Butuh Rp30 Triliun untuk Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja

 

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan keahlian khusus. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam, mengatakan setiap tahunnya ada tiga juta penduduk di Indonesia yang masuk angkatan kerja. Namun, banyaknya sumber daya manusia tersebut tidak didukung oleh keahlian (skill).

"Kalau penduduk Indonesia sekitar tiga juta masuk pasar kerja, butuh Rp 30 triliun untuk melengkapi mereka dengan keahlian. Anggaran pemerintah sekarang hanya Rp 1 triliun," kata Bob pada diskusi di Jakarta, Jumat (4/5).

Ia menjelaskan selain anggaran yang harus ditingkatkan, lembaga pelatihan dan perusahaan juga harus siap menampung tenaga kerja terlatih tersebut. Bob memaparkan saat ini Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara yang dilirik sebagai investasi yang tepat, bersandingan dengan Filipina dan Vietnam Dengan besarnya investasi yang masuk di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan tenaga kerja terlatih dan mengidentifikasikan sektor industri yang paling menyerap tenaga kerja.

Selain itu, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan bonus demografi sampai 2030 di mana jumlah kelompok usia produktif (15-64 tahun) melebihi usia tidak produktif (anak-anak usia 14 tahun ke bawah dan orang tua berusia 65 ke atas). "Kita punya peluang emas sampai 2030. Lewat 10 tahun lewat juga momentumnya, kita akan lebih sulit lagi mengangkat ekonomi kita," kata Bob

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 66% angkatan kerja Indonesia hanya memiliki latar belakang pendidikan SMP hingga SD ke bawah. Memasuki era revolusi industri 4.0, keahlian buruh dan angkatan kerja harus ditingkatkan. 

Direktur Eksekutif International NGO Forum for Indonesia (Infid) Sugeng Bahagijo menilai negara ini masih kekurangan tenaga kerja terampil. Selain itu ada ketidakcocokan antara materi pelajaran di sekolah dengan kondisi nyata dunia kerja di era industri keempat. "Solusinya jelas kita harus menambah volume vokasi dan pemagangan," kata Sugeng.

Sugeng menjelaskan, untuk menjadi negara maju, Indonesia masih kekurangan 58 juta tenaga terlatih bersertifikat. Lantaran itu, Indonesia harus melahirkan sekitar 2 juta tenaga terlatih bersertifikat tiap tahun. Untuk mencapai target itu, Sugeng mengatakan, Indonesia sudah punya modal fiskal yang cukup baik yaitu anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN. "Tinggal political will-nya saja," kata Sugeng.

Untuk itu Sugeng mengatakan pemerintah harus menggenjot upaya peningkatan keahlian agar angkatan kerja Indonesia memiliki setidaknya satu keahlian bersertifikat.Caranya pemerintah bisa melakukan sendiri atau berkolaborasi dengan industri. Ia mengimbuhkan, pemerintah sebenarnya sudah melakukan hal serupa untuk warga dengan tingkat pendidikan tinggi yakni lewat beasiswa LPDP. Namun, yang diperlukan saat ini adalah upaya serupa dengan sasaran angkatan kerja dengan pendidikan minim atau tidak punya keahlian atau pendidikan

"Sekarang kita untuk pendidikan tinggi punya LPDP, bagus. Tapi untuk yang [angkatan kerja] 60 persen di bawah SMA apakah ada? Tidak ada, jadi Kita perlu LPDP tapi khusus vokasi, untuk bekerja, untuk profesi, tenaga kerja terampil," kata Sugeng.

Bob Azam yang juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang ketenagakerjaan, melihat masih ada salah kaprah di tengah masyarakat soal tenaga kerja skilled dan unskilled. "Orang kalau lihat orang bawa folklift itu tenaga kasar, kalau lihat orang celemotan dibilang tenaga kasar. Jadi kalau yang di office pake jas pake dasi itu skill worker. Salah," kata Bob.

Padahal menurut Bob, yang dimaksud tenaga kerja skilled adalah tenaga kerja terlatih dan bersertifikat. Lebih lanjut ia menyebut produktivitas seorang tenaga kerja skilled jauh melampaui tenaga kerja unskilled. Menurutnya saat ini Indonesia punya jumlah angkatan kerja yang tinggi, tapi kebanyakan tidak terlatih. Untuk itu Bob mengatakan pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk melatih warga negara, selain itu pemerintah pun menyiapkan fasilitas pelatihan dan melihat jenis keahlian yang sedang dan akan diperlukan.

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…