NERACA

Jakarta – Jalur distribusi barang menjadi salah satu kontribusi lancarnya perekonomian. Ketika jalur distribusi barang lancar maka arus ekonomi akan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika dihadapi dengan masalah seperti infrastruktur yang kurang memadai hingga soal pungutan liar maka itu akan membuat ongkos menjadi sangat mahal. Hal itulah yang dirasa penting oleh Presiden Joko Widodo dengan mengundang para supir truk ke Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5).

Bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakapolri Komjen Syafruddin, Presiden Jokowi bertanya kepada para supir truk soal pungutan liar (pungli). Para sopir mengeluhkan maraknya kasus pungli dari kawasan Sumatera hingga Jakarta. Ada juga sopir truk yang mengadukan soal maraknya premanisme di Sumatera.

“Setelah masuk Sumsel, yang namanya (Desa) Bedeng Seng, yang ada stiker di bak mobil. Setelah itu, kalau di Bedeng Seng, kalau kita lewat saja, itu wajib bayar. Kalau tidak maka kaca pecah. Kalau tidak, golok sampai di leher. Atau nggak ranjau paku," cerita salah satu pengemudi truk kepada Jokowi. Kemudian, Jokowi bertanya soal uang yang diminta. “Berapa yang dia ingat, kalau ingat Rp 200 ribu ya Rp 200 ribu. Kalau nggak, Rp 2 juta. Setelah itu jalur rawan itu mulai dari Ogan Hilir, itu kan sampai Ogan Komering Hilir,” kata sang sopir.

Jokowi juga menerima aduan banyaknya preman yang memeras sopir truk. Jokowi sampai kaget karena banyaknya preman tersebut di setiap sudut jalan. “Kalau di Sumatera, merek itu RPAD. Kalau di Medan PSDS, Sinar Toba, Sabang Taw, Harimau Jalan, masih banyak itu, Pak,” cerita sopir asal Medan kepada Jokowi.

Mendengar hal tersebut, Presiden Jokowi mengaku telah mencatat semua dan berkaitan dengan pungli akan segera ditindaklanjuti sehingga para pengemudi bisa lancar dan aman di jalan. “Saya sudah dengar banyak dan saya kaget tadi, ternyata banyak sekali cap tadi. Saya juga enggak tahu cap itu apa, tadi diberitahu baru saya tahu, ooo… cap itu kayak gitu. Oke, itu didengarkan langsung oleh Pak Wakapolri akan saya perintahkan langsung untuk segera dioperasi,” tegas Presiden.

Di akhir pertemuan, Presiden menyampaikan terima kasih atas peran pengemudi truk dalam melancarkan arus barang yang ada sampai ke pasar, sampai ke kota dan di pusat-pusat logistik. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah memberikan masukan kepada kita kepada pemerintah dalam rangka kita memperbaiki arus barang, arus logistik, transportasi di jalan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” pungkas Presiden.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji akan menjadikan keluhan yang disampaikan para pengemudi truk sebagai masukan dalam pengelolaan jembatan timbang di seluruh Indonesia. Ia mengingatkan, fungsi jembatan timbang adalah untuk mengatur berat dan volume kendaraan pengangkut barang yang melalui suatu daerah. Namun Menhub tidak menampik, jika di beberapa daerah ada yang menggunakan jembatan timbang sebagai sumber pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita memang akan menertibkan. Jadi sekarang ini dalam tahun kemarin ini, mulai tahun ini akan kita tertibkan, itu akan dikendalikan oleh pemerintah pusat, dan kita akan mengembalikan fungsinya untuk mengatur berat dan volume karena ini penting,” kata Menhub. Dari evaluasi yang dilakukan, menurut Menhub, 80 persen truk itu melampaui kalau tidak batas berat, ya batas volume. Ia mengakui, jika dalam kasus demikian biasanya yang menjadi korban adalah para sopir karena biasanya pemilik barang inginnya mengangkut barang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan daya dukung dari angkutan.

Untuk itu, Menhub berjanji dalam 1-2 bulan ini, katakanlah setelah lebaran pihaknya akan memanggil semua pemilik barang untuk taat dengan apa yang ditentukan. Hal ini dilakukan karena dalam satu kalkulasi, lanjut Menhub, pemilik barang itu untung, tetapi dana yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperbaiki jalan itu mahal sekali, triliunan rupiah. bari