Penunggak Pajak Mencapai Rp33 Miliar - Kota Surabaya

Surabaya - Penunggak pajak daerah di Kota Surabaya yang harus ditagih oleh 12 juru sita yang baru saja dilantik dan diambil sumpah di Pemkot Surabaya, Rabu, mencapai Rp33 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Suhartoyo mengatakan, hingga saat ini tunggakan pajak daerah yang belum dapat dipungut sebesar Rp33.430.939.424 di antaranya pajak hotel sebesar Rp9,8 miliar, pajak restoran sebesar Rp13 miliar, pajak hiburan Rp1,4 miliar, pajak reklame Rp8,1 miliar, pajak parkir Rp630 juta, dan pajak penerangan jalan non-PLN sebesar Rp630 juta. "Kami menargetkan di 2012 ini, bisa menagih 60 persen dari jumlah itu sudah bagus. Yang jelas kami akan lebih dulu lakukan sosialisasi," ucapnya.

Menurut dia, juru sita yang baru dilantik tersebut akan menagih paksa bagi para penunggak pajak. Apabila juru sita ini juga akan menindak para penanggung pajak yang berusaha menghindar, menghilangkan data pajak atau pergi ke luar negeri. "Tanpa menunggu jatuh tempo dapat diterbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus," katanya.

Menurut dia, pembentukan juru sita pajak daerah ini disebabkan sampai saat ini ada tunggakan pajak daerah yang belum dapat dipungut. Mereka dibentuk berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. "Kita tentu tidak berharap penagihan secara paksa sepanjang wajib pajak memenuhi kewajibannya tepat waktu sesuai ketentuan," ujarnya.

Untuk itu, Suhartoyo berpesan agar para juru sita tidak bersikap sewenang-wenang dalam menjalankan tugas. Hal itu dikarenakan juru sita yang juga pegawai negeri sipil (PNS) itu tugasnya mengayomi masyarakat. "Jangan sewenang-wenang pada saat melakukan tugasnya," katanya.

Dia juga mengingatkan agar 12 orang juru sita ini bekerja dengan profesional dan teliti. "Bisa saja kita kena gugat balik dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan. Tugas juru sita ini berat jadi harus hati-hati," tukasnya. (ant)

BERITA TERKAIT

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar NERACA Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang…

Mendes PDTT - Lebih Enak di Desa Dibanding di Kota

Eko Putro Sandjojo  Mendes PDTT Lebih Enak di Desa Dibanding di Kota Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja

Pasca Libur Panjang, 92% Lebih PNS Kemenkop dan UKM Masuk Kerja NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi…

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar - Meski Kondisi Ekonomi Prihatin

Zakat Idul Fitri Warga Depok Bisa Capai Rp8,6 Miliar  Meski Kondisi Ekonomi Prihatin NERACA Depok - Asisten Bidang Pemerintah, Hukum…

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus

Perum Damri Palembang Siagakan 75 Bus NERACA Palembang - Perusahaan Umum Damri Cabang Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan 75 bus untuk…