UMKM dan Produk Unggulan

 

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

 

Ramadhan dan lebaran tidak lama lagi dan UMKM tentu tertantang untuk memberikan produk terbaiknya agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Di satu sisi, persoalan terkait bahan baku masih menjadi isu yang serius sementara di sisi lain fluktuasi harga tentunya tidak bisa diabaikan, apalagi  nilai tukar rupiah sedang terpuruk, bahkan sempat juga menembus Rp.14.000 per US$. Fakta ini tentunya tidak bisa diabaikan memicu dampak bagi daya saing produk, sementara tuntutan ekspor di era global jelas menuntut adanya daya saing yang kompetitif. Artinya, pasar yang sangat potensial selama ramadhan – lebaran harus dimanfaatkan oleh pelaku bisnis agar tidak kehilangan peluang profit.

Konsekuensi terhadap pasar yang terbuka dan tuntutan daya saing maka semua daerah sejatinya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjual produk terbaiknya. Terkait ini, bahwa produk unggulan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ada 5 yaitu jamu, rotan, batik, gitar dan kripik. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan mengembangkan produk unggulan lain karena era otda memungkinkan setiap daerah menciptakan produk unggulan  terutama yang berdaya saing untuk memacu penerimaan daerah. Pemerintah juga konsisten mendukung produk unggulan daerah sehingga membuat regulasi untuk  memacu ekspor produk UMKM. Paling tidak hal ini terbukti dengan peluncuran fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor - KITE untuk UMKM yang dilakukan pada 30 Januari 2017 lalu di Boyolali, Jawa Tengah.

Fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang baru diluncurkan diharapkan memacu kinerja UMKM di semua daerah. Asumsinya yaitu persaingan di era global yang kian ketat dan di sisi lain ada tuntutan peningkatan daya saing UMKM di semua bidang. Di satu sisi kebangkitan UMKM diharap bisa memacu perekonomian riil yang pada setahun terakhir mengalami tekanan berat akibat marak bencana dan lonjakan harga sejumlah bahan baku. Di sisi lain, kebangkitan UMKM juga menjadi spirit kebangkitan ekonomi di daerah terkait implementasi era otda yang pada 10 tahun terakhir ini marak diwarnai pemekaran daerah dan penangkapan sejumlah kepala dan aparat daerah oleh KPK.

Pemberdayaan UMKM tidak bisa lepas dari mata rantai krisis global yang berdampak runtuhnya sejumlah industri di Indonesia. Artinya, hal ini semakin menunjukan bahwa keberpihakan kepada kelompok non-ekonomi kerakyatan tidak tepat. Fakta ini semakin diperparah ketika akumulasi jumlah hutang luar negeri swasta semakin membengkak sehingga pemerintah-pun harus melakukan perundingan dengan kreditor. Bagaimanapun juga, kita mengakui keberadaan industri besar dan konglomerasi tetaplah penting bagi mendukung pembangunan, tapi keberpihakannya haruslah proporsional dengan UMKM yang jumlahnya lebih besar. Dengan kata lain, pemerintah harus dapat menselaraskan pertumbuhan - perkembangan semua sektor industri karena mereka merupakan pelaku ekonomi nasional. Fakta ini harus menjadi perhatian siapapun Presidennya pasca 2019.

Potensi Ekonomi Kerakyatan

Mengacu pada komitmen kemandirian UMKM maka salah satu hal yang penting untuk dipaparkan yaitu bagaimana komitmen pemerintah merealisasikan cita-cita ekonomi kerakyatan. Nilai urgensi pengembangan ekonomi kerakyatan dan kemandirian UMKM didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama: bahwa ekonomi kerakyatan dan UMKM cenderung mempunyai struktur lebih kokoh sehingga mempunyai kemampuan untuk survive. Oleh karena itu, identifikasi produk unggulan UMKM perlu dipetakan secara cermat sehingga setiap daerah memiliki produk unggulan yang berdaya saing dan memacu penerimaan. Relevan dengan harapan ini maka peran perbankan juga menjadi penting, tidak hanya dari aspek permodalan tapi juga orientasi produksi yang lebih kompetitif.

Hal ini makin terbukti ketika instrumen moneter memberikan batasan dalam penyaluran kredit bagi pengembangan UMKM sehingga inklusi sektor keuangan tidak maksimal bagi pemberdayaan UMKM. Meski ada sejumlah program kredit untuk UMKM tapi itu semua kurang dapat merefleksikan keseriusan instrumen moneter untuk mendukung - mengangkat sektor UMKM. Selain itu meski ada program kemitraan, realisasinya masih jauh dari harapan untuk menjadi ‘bapak angkat ekonomi rakyat’. Bahkan, pemerintah cenderung memperhatikan konglomerat.

Kedua: ekonomi kerakyatan dan UMKM cenderung padat karya sehingga memberikan kontribusi ganda yaitu selain mendukung perbaikan ekonomi kerakyatan melalui proses peningkatan income perkapita dengan proses produksinya yang memberi nilai tambah melalui basis produk-produk unggulannya, juga mendukung penyerapan TK. Salah satu tantangan yang harus diatasi pemerintah yaitu penyerapan TK, ironisnya ada perpres yang kini justru memicu sentimen negatif karena terkait perijinan pekerja asing. Padahal pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih tinggi dibanding penyerapan TK yang tersedia. Selain itu, ketidakpastian sospol dan iklim ekonomi di tahun politik yang justru diikuti perlambatan pertumbuhan juga memicu jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan dan kemandirian UMKM bisa memacu peningkatan pemerataan daya beli rakyat melalui upaya dan akses strategi penciptaan lapangan kerja sebanyak mungkin dengan tingkat upah yang wajar dan bukannya berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata. Dalam hal ini kita berharap bahwa penegasan pemerintah tentang penumbuhkembangan UMKM (dan ekonomi kerakyatan umumnya) harus memperoleh dukungan semua pihak. Harapan kebangkitan ekonomi kerakyatan akan bisa terwujud bila semua pihak mau melakukan koordinasi secara berkelanjutan - konsiten.

Ekonomi akan tangguh - kokoh jika terwujud dari konsolidasi ekonomi antara yang kecil dan yang besar juga sektor informal dan formal dengan sistem pengendalian dan administrasi yang lebih terbuka - efektif. Jika itu semua bisa dilakukan, maka bukan tidak mungkin proses kebangkitan UMKM melalui produk unggulannya akan terwujud dan memberi harapan pencerahan ekonomi kerakyatan. Hal ini menegaskan UMKM di daerah harus bangkit agar berdaya saing, menembus pasar ekspor dan mampu menyerap tenaga kerja.

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…