Peneliti: Langkah Antikorupsi Golkar Patut Ditiru

NERACA

Jakarta - Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah Partai Golkar melalui Majelis Etik Golkar merumuskan aturan kode etik untuk mencegah kader melakukan korupsi (antikorupsi) patut ditiru oleh partai lain.

"Langkah Majelis Etik Golkar sangat perlu dilakukan oleh partai lain. Karena hal ini untuk memperbaiki kepercayaan publik yang rendah terhadap parpol," ujar Arfianto di Jakarta, Rabu (9/5).

Sebelumnya Majelis Etik Golkar merumuskan aturan kode etik yang didalamnya mengantisipasi praktik korupsi oleh kader Golkar. Sejumlah poin dalam kode etik itu antara lain masa jabatan anggota dewan dari Golkar maksimal empat periode untuk menciptakan regenerasi, kader yang terindikasi korupsi dapat langsung diberikan sanksi oleh DPP tanpa harus menunggu keputusan pengadilan yang inkrah, serta sejumlah strategi untuk mengantisipasi timbulnya dinasti politik di kalangan kepala daerah Golkar yang dapat berujung pada tindak korupsi.

Selain itu Fraksi Golkar di DPR RI juga telah menindaklanjuti rumusan kode etik yang dibuat Majelis Etik Golkar tersebut, dengan menerbitkan surat penegasan larangan korupsi bagi seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DPR.

Arfianto mengemukakan langkah Majelis Etik Golkar dengan merumuskan aturan kode etik tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Golkar untuk mencegah korupsi politik. Selain itu hal ini menurutnya juga bisa menjadi bagian dari alat kampanye untuk memperbaiki citra Golkar di hadapan publik."Namun dengan catatan, aturan ini harus dijalankan dengan konsisten dan tidak sekedar 'lips service'," ujar dia.

Dia memandang secara umum, dalam momentum 20 tahun reformasi, partai politik harus segera memperbaiki peranannya. Sebab lemahnya peran partai berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik."Rendahnya kepercayaan publik menyebabkan tidak adanya ikatan antara partai dengan publik. Rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik dapat terkonfirmasi di sejumlah hasil survei," jelas dia.

Dia menekankan partai politik merupakan salah satu institusi demokrasi yang sangat penting, yaitu untuk mempertemukan antara kepentingan masyarakat dengan negara. Menurut dia, persoalan mendasar dari partai politik di era reformasi adalah tidak eratnya hubungan antara ideologi dengan arah gerak partai politik

"Seharusnya ideologi dengan partai politik berkaitan erat. Lemahnya pengaruh ideologi dalam arah gerak partai politik di Indonesia menyebabkan partai politik bergerak tanpa nilai dan berjalan pragmatis, di mana partai hanya dijadikan kendaraan politik, untuk meraih kekuasaan publik," jelas dia.

Persoalan kedua yakni kuatnya pengaruh oligarki dalam tubuh partai politik di Indonesia yang menyebabkan rekruitmen politik baik untuk pengurus internal maupun eksternal dikuasai oleh sekelompok orang.

Sedangkan persoalan ketiga yaitu, keanggotaan dan keuangan partai politik. Seperti yang telah disinggung dalam hasil sejumlah survei, kata dia, menurunnya kedekatan partai dengan masyarakat memiliki konsekuensi hubungan partai politik dengan masyarakat menjadi lemah."Akibatnya partai harus lebih bergantung pada negara untuk pendanaan mereka," jelas dia.

Padahal di sisi lain, kata dia, partai membutuhkan dana untuk memenuhi tujuan, fungsi, kewajiban, dengan kegiatan politik yang meliputi operasional sekretariat, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye, dimana semua kegiatan tersebut memerlukan uang atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat berjalan."Dampak dari subsidi negara kepada pendanaan partai politik adalah partai berlomba untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan," terang Arfianto. Ant