NERACA

Jakarta – Memanfaatkan potensi bisnis sepanjang pembangunan proyek light rail transit (LRT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebagai kontraktor melalui anak usahanya PT Adhi Commuter Property ekspansif membangun proyek properti transit oriented development (TOD). Kemudian dalam rangka mendukung pengembangan bisnis anak usahanya, perseroan lewat rapat umum pemegang saham menyetujui spin off Adhi Commuter Property.

Direktur Keuangan dan Legal PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Entus Asnawi mengatakan, nantinya Adhi Commuter Property bakal membangun 18 TOD dalam kurun waktu 11 tahun. Disebutkan, saat ini sudah ada empat TOD yang akan dikembangkan dengan kebutuhan tanah untuk empat TOD sekitar 20-25 hektar.”Empat TOD itu berlokasi di Sentul, Ciracas, Bekasi Timur, dan Jaticempaka,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Adapun, untuk di Sentul, sudah selesai dikerjakan satu kawasan komersial berupa ruko, perkantoran, apartemen lima lantai dan sisanya masih dalam pengembangan. Namun, Entus mengakui, dari 18 TOD tersebut, perusahaan telah memproyeksikan paling tidak ada 12 TOD yang sudah dikuasai dan akan dikerjakan. Kendati demikian, pihaknya memprediksi, nilai kapitalisasi pengembangan 12 TOD tersebut nantinya bisa mencapai kurang lebih Rp 55 triliun dalam kurun waktu 11 tahun.

Sebagai informasi, Adhi Karya akan menyuntikan modal sebesar Rp 1,9 triliun, menggunakan nilai buku 2017. Namun, nilai tersebut bukan dalam bentuk modal kerja, melainkan berbentuk lahan untuk digunakan dalam pengembangan TOD dan hotel. Adhi Karya sebelumnya memang sudah menyiapkan tanah untuk dialihkan dalam pengembangan TOD.

Meski hanya mendapatkan tanah persediaan, Entus optimistis Adhi Commuter Property bisa memulai usahanya dengan mencari pinjaman modal awal. Tanah yang disiapkan untuk pembangunan TOD seluas 20 sampai 25 hektare. "Dalam perjalanannya, manajemen Adhi nanti akan menambahkan (dana) bila memang ekuitas pengembangan dibutuhkan,"ujarnya.

Selain itu, dengan aksi korporasi yang menggunakan nilai buku, maka ada kewajiban Adhi Commuter Properti untuk melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO). "Setahun setelah dapatkan keputusan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak), persetujuan untuk spin off menggunakan nilai buku, harus IPO," kata Entus.

Pembahasan soal pemisahan departemen ini sempat tertunda di agenda RUPS Tahunan Adhi Karya yang dilaksanakan pada 13 April lalu. Alasan penundaannya, karena tidak memenuhi persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 28 POJK 32/2014 juncto Pasal 22 ayat 1 Anggaran dan Pasal 29A POJK 10/2017.

PT Adhi Karya Tbk mencatat sampai dengan Maret 2018 telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp 3,1 triliun. Sampai April 2018, ada beberapa proyek lain yang bisa menambah capaian kontrak baru. Budi Saddewa Soediro, Direktur ADHI menyatakan, hingga April 2018 ini setidaknya ADHI targetkan bisa membukukan kontrak baru sebesar Rp 4,3 triliun. Ada tambahan kontrak dari pekerjaan proyek infrastruktur. “Nilai kontrak kuartal I ini memang lebih kecil dibandingkan tahun lalu,” kata Budi.

Dia menyebut, nilai yang lebih kecil tersebut karena tender yang dilakukan mundur ke periode berikutnya. Dia menjelaskan, kemungkinan kontrak baru bisa bertumbuh pada kuartal III-2018. Hingga kuartal I-2018, ADHI juga mengantongi kontrak carry over sebesar Rp 33 triliun.