Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, Indonesia harus menyesuaikan diri dengan level normal terbaru dalam perekonomian global. Terkait dengan hal ini, era suku bunga rendah mulai berakhir. "Level normal yang baru ini adalah pada saat bank sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunganya dan obligasi pemerintah AS (US Treasury Bills) ikut terangkat. Itu tidak sama dengan dua, tiga tahun yang lalu di mana suku bunga mendekati nol persen," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/5).

NERACA

Untuk data perbandingan, hingga akhir 2015 tingkat suku bunga acuan AS hanya berkisar 0 - 0,25%.  Namun, sejak 21 Maret 2018, suku bunga acuan AS berada di kisaran 1,5-1,75%.

Kenaikan suku bunga AS itu tentu saja diantisipasi oleh pasar keuangan global yang diliputi oleh ketidakpastian. Bila suku bunga AS naik, aliran modal akan mengalir kembali ke negeri Paman Sam itu. Untuk mengimbanginya, sejumlah negara di dunia juga bakal ikut mengerek suku bunga acuannya.

Getaran pengaruh kenaikan suku bunga AS sudah cukup terasa belakangan ini, di mana kurs rupiah dan sejumlah mata uang negara lainnya tertekan menghadapi penguatan dolar AS.

Meski outlook pertumbuhan ekonomi Asia tetap kuat, lembaga keuangan internasional IMF menilai kawasan ini rentan terhadap pengetatan kondisi finansial global, koreksi pasar yang lebih jauh, dan perubahan menuju kebijakan proteksionisme.

Menurut laporan IMF terbaru mengutip Reuters (9/5), pertumbuhan ekonomi Asia diproyeksi mencapai 5,6% pada tahun ini dan tahun depan. Perkiraan itu lebih tinggi 0,1% dari laporan proyeksi terdahulu yang dikeluarkan pada Oktober 2017 dan mencakup dua pertiga dari total pertumbuhan ekonomi global. Naiknya proyeksi didorong oleh pertumbuhan dan perdagangan global yang kuat dan luas, didukung oleh stimulus fiskal di AS. Namun, dalam jangka panjang, tekanan dari risiko yang ada dinilai lebih besar.

"Asia tetap rentan terhadap pengetatan kondisi finansial global secara tiba-tiba dan tajam, sedangkan di sisi lain periode pelonggaran yang terlalu lama juga berisiko menimbulkan kerentanan finansial dan pinjaman yang lebih besar," menurut laporan International Monetary Finance itu.

Perubahan situasi, yang dapat dipicu oleh naiknya inflasi secara tiba-tiba di AS atau meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China, akhirnya bisa menyebabkan pengetatan kondisi finansial global secara mendadak.

Menurut IMF, proses kelanjutan keuntungan globalisasi belum dirasakan dengan merata dan, berkaca pada perang tarif yang belum lama terjadi, pergeseran ke kebijakan proteksionisme menjadi risiko tersendiri dengan potensi munculnya gangguan terhadap perdagangan internasional serta pasar finansial.

Risiko lain yang dihadapi meliputi ketegangan geopolitik, serangan siber, dan perubahan iklim. Jumlah penduduk berusia lanjut juga dapat membebani ekonomi, sedangkan digitalisasi bisa menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu, IMF menyatakan sebagian besar negara Asia harus memperkuat penyangga kebijakan masing-masing.

Saat ini, dengan masih moderatnya tekanan terhadap upah dan harga, kebijakan moneter eksisting bisa tetap akomodatif bagi sebagian besar negara Asia. Namun, bank sentral harus siap menyesuaikan kebijakannya sejalan dengan naiknya inflasi dan harus menggunakan kebijakan makroprudensial untuk menyelaraskan pertumbuhan kredit.

Pasar Surat Berharga

Gejolak pasar keuangan dunia juga berimbas pada lesunya minat investor terhadap penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Pada pekan ini (8/5) kemarin, total penawaran yang masuk dari lelang obligasi negara hanya sekitar Rp7,19 triliun, atau jauh di bawah lelang sebelumnya Rp17,02 triliun. Penawaran itu juga di bawah target indikatif pemerintah atas lelang tersebut yang mencapai Rp17 triliun hingga Rp 25,5 triliun.

Berdasarkan informasi Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, pemerintah memutuskan untuk tidak menerima semua penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang pada pelaksanaan lelang tersebut. Pasalnya, kondisi realisasi penerbitan SBN neto telah mencapai 45%, posisi kas Pemerintah dalam kondisi yang aman dan tingkat imbal hasil yang disampaikan oleh investor relatif di luar kewajaran yang dapat diterima.

Menurut Menkeu, pemerintah akan terus memonitor selera dari investor yang berinvestasi jangka panjang, maupun yang ingin mengambil untuk dengan berinvestasi jangka pendek. "Pemerintah akan terus memahami appetite yang disampaikan oleh para investor calon pembeli obligasi kita," ujar Sri Mulyani.

Namun, Menkeu menekankan bahwa pemerintah selalu memiliki opsi pembiayaan. Misalnya dari pinjaman multilateral, bilateral, maupun private placement apabila pasar dalam situasi tidak rasional atau pasar meminta imbal hasil yang terlalu tinggi dan tidak bisa dijustifikasi dari kondisi fundamental.

Sri Mulyani meyakinkan bahwa kondisi saat ini fundamental perekonomian Indonesia masih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5%, defisit APBN mendekati 2%, dan tingkat inflasi yang terjaga. "Indonesia dalam kondisi perekonomian yang stabil dan dengan prospek yang baik," ujarnya.

Berlangsung Lama

Secara terpisah, Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan rupiah tidak bisa dibiarkan terus melemah. Oleh karena itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia. "Koordinasi kita ngasih evaluasi, BI punya evaluasinya," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com di Riau, Rabu (9/5).

Darmin menilai depresiasi atau pelemahan rupiah telah berlangsung terlalu lama. "Kalau cuma seminggu dua minggu tidak apa-apa, tapi ini sudah berjalan lama," ujarnya.

Darmin mengakui, pada situasi saat ini tidak banyak pilihan yang bisa dilakukan oleh BI yaitu menaikkan suku bunga acuan atau membiarkan rupiah terus melemah. "Pada situasi seperti itu pilihannya tidak banyak lagi sebenarnya atau kursnya melemah karena permintaannya semakin banyak karena orang jual saham sama SUN (surat utang negara). Asing terutama kalau dia jual apa yang mau dia lakukan? dia cari dolar Amerika Serikat? Iya dong masa dia bawa rupiah keluar,” tutur dia.

Kendati demikian, Darmin menegaskan pemerintah tidak boleh intervensi terhadap BI. "Saya tidak mau bilang begitu nanti 'enak aja  Pak Darmin intervensi'. Saya cuma bilang, dalam situasi begini pilihannya tidak banyak lagi, atau biarkan rupiah melemah," ujarnya.

Akan tetapi, Darmin optimistis saat ini BI sudah memiliki pemikiran yang sama, yaitu menaikkan suku bunga acuannya. Namun, BI hanya bisa menentukan suku bunga acuan pada pertengahan bulan usai melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama dua hari.

"Memang BI itu juga sudah mikir, cuma dia itu biasanya mereview tingkat bunga kalau sedang RDG bulanan. Kalau tidak salah tanggal 16 atau tanggal 17, ini belum. Tapi walaupun begitu jangan kemudian dibawa-bawa kalau rupiah 14.000 per US$ masalah, enggak masalah,” ujarnya.

Darmin mengatakan, pada momen seperti saat ini rupiah memang memiliki potensi besar untuk terdepresiasi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan negara tetangga yang mata uangnya terapresiasi. "Negara kita itu negara yang transaksi berjalannya itu ya memang defisit, beda dengan Malaysia dan Thailand, itu tidak defisit. Sehingga sebenarnya memang ada potensi ketidakseimbangan antara supply dan demand valas," ujarnya.

Dia mengungkapkan, di Malaysia dan Thailand valas yang masuk diwajibkan untuk disimpan di bank. "Malaysia itu sama Thailand itu mewajibkan valas itu masuk ke negaranya kalau di Malaysia harus dimasukkan ke bank selama enam bulan kalau enggak salah. Kalau Thailand itu harus ditukar dengan Thai Bhat semua ekspor mereka," ujarnya.

Sementara di Indonesia, valas yang baru masuk dari hasil ekspor bisa langsung dikeluarkan tanpa ada aturan yang melarangnya. "Karena undang-undang kita bebas sekali dimana hasil ekspor itu hanya bisa kita wajibkan karena UU nya melarang untuk mengatur terlalu jauh, hanya bisa kita wajibkan masuk, besoknya keluar lagi dia," tutur dia.

Meski demikian, Menko Perekonomian itu mengatakan depresiasi tidak saja dialami oleh rupiah, tapi hampir semua negara saat ini mata uangnya melemah terhadap dolar AS. "Memang tidak semua negara juga melemahnya seperti kita, tapi ada sejumlah negara terutama negara besar yang melemah seperti kita. Jadi, intinya adalah situasi itu memang kita juga gak ingin seperti itu. Tapi, jangan dibaca itu sudah bencana, karena eksportir itu seneng dia kalau tadinya 1 USD dia dapatnya 13.600 sekarang dapatnya 14.000. Yang senang tuh ada, jadi jangan disamaratakan seolah - olah semua orang susah," ujarnya.

Darmin juga mengakui penurunan cadangan devisa sebagai akibat BI banyak melayani penukaran rupiah ke US$. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2018 US$124,9 miliar, atau turun US$ 1,1 miliar dari posisi akhir Maret 2018 US$126,0 miliar.

"Setiap kali asing menjual SUN (Surat Utang Negara) atau sahamnya dia pasti cari dolar karena dia mau bawa uangnya keluar, satu. Kedua, ini bulan-bulannya orang bagi dividen. Emang dividen dibawa dalam rupiah? Enggak, dia perlu dolar," ujarnya. Menurut dia, saat banyak yang mau menukar dividen atau menjual SUN otomatis permintaan dolar meningkat drastis. bari/mohar/fba