Petani Mengeluh Tak Menikmati Pupuk Bersubsidi - Kabupaten Kuningan

Kuningan – Lebih dari 45.000 ton pupuk bersubsidi setiap tahunnya “disawer” untuk petani yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun, setiap tahun pula petani di sana kerap mengeluh atas gagalnya panen karena modal lebih tinggi dari pada hasil panen. Terlebih untuk membeli pupuk yang harganya sangat mahal. Padahal dengan pupuk bersubsidi itu dimaksudkan untuk menolong jeratan pupuk nonsubsidi yang kualitasnya buruk dan memang mahal.

Dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah ternyata tidak mempengarui harga di masyarakat. Tetap saja, petani kedodoran membeli pupuk bersubsidi dan ironisnya petani tidak tahu jika pupuk bersubsidi tersebut murah dan ada.

“Saya tidak tahu adanya pupuk bersubsidi, malah jenisnya pun saya tidak tahu. Saya sih asal membeli, apalagi kalau ada pupuk yang murah. Karena jika panen, untungnya kecil, malah seringnya si habis untuk modal,” papar Aman (50), salah seorang petani di Kecamatan Cigandamekar kepada Harian Ekonomi Neraca, Rabu (15/2).

Berbeda yang dituturkan petani lainnya, ketidaktahuan mereka adanya pupuk bersubsidi justru dimanfaatkan distributor dan pengecer untuk seenaknya menaikan harga. Seperti Urea, harga perzak seharusnya Rp90 ribu, malah dijual dengan harga Rp125 ribu. Karena tidak tahu, maka petani pun tidak bisa berkutik dan menerima harga sesuai harga yang dijual pengecer.

Lain lagi yang diceritakan petani di Kecamatan Selajambe, mereka justru kebingungan jika harus membeli pupuk bersubsidi. Pasalnya, petani tidak bisa membeli eceran, jika harus sesuai HET, maka petani harus membeli satu zak. Jika eceran, maka setiap kilogram dihitung untuk biaya plastik dan biaya lainnya. “Tetap saja harganya mahal,” tandas Usup.

Lebih berbahaya lagi ketika muncul banyak pupuk ilegal yang namanya hampir sama dengan nama pupuk bersubisi. Hal demikian sempat membuat panik sebagian distributor resmi, karena harga pupuk ilegal tersebut jauh lebih murah ketimbang pupuk bersubsidi yang memang murah tapi dijual mahal.

Di tahun 2011, pupuk dengan nama yang hampir mirip dengan nama pupuk subsidi Ponska diserbu banyak petani.

Dengan kondisi demikian, lalu siapa yang disalahkan, pemerintah atau pihak distibutor dan pengecer yang lolos dari pengawasan. Padahal, setiap daerah dibentuk KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), yang mana komisi tersebut adalah lintas SOPD, yaitu dari Bagian Ekonomi Setda, Disperindag, dan Dinas Pertanian). Entah apa yang menjadi bidikan KP3, sehingga pupuk bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (P3) Kuningan, Hj. Triastami melalui Kasi Sumberdaya dan Pengembangan Tekhologi Pertanian dan Holtikultura, Rosyid Anwar mengakui jika harga eceran pupuk bersubsidi sedikit naik. Namun ia berkilah jika harganya lebih mahal dari HET. Seperti Urea, dengan HET tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.800, tapi karena eceran menjadi Rp1.900 dan paling mahal Rp2.000

“Kami belum menemukan ada harga yang melebihi Rp2.000. Paling naik Rp150 hingga Rp200 perkilogram, itu wajar karena untuk biaya pengepakan. Kalau belinya perzak, maka harga sesuai HET. Yang dilakukan KP3 secara periodik ada sidak ke kios-kios dan pendataan. Pupuk bersubsidi pun dari pengawasan sudah sesuai sasaran, hampir semua petani di Kuningan mendapatkannya,” jelas Rosyid.

Sementara itu, kuota pupuk bersubsidi tahun 2012 untuk Kuningan sebanyak 44.300 ton. Terdiri dari, Urea 27 ribu ton, SP36 6 ribu ton, Ponska 5 ribu ton, NPK Kujang 1.500 ton, Pupuk Organik 1.000 ton dan ZA 3.800 ton. Sedangkan HET yang berlaku Urea Rp1.800 perkg naik dari tahun sebelumnya, SP 36 Rp2.000 perkg, NPK Ponska/Kujang Rp 2.300 perkg, ZA Rp1.400 perkg dan Organik Rp500 perkg. (nung)

BERITA TERKAIT

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja NERACA Jakarta - Ketua panitia khusus (pansus) DPR Agun Gunandjar menegaskan akan tetap…

Targetkan Satu Juta Pengunjung - Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan

Targetkan Satu Juta Pengunjung Mandiri PRI 2017 Akan Jadi Ajang Pameran Unik dan Tak Terlupakan NERACA Jakarta – Mandiri Pekan…

Indonesia Dinilai Tak Alami Bubble Sektor Properti

      NERACA   Jakarta - CEO dan pendiri perusahaan pengembang Crown Group, Iwan Sunito, mengatakan, Indonesia tidak mengalami…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…