2012, Target 36 Pasar Tradisional Diresmikan

Jogjakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM mengejar target sebanyak 36 pasar tradisional di seluruh Indonesia dapat diresmikan sepanjang tahun 2012 ini.

Ini sebagai bentuk penyerapan anggaran sebesar Rp800 juta bagi setiap satu proyek bangunan pasar tradisional yang dialokasikan pada anggaran 2011 dan DIPA 2011. Keberhasilan penyerapan ini akan menentukan penambahan alokasi anggaran untuk program yang sama pembangunan pasar tradisional dan penataan PKL di 2012.

Deputi Jaringan Usaha dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Neddy Rafinaldy Halim mengatakan, konsep pembangunan pasar tradional ini harus dikelola koperasi dan koperasi berkualitas sesuai standar Kemenkop dan UKM. Kemudian keberadaannya akan bersinergi dengan PD Pasar daerah setempat. Tapi kapasitasnya sebagai pengawasan saja. Karena daerah yang membutuhkan pasar tradisional itu.

“Biar pun pasar tradisional ini dikelola oleh koperasi, tapi bukan lantas PD Pasar lepas tangan karena merasa bukan pengelolaannya. Sudut pandangnya, pemerintah daerah membutuhkan pasar tradisional, tapi keterbatasan dana. Kemenkop dan UKM lantas menganggarkannya”, ungkap Neddy Rafinaldy Halim, di sela-sela mendampingi Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan dalam meresmikan Pasar Tradisional Ngablak, Sleman, Jogjakarta, Selasa (14/2).

Kalau sudah dibangun, lanjut Neddy, tentu harus dikelola oleh koperasi, tapi karena pembangunan ini difasilitasi pemda setempat, maka pemda melalui PD Pasar melakukan pengawasan. “Karena Pemda lebih dulu melihat adanya demand yang besar, tapi belum jadi prioritas mereka. Tentu letaknya jauh dari pasar yang sudah dikelola PD Pasar. Kami membangunkan pasar tradisional yang tadinya system gelar bongkar atau kondisinya yang sudah mau rubuh”, kata Neddy.

Pemda pun harus menyadari, lanjut Neddy, hasil dari pembangunan pasar tradisional itu bukan Kemenkop dan UKM yang menikmati, tapi para anggota koperasi dan koperasinya. “Tujuan utama kami membangun pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi, tentu supaya pedagang dapat meningkatkan penghasilan dan menambah kesejahteraannya. Soalnya mereka tumbuh menjadi transaksional dan memberikan retribusi pada pemda. Kalau pedagang besar, maka berpotensi menyumbangkan pajak, terlebih reinvestasi pada sector lain. Ini harapan besar kami,” tukasnya.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengingatkan koperasi sebagai pengelola pasar tradisional. Pasar tradisional adalah solusi untuk membangkitkan aktifitas ekonomi rakyat. Apalagi bagi daerah yang baru terkena musibah bencana.

“Musibah erupsi Gunung Merapi di Sleman menjadi salah satu program recovery pemerintah lewat pembangunan pasar tradisional. Karena di pasar akan terjadi transaksional dan interaksi social. Kalau peningkatan hidup pedagang baik, maka berdampak besar pada yang lain,” pungkas Syarif. (rin)

BERITA TERKAIT

PASAR KREATIF

Pengrajin menata wayang kertas buatannya di salah satu stan dalam Pasar Kreatif di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, Rabu (20/2/2019).…

Optimalkan Pasar Dalam Negeri - ULTJ Pasang Konservatif Target Ekspor

NERACA Jakarta –Kejar pertumbuhan penjualan lebih besar lagi, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk (ULTJ) akan mengoptimalkan pasar dalam negeri…

Sektor Pangan - Harga Beras di Indonesia Termasuk Murah di Pasar Internasional

NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan harga beras di tingkat eceran masih terjangkau oleh masyarakat dan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Gubernur Jabar: Tol Cigatas Dongkrak Perekonomian di Garut

Gubernur Jabar: Tol Cigatas Dongkrak Perekonomian di Garut NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil…

Bupati Sukabumi: Presiden Jokowi Setuju Cikidang Menjadi KEK

Bupati Sukabumi: Presiden Jokowi Setuju Cikidang Menjadi KEK NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan Presiden RI Joko Widodo…

PDAM Tangerang Targetkan Laba Rp79 Miliar

PDAM Tangerang Targetkan Laba Rp79 Miliar NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) milik Pemerintah…