Moratorium Perijinan Tak Surutkan Investor - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Moratorium pelayanan perijinan selama selama bulan tidak menyurutkan niat investor menamankan modalnya di kabukaten Sukabumi. Tercatat, masih banyak calon investor mendaftarkan perusahaannya untuk menanamkan investasi di sana.

Namun, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), tidak serta-merta melayani. “Kita terima pendaftaran dari pihak calon investor setelah semua berkasnya dilengkapi. BPPT tidak langsung memproses perijinannya. Kita sosialisasikan tentang Perda RTRW yang belum disahkan. Nah, kalau sudah disahkan, maka kita akan memproses setelah produk hukumnya ada”, ungkap Kepala BPPT Harry Mukharam Hasan kepada NERACA, Rabu.

Menurut Harry, hal ini dilakukan guna memberikan jaminan dan garansi terhadap calon investor bahwa Kabupaten Sukabumi masih terbuka luas peluang investasi. “Kita memiliki program penarikan investor. Maka kita harus tanggap ketika para calon investor masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi”, imbuh mantan Assda Bidang Ekonomi Setda Kabupaten Sukabumi ini.

Moratorium ini, lanjut Harry, hanya diberlakukan bagi perusahaan baru dengan skala usaha besar, seperti pertambangan dan pertokoan modern. “Sedangkan untuk perpanjangan izin masih tetap kita layani. Demikian permohonan ijin skala kecil masih tetap kita layani”, tambah dia.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin ) Sukabumi A M Ajiz mengatakan, untuk menghindari gejolak dari calon investor, sebaiknya Pemda dan DPRD konsisten terhadap upaya percepatan pembuatan Perda RTRW. “Jangan sampai nanti ada keterlambatan. Hal ini bisa memicu ketidakpercayaan calon investor terhadap pelayanan Kabupaten Sukabumi. Tentunya, apabila investor hengkang, maka Kabupaten Sukabumi bisa merugi dari sektor pendapatan daerah”, papar Ajiz.

Selain itu, Ajis juga menyoroti lambannya pembenahan jalan rusak di jalur nasional Sukabumi. Akibat jalan rusak ini, banyak pengusaha mengalami kerugian waktu hingga materi. “Kita sangat berharap Kementerian PU memperbaiki jalan. Kerusakan jalan yang berlubang-lubang di sepanjang jalan nasional Jalur Sukabumi ini, sangat mengganggu aktifitas bisnis”, tandas dia.

Sedangkan pihak DPRD Kabupaten Sukabumi, optimis Perda RTRW bisa tuntas pada Februari ini. “Kini kita sedang merampungkannya. Insya Allah bulan sekarang (Februari) sudah rampung, dan Maret BPPT sudah bisa menerbitkan perizinan”, tukas Jaenudin, anggota Pansus RTRW. (rony)

BERITA TERKAIT

Honorer K2 Asal Kabupaten Sukabumi Keluhkan Persyaratan CPNS

Honorer K2 Asal Kabupaten Sukabumi Keluhkan Persyaratan CPNS NERACA Sukabumi – Honorer Kategori 2 (K2) asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,…

Aksi Beli Investor Bawa IHSG Menguat - Sentimen Perang Dagang Mereda

NERACA Jakarta  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (20/9) ditutup menguat sebesar 57,66 poin…

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang NERACA Sukabumi - Di kota Sukabumi kelengkapan marka jalan ternyata masih kurang, rata-rata…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau “Perseroan”), hari…

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan - Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka NERACA Depok…

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang NERACA Sukabumi - Di kota Sukabumi kelengkapan marka jalan ternyata masih kurang, rata-rata…