NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia menetapkan perempuan sebagai target prioritas dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sehubungan besarnya potensi perempuan untuk mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian A Heri Susanto di Jakarta, Rabu (9/5) mengatakan dalam menetapkan perempuan sebagai prioritas tersebut, Presiden Joko Widodo telah menetapkan langkah dan standar untuk semua pemangku kepentingan keuangan di negara ini.

"Salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada bantuan ekonomi keluarga di mana perempuan memiliki peran sentral," katanya ketika membuka diskusi Making Finance Work for Women. Menurut Heri, pemerintah juga melakukan koordinasi berbagai program di bawah satu payung, yakni pembentukan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sebagai titik simpul bagi upaya menjalankan SNKI.

Heri mengatakan dalam diskusi terbatas yang diselengarakan Sekretatiat DNKI bekerja sama dengan Womens World Banking itu, melayani pasar perempuan sangat memiliki prospek. Meski upaya untuk memberikan layanan keuangan kepada perempuan telah dilakukan, sebagian besar lembaga keuangan masih belum memiliki strategi untuk mencapai segmen pasar ini.

Sementara itu, Vice President Strategic Partnership Women's World Banking Anna Gincherman mengatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 40 tahun terakhir, perempuan tercatat sebagai berpenghasilan rendah. Menurut Anna, langkah pertama yang harus diambil oleh penyedia layanan keuangan untuk mulai melayani perempuan adalah dengan memahami kehidupan keuangan mereka dan hambatannya dalam mengakses keuangan.

"Dengan memahami kehidupan perempuan, dapat dirancang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka," katanya. Anna mengatakan perempuan di seluruh dunia biasanya sebagai manajer keuangan rumah tangga dan mereka yang menentukan tabungan keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah pintu gerbang menuju inklusi keuangan bagiperempuan.

Namun, kata Anna, berdasarkan data Global Findex 2017, di Indonesia hanya sedikit perempuan yang memiliki rekening tabungan di bank. "Masih ada 22 persen perempuan Indonesia yang menabung secara informal," katanya. Hambatan yang mereka hadapi, kata Anna, adalah budaya dan kelembagaan, tingkat melek huruf dan pendidikan yang rendah, peraturan perundang-undangan dan praktik yang masih diskriminatif, dan kendala waktu.

Anna menjelaskan Women's World Banking dikhususkan untuk memberikan lebih banyak akses bagi perempuan berpenghasilan rendah kepada instrumen keuangan dan memberdayakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai keamanan dan kemakmuran.