Neraca

Jakarta – Panitia Khusus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) ke kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan "Konsultasi dan koordinasi ini dipandang penting karena penyusunan Raperda Penyertaan Modal PT Jamkrida NTB Bersaing, sudah memasuki tahap akhir pembahasan," kata Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Moh Syamsir di Jakarta, Rabu (15/2).

Materi konsultasi berkaitan dengan regulasi penyertaan modal untuk PT Jamkrida NTB Bersaing yang telah terbentuk. Disebutkan, raperda penyertaan modal untuk PT jamkrida itu dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain dari program pemberdayaan usaha kecil menengah.

Nantinya, raperda akan segera ditetapkan menjadi perda. Hadirnya, Jamkrida merupakan komitmen NTB untuk memajukan usaha kecil menengah yang mengarah kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Pasalnya, jamkrida dipandang penting dalam memberdayakan usaha kecil yang tidak memiliki jaminan atau agunan untuk dapat pemanfaatkan dana kredit.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Lembaga Penjaminan Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Andra Sabta, menyarankan pentingnya dukungan dana jamkrida beserta kualitas pengelolanya. "Dukungan dana jamkrida tentu mutlak diperlukan, namun pengelolanya pun harus profesional karena risiko merugi besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Itu sebabnya seleksi jajaran direksi dan komisaris PT jamkrida harus benar-benar sesuai yang diharapkan," ujarnya.

Dia menyontohkan PT Jamkrida Jawa Timur yang sudah berjalan sejak 2009 dan kini memiliki modal Rp110 miliar, dan Jamkrida Bali yang beroperasi sejak 2010 dan kini memiliki modal Rp52 miliar lebih. Sementara di Indonesia baru ada perusahaan jamkrida yang beroperasi yakni di Jawa Timur dan Bali, sehingga Bapepam-LK pun mendukung pendirian PT Jamkrida NTB Bersaing. (bani)