Bapepam-LK Siapkan Kebijakan Transisi - Sambut OJK

SOROTAN

Sambut OJK

Bapepam-LK Siapkan Kebijakan Transisi

Jakarta--- Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang disiapkan menjadi lembaa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah bersiap-siap melakukan transisi pengawasan pasar modal . Malah beberapa kerangka kebijakan yang dilakukan Bapepam-LK dalam memenuhi tujuan dari pasar modal. "Kerangka ini dilakukan sehingga nantinya ketika OJK terbentuk sudah bisa berjalan," ungkap Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, kala ditemui dalam acara Diskusi Interaktif Industri Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Premier Santika, Slipi, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Lebih jauh Nurhaida mengatakan, pihaknya telah melakukan pembenahan beberapa kebijakan strategis pasar modal dalam masa transisi OJK ini. Ada pun beberapa kebijakan tersebut, yaitu terkait pelaksanaan perlindungan investor, kordinasi pengembangan infrastruktur pasar modal dan penyediaan sistem perizinan elektronik dan sistem pendaftaran reksa dana elektronik.

Nurhaida berharap dengan kebijakan ini, maka perkembangan pasar modal bisa tercapai, di mana pasar modal bisa menjadi sumber pendanaan yang mudah, dilihat dari sisi suplai. "Misalnya pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana, bisa melakukan investasi yang kondusif dan interaktif dan industri yang stabil, tahan uji serta likuid," imbuhnya

Sementara itu,Ketua Pansel OJK yang juga Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyambut baik membanjirnya peminat DK OJK yang jumlahnya mencapai ratusan orang. “Hingga hari terakhir jumlahnya 290 pendaftar,” ungkap Agus Marto di Jakarta.

Namun, Agus belum dapat menyebutkan komposisi pendaftar baik dari profesi perbankan, ekonom, akademisi, atau praktisi sektor jasa keuangan. “Kita masih akan riview, dan diskusikan. Pansel sudah melakukan kajian dan kemudian dilanjutkan pertemuan pleno,” tambahnya.

Agus menjelaskan, proses selanjutnya adalah proses seleksi yang terdiri dari empat tahap. Calon anggota DK OJK harus mengikuti empat tahap seleksi yakni seleksi administrative, seleksi kapabilitas, seleksi kesehatan, dan seleksi kompetensi.

Menurut Agus, pansel juga akan melihat lebih dalam profil calon DK OJK yang sudah mendaftar untuk memastikan calon DK OJK memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, mempunyai pengalaman, keilmuan, atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan.

Selain itu, penelusuran rekam jejak profil calon DK OJK juga diperlukan untuk mematikan bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Didukung makalah pribadi, makalah kompetensi. Pansel juga akan melakukan proses wawancara atau interview dengan para calon. Tanggal 21 maret diusulkan ke presiden untuk 21 nama,” jelas Agus Marto. **cahyo

BERITA TERKAIT

Amarta: Kebijakan Anies Jangan Dikaitkan Pilpres 2024

Amarta: Kebijakan Anies Jangan Dikaitkan Pilpres 2024 NERACA Jakarta - Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga menilai, terlalu dini…

Kembangkan Bisnis Properti - Totalindo Siapkan Belanja Modal Rp 200 Miliar

NERACA Jakarta –Kejar pertumbuhan pendapatan lebih besar lagi, PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) kembangkan ekspans bisnis di sektor properti…

BRI Siapkan Fasilitas Bank Notes untuk Jamaah Haji

  NERACA   Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjadi bank yang memfasilitasi Badan Pengelola Keuangan Haji…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pangkas Biaya Transfer Kliring Jadi Rp3.500/Transaksi

NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memangkas biaya transfer yang dibebankan perbankan kepada nasabah melalui sistem kliring nasional menjadi…

Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara Di Era Digital

      NERACA   Jakarta - Disrupsi teknologi di era digital telah memorak-porandakan tatanan dan model bisnis konvensional yang…

BNI Salurkan KUR Rp245 Miliar di Empat Provinsi

  NERACA   Manado - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Negara Indonesia (BNI) Manado mencapai Rp 245,42 miliar…