Neraca. Harus ada upaya di sektor bangunan atau properti untuk mengurangi pemanasan global dan menghindari kerusakan bumi di masa mendatang. Awalnya, sekitar tahun 2007 menjadi tren properti hijau. Sekarang, banyak pengembang yang mengerti manfaatnya dan mulai menerapkan beberapa kriteria konsep properti hijau dalam mengembangkan kawasan permukimannya. Sayangnya, karena beberapa persoalan yang menghadang, kebanyakan pengembangan dilakukan di luar Jakarta. 

Menurut pengamat properti hijau, Nirwono Joga, pengembang di Jakarta sampai saat ini masih mengembangkan high rise building dengan target kelas atas di mana pengembangan lebih eksklusif seperti pembangunan superblok untuk kawasannya saja. Ia berharap, banyak pengembang semakin menyadari kebutuhan lingkungan hijau yang nyaman bagi Jakarta untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan dinikmati kalangan terbatas.

Ketimpangan ini dapat dilihat pada empat pengembang perumahan yang dinobatkan menerima penghargaan Green Property Awards (GPA) 2011 lalu yang diselenggarakan Majalah Housing Estate. Keempatnya dikembangkan di luar Jakarta, yaitu Emerald Residence di Bintaro Jaya oleh PT Jaya Real Property yang unggul dalam aspek transportasi dan partisipasi warga, perumahan Jade Residence di Summarecon Serpong oleh PT Summarecon Agung Tbk lewat pengelolaan sampah dan air, Koridor Bandoeng Tempo Doeloe di Kota Baru Parahyangan oleh PT Belaputera Intiland dengan keunggulan aspek bangunan hijau, serta Pavilion Kost di Kota Jababeka yang dikembangkan oleh PT Kawasan Industri Jababeka dengan kekuatan pada penyediaan infrastrukturnya.

Kendala lain yang dikeluhkan pengembang adalah masalah biaya. Padahal, ihwal adanya pengembang yang mengeluhkan, bahwa biaya penerapan konsep hijau ini dapat menambah hingga sekitar 20%, hal itu disebabkan pengembang belum berpengalaman.

Faktanya, biaya yang dibutuhkan dengan mengaplikasikan konsep green building hanya menambah sekitar 5% dari biaya konstruksi atau pembangunan awal. Untuk itu, pengembang tak perlu risau soal biaya untuk menerapkan konsep ini.

Kepala Badan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Ignesjz Kemalawarta mengatakan, dengan penambahan biaya untuk penerapan konsep green building, sebenarnya pengembang dapat menghemat penggunaan energi hingga sekitar 20%- 40%. Ignesjz dalam paparan seminarnya mengemukakan, sumbangan atau kontribusi emisi CO2 terbesar terdapat di sektor bangunan dibandingkan dengan  industri dan transportasi.

Sementara itu, menurut Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Kemenpera Pangihutan Marpaung, pihaknya akan menyelesaikan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pangihutan mengemukakan, dalam peraturan pemerintah tersebut dipastikan akan terdapat insentif dan disinsentif terkait dengan penerapan konsep bangunan hijau.

Di sisi lain, sertifikasi juga memegang peranan penting agar pengembang tidak bisa lagi seenaknya mengaku menerapkan konsep hijau di dalam promosi perumahan dan kawasan permukiman yang mereka iklankan.