Jamkrida NTB Konsultasi Ke Bapepam-LK Soal Aturan

Neraca

Jakarta – Panitia Khusus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) ke kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan "Konsultasi dan koordinasi ini dipandang penting karena penyusunan Raperda Penyertaan Modal PT Jamkrida NTB Bersaing, sudah memasuki tahap akhir pembahasan," kata Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Moh Syamsir di Jakarta, Rabu (15/2).

Materi konsultasi berkaitan dengan regulasi penyertaan modal untuk PT Jamkrida NTB Bersaing yang telah terbentuk. Disebutkan, raperda penyertaan modal untuk PT jamkrida itu dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain dari program pemberdayaan usaha kecil menengah.

Nantinya, raperda akan segera ditetapkan menjadi perda. Hadirnya, Jamkrida merupakan komitmen NTB untuk memajukan usaha kecil menengah yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Pasalnya, jamkrida dipandang penting dalam memberdayakan usaha kecil yang tidak memiliki jaminan atau agunan untuk dapat pemanfaatkan dana kredit.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Lembaga Penjaminan Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Andra Sabta, menyarankan pentingnya dukungan dana jamkrida beserta kualitas pengelolanya. "Dukungan dana jamkrida tentu mutlak diperlukan, namun pengelolanya pun harus profesional karena risiko merugi besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Itu sebabnya seleksi jajaran direksi dan komisaris PT jamkrida harus benar-benar sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Dia menyontohkan PT Jamkrida Jawa Timur yang sudah berjalan sejak 2009 dan kini memiliki modal Rp110 miliar, dan Jamkrida Bali yang beroperasi sejak 2010 dan kini memiliki modal Rp52 miliar lebih. Sementara di Indonesia baru ada perusahaan jamkrida yang beroperasi yakni di Jawa Timur dan Bali, sehingga Bapepam-LK pun mendukung pendirian PT Jamkrida NTB Bersaing. (bani)

BERITA TERKAIT

Revisi UU Perkawinan Bukan Hanya Soal Naikkan Usia

Revisi UU Perkawinan Bukan Hanya Soal Naikkan Usia NERACA Jakarta - Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…

Laporan Global Witness soal Adaro, DPR: Asing Tak Boleh Intervensi Hukum RI

NERACA Jakarta - Sistem penegakan hukum di Indonesia tidak boleh diintervensi kepentingan pihak manapun. Salah satunya mengenai laporan Global Witness…

Tuduhan Penggelapan Pajak - Adaro Pastikan Transparan dan Taat Aturan

NERACA Jakarta – Tuduhan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menggelapkan pajak hasil penjualan batu bara, membuat manajemen angkat suara dan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Acting in Concert Pemicu Jababeka Default

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) berpotensi mengalami gagal bayar notes senilai US$ 300 juta karena terjadinya perubahan pengendali sebagaimana…

Gandeng Perusahan Taiwan - Kalbe Farma Bidik Cuan di Bisnis Kecantikan

NERACA Jakarta – Genjot pertumbuhan penjualan, inovasi dan pengembangan bisnis menjadi strategi yang dilakukan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). Menggandeng…

Volume Penjualan Semen SMCB Turun 3,30%

NERACA Jakarta – Melorotnya penjualan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) di semester pertama tahun ini, juga dirasakan oleh anak…