Percepat Perpres tentang Pengadaan Tanah

Oleh Agus S. Soerono Wartawan Harian Ekonomi Neraca Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Selasa, 14/2 mengadakan sosialisasi UU No. 12/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Ruang Sapta Taruna Kementerian PU, Jakarta Acara itu dbuka oleh Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko dan bertindak sebagai narasumber Putu Suweken, Direktur Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Telantar dan Tanah Kritis Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun perjalanan masih panjang untuk diterapkannya UU No. 2/2012 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Januari lalu. Karena agar bisa berlaku efektif UU itu harus dilengkapi dengan peraturan presiden (perpres). Naskah akademis bagi usulan perpres itu sudah dikirim ke Sekretariat Negara (Setneg) pekan lalu. Setelah naskah akademis masuk, maka akan dibahas di tingkat Interdep, sebelum pada akhirnya dituangkan dalam perpres yang final. Para pengusaha dan instansi pemerintah sebagai end user dari hasil pengadaan tanah tersebut, tentu berharap agar perpres tersebut segera diterbitkan. Selama ini, banyak pembangunan infrastruktur yang terhambat pelaksanaannya, karena kendala dalam pengadaan tanah bagi proyek tersebut. Kalau dicermati, UU No. 2/2012 mengatur tiga tahapan dalam pengadaan tanah, yaitu tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan pembangunan untuk kepentingan umum mencakup sumber tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, persyaratan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dalam tahap persiapan, hal penting adalah lembaga publikasi, lembaga konsultasi publik, persetujuan pengampu dan pemangku kepentingan, lembaga keberatan (tingkat pemerintah), penetapan lokasi, introduksi lembaga keberatan (PTUN dan MA) serta ketentuan waktu. Sedangkan hal penting dalam pelaksanaan berupa inventarisasi, identifikasi dan verifikasi obyek pengadaan tanah, penilaian independen, ragam bentuk ganti rugi, introduksi lembaga keberatan/pengadilan (PN dan MA), serta lembaga penitipan ganti kerugian (PN). Pemerintah hendaknya segera menerbitkan perpres tentang pengadaan tanah ini, untuk memberi kepastian usaha kepada pemerintah dan pengusaha, terutama di bidang infrastruktur. Sebab selama ini para investor di bidang infrastruktur enggan masuk ke Indonesia, salah satunya karena tidak jelas berapa lama waktu yang diperlukan untuk membebaskan tanah. Terlebih lagi dengan dicanangkannya Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang tentunya mengharapkan masuknya investor asing di bidang infrastruktur melalui public private partnership, yang pada gilirannya bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

BERITA TERKAIT

VIVA Percepat Lunasi Utang US$ 252 Juta - Pangkas Beban Utang

NERACA Jakarta – Menjaga pertumbuhan kinerja keuangan yang positif, VIVA Group berambisi memangkas beban utang. Teranyar, perseroan telah melakukan percepatan…

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Budi Susanto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Budi Susanto NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang tanah dan bangunan mantan…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Permenhub Memaksakan Pendekatan Lama?

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menjelaskan diantara poin-poin yang dicabut oleh PMA.37/2017 adalah…