NERACA

Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merekomendasikan perlunya konsolidasi lembaga 'switching' atau pemroses transaksi pembayaran di bawah Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, yang saat ini ada empat entitas menjadi satu entitas saja.

"Kami merekomendasikan konsolidasi perusahaan switching domestik menjadi satu entitas yang dimiliki bersama oleh perbankan nasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah interoperabilitas dan interkoneksi, mendukung pengembangan inovasi, dan menjaga keberlanjutan industri pembayaran," kata salah satu peneliti LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin saat jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Chaikal menuturkan, desain GPN yang dibangun di atas empat lembaga switching yang berbeda dinilai menghambat optimalisasi sistem pembayaran karena mendesak kebutuhan interoperabilitas dan interkoneksi.

Padahal, lanjutnya, switching merupakan industri dengan 'fixed cost' yang besar sehingga memerlukan skala ekonomi yang optimal untuk dapat beroperasi dengan efisien. Studi kasus di negara lain menunjukkan bahwa negara perlu menggelontorkan biaya investasi hingga Rp675 miliar untuk membuat sistem pembayaran nasional seperti GPN.

Konsolidasi penyelenggara switching domestik menjadi satu entitas yang dimiliki bersama oleh bank "issuer" atau bank penerbit kartu dan bank "acquirer" (bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain), adalah untuk memastikan adanya skala ekonomi yang optimal.

Chaikal menyebutkan, konsolidasi tersebut akan mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan untuk memastikan adanya interkoneksi antar lembaga switching domestik. "Entitas switching GPN tunggal juga bisa lebih mudah melakukan penghimpunan dana serta mengembangkan inovasi sistem pembayaran," ujar Chaikal.

Bank Indonesia juga diminta untuk dapat memberikan opsi atau pilihan bagi nasabah untuk tidak harus memiliki kartu debit berlogo GPN untuk menghindari inefisiensi. "Penerapan kebijakan "opt out" kepemilikan kartu berlogo GPN bagi nasabah yang tidak memerlukan, untuk menghilangkan inefisiensi dari biaya penerbitan dan administrasi kartu GPN "dormant" atau tidak digunakan oleh nasabah," kata Chaikal.

Kebijakan memberikan opsi untuk tidak memiliki kartu debit berlogo GPN tersebut, lanjut Chaikal, dinilai dapat menurunkan biaya administrasi kartu yang dibayar nasabah sebesar Rp40 miliar per bulan atau Rp480 miliar per tahun. "Selain itu juga menurunkan biaya produksi kartu GPN sebesar Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan," ujar Chaikal.

Potensi inefisiensi biaya akibat nasabah yang diwajibkan memiliki kartu debit berlogo GPN, menjadi salah satu hal yang disoroti. Bagi bank issuer, pencetakan kartu baru akan memunculkan kemungkinan melonjaknya biaya operasional hingga Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan.

Namun, semakin banyaknya kartu yang beredar belum dapat dilihat sebagai solusi efektif. Adanya kewajiban kepemilikan minimal satu kartu GPN setiap nasabah akan berdampak pada terbitnya 22,5 juta kartu debit GPN yang tidak digunakan nasabah atau "dormant" karena tidak dianggap kompatibel terutama untuk bertransaksi di luar negeri dan transaksi daring atau e-commerce.