (tindak pidana pencucian uang), korupsi hingga terorisme dan lainnya," kata dia.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya seluruh jajaran Korp Adhyasa yang berada di Bumi Lancang Kuning untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta terus bekerjasama dengan berbagai instansi lainnya guna mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.

HM Prasetyo yang hari ini hadir dalam kegiatan 'ground breaking' pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Riau setinggi tujuh lantai serta peresmian kantor baru Kejari Pekanbaru empat lantai itu mengatakan fasilitas yang diperoleh tersebut harus menjadi motivasi bagi Korp Adhyaksa dalam melayani masyarakat.

Dia mengakui jika fasilitas yang memadai, secara tidak langsung dapat menjadi pemicu jajarannya dalam menjalankan tugas Selain mewanti-wanti jajarannya akan ancaman kejahatan transnasional, Prasetyo juga menyinggung terkait bencana kabut asap yang beberapa tahun lalu terjadi di Provinsi Riau. Dirinya berharap pada 2018 ini, tidak ada lagi bencana serupa terjadi sehingga pesta olahraga Asian Games dapat terlaksana dengan baik.

Secara umum, dia mengatakan upaya pencegahan dan penanganan bencana kabut asap semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dia mengisahkan beberapa waktu lalu, saat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hebat yang terjadi di Riau, Prasetyo mengaku sempat bertemu dengan Jaksa Agung Singapura.

Jaksa Agung Singapura, kata dia, sempat mengeluhkan akibat Karhutla yang mencemari udara negara tetangga tersebut."Namun saya mengatakan bahwa tidak semua kebakaran itu disebabkan oleh warga Indonesia. Banyak investor asing bidang perkebunan yang turut andil menyebabkan kebakaran salah satunya dari Singapura," kata dia mengisahkan.

Pada kegiatan tersebut, turut hadir Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Dr Jan S Maringka serta unsur pimpinan TNI Polri di Provinsi Riau.

Pembangunan dua gedung Korp Adhyaksa itu bersumber dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kota Pekanbaru. Untuk Gedung Kejari Pekanbaru, pembangunan telah dimulai sejak 2016 lalu dengan menelan anggaran Rp31,9 miliar. Sementara gedung Kejati Riau baru dimulai dengan besar anggaran mencapai Rp90 miliar. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…