Petani Mengeluh Tak Menikmati Pupuk Bersubsidi - Kabupaten Kuningan

Kuningan – Lebih dari 45.000 ton pupuk bersubsidi setiap tahunnya “disawer” untuk petani yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun, setiap tahun pula petani di sana kerap mengeluh atas gagalnya panen karena modal lebih tinggi dari pada hasil panen. Terlebih untuk membeli pupuk yang harganya sangat mahal. Padahal dengan pupuk bersubsidi itu dimaksudkan untuk menolong jeratan pupuk nonsubsidi yang kualitasnya buruk dan memang mahal.

Dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah ternyata tidak mempengarui harga di masyarakat. Tetap saja, petani kedodoran membeli pupuk bersubsidi dan ironisnya petani tidak tahu jika pupuk bersubsidi tersebut murah dan ada.

“Saya tidak tahu adanya pupuk bersubsidi, malah jenisnya pun saya tidak tahu. Saya sih asal membeli, apalagi kalau ada pupuk yang murah. Karena jika panen, untungnya kecil, malah seringnya si habis untuk modal,” papar Aman (50), salah seorang petani di Kecamatan Cigandamekar kepada Harian Ekonomi Neraca, Rabu (15/2).

Berbeda yang dituturkan petani lainnya, ketidaktahuan mereka adanya pupuk bersubsidi justru dimanfaatkan distributor dan pengecer untuk seenaknya menaikan harga. Seperti Urea, harga perzak seharusnya Rp90 ribu, malah dijual dengan harga Rp125 ribu. Karena tidak tahu, maka petani pun tidak bisa berkutik dan menerima harga sesuai harga yang dijual pengecer.

Lain lagi yang diceritakan petani di Kecamatan Selajambe, mereka justru kebingungan jika harus membeli pupuk bersubsidi. Pasalnya, petani tidak bisa membeli eceran, jika harus sesuai HET, maka petani harus membeli satu zak. Jika eceran, maka setiap kilogram dihitung untuk biaya plastik dan biaya lainnya. “Tetap saja harganya mahal,” tandas Usup.

Lebih berbahaya lagi ketika muncul banyak pupuk ilegal yang namanya hampir sama dengan nama pupuk bersubisi. Hal demikian sempat membuat panik sebagian distributor resmi, karena harga pupuk ilegal tersebut jauh lebih murah ketimbang pupuk bersubsidi yang memang murah tapi dijual mahal.

Di tahun 2011, pupuk dengan nama yang hampir mirip dengan nama pupuk subsidi Ponska diserbu banyak petani.

Dengan kondisi demikian, lalu siapa yang disalahkan, pemerintah atau pihak distibutor dan pengecer yang lolos dari pengawasan. Padahal, setiap daerah dibentuk KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida), yang mana komisi tersebut adalah lintas SOPD, yaitu dari Bagian Ekonomi Setda, Disperindag, dan Dinas Pertanian). Entah apa yang menjadi bidikan KP3, sehingga pupuk bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan (P3) Kuningan, Hj. Triastami melalui Kasi Sumberdaya dan Pengembangan Tekhologi Pertanian dan Holtikultura, Rosyid Anwar mengakui jika harga eceran pupuk bersubsidi sedikit naik. Namun ia berkilah jika harganya lebih mahal dari HET. Seperti Urea, dengan HET tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.800, tapi karena eceran menjadi Rp1.900 dan paling mahal Rp2.000

“Kami belum menemukan ada harga yang melebihi Rp2.000. Paling naik Rp150 hingga Rp200 perkilogram, itu wajar karena untuk biaya pengepakan. Kalau belinya perzak, maka harga sesuai HET. Yang dilakukan KP3 secara periodik ada sidak ke kios-kios dan pendataan. Pupuk bersubsidi pun dari pengawasan sudah sesuai sasaran, hampir semua petani di Kuningan mendapatkannya,” jelas Rosyid.

Sementara itu, kuota pupuk bersubsidi tahun 2012 untuk Kuningan sebanyak 44.300 ton. Terdiri dari, Urea 27 ribu ton, SP36 6 ribu ton, Ponska 5 ribu ton, NPK Kujang 1.500 ton, Pupuk Organik 1.000 ton dan ZA 3.800 ton. Sedangkan HET yang berlaku Urea Rp1.800 perkg naik dari tahun sebelumnya, SP 36 Rp2.000 perkg, NPK Ponska/Kujang Rp 2.300 perkg, ZA Rp1.400 perkg dan Organik Rp500 perkg. (nung)

BERITA TERKAIT

3.000 Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi Tuntut Pengakuan

3.000 Guru Honorer di Kabupaten Sukabumi Tuntut Pengakuan NERACA Sukabumi – Sekitar 3.000 orang guru honorer dari berbagai sekolah dari…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa

Pentingnya Literasi dan Edukasi Keuangan untuk Mahasiswa NERACA Jakarta - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance” atau “Perseroan”), hari…

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan - Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka

Tersangka Mantan Walkot dan Sekda Depok Terkesan Janggal Tidak Ditahan Proses Penyidikan Tersangka Korupsi APBD-P 2015 Jalan Nangka NERACA Depok…

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang

Marka Jalan di Kota Sukabumi Masih Kurang NERACA Sukabumi - Di kota Sukabumi kelengkapan marka jalan ternyata masih kurang, rata-rata…