NERACA

Jakarta – Indonesia memproklamirkan diri untuk menjadi Negara 4.0 yang mana mengintegrasikan antara dunia online dengan produksi industri. Namun begitu, ada hal yang perlu diperkuat dalam memasuki era tersebut yaitu memperkuat riset dan kajian dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa. Hal itu dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia ke 5 Megawati Soekarnoputri dalam Dialog Nasional yang betajuk Meningkatkan Inovasi Iptek untuk Mendorong Industri Dalam Negeri Mewujudkan Ekonomi Pancasila di Jakarta, Rabu (9/5).

Dalam kesempatan itu, Megawati terus menyuarakan di berbagai kesempatan tentang pentingnya riset. Tidak ada satu negara pun dapat menjadi negara industri yang kuat, tanpa riset yang kuat. Megawati mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama mewujudkan Indonesia menjadi negara industri, yang berbasis pada riset nasional.

Di 2018, anggaran riset yang tersebar di seluruh Kementerian dan Lembaga mencapai Rp24,9 triliun dari total APBN yang mencapai Rp2.221 triliun. Namun begitu, anggaran tersebut tak sepenuhnya terserap oleh para periset karena hanya terserap Rp10,9 triliun sehingga masih ada sisa anggaran Rp14 triliun. Megawati mengatakan kalimat kunci untuk menjadi negara industri, yaitu science based policy, kebijakan pembangunan yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Bung Karno sangat mencita-citakan Indonesia menjadi negara industry. Arsip sejarah memperlihatkan bahwa Bung Karno melibatkan tidak kurang dari 600 pakar yang mereka itu tergabung dalam Dewan Perancang Nasional. Bung Karno menekankan bahwa pondasi rencana pembangunan nasional harus bersifat ilmiah, yang merupakan hasil riset nasional, yang berdasar pada kenyataan yang ada dan kebutuhan rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Maka dari itu, Megawati menyerukan untuk bersama-sama memperjuangkan atas revisi Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang harus eksplisit dikatakan bahwa riset ilmu pengetahuan dan teknologi wajib menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga mengatakan dengan kepentingan bangsa maka diperlukan Badan Riset Nasional yang mana badan tersebut untuk mengkonsolidasikan seluruh riset di perguruan tinggi, kementerian dan lembaga Negara dan juga lembaga swasta agar ada dalam satu irama, satu visi dan misi dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah.“Yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan dan perlindungan bagi SDM riset itu sendiri, dari peningkatan kualitas, status kerja, hingga penghargaan atas kekayaan intelektual yang mereka lahirkan,” pungkasnya.