Jakarta-Presiden Jokowi soroti PT Pertamina (Persero) terkait dengan kegiatan pencarian minyak dan gas (migas)‎ yang tidak mengalami perkembangan signifikan. Sorotan presiden ini dilakukan saat meresmikan pembukaan The 42nd Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition di Jakarta. Pasalnya, Pertamina sebagai BUMN strategis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini telah mengalami pergantian dirut hingga dua kali.

NERACA

Jokowi bercerita, perkembangan industri migas di Indonesia sangat besar. Pengaruh industri migas di ekonomi juga sangat besar. Dia mengatakan industri migas telah menginvestasi ratusan triliun rupiah di Tanah Air. Karena jumlah investasi yang cukup besar, kata Presiden Jokowi, para politikus dibuat gemetar oleh para pengusaha. Namun, dia mengaku merasa biasa-biasa saja.

"Inilah industri dengan nama besar dengan tokohnya yang membikin gemetar para politikus, tapi untuk saya ya biasa saja," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com, Rabu (2/5).

Presiden menambahkan, belakangan ini dirinya dibuat geleng-geleng kepala oleh Pertamina. Dari informasi yang didapatnya, Pertamina melakukan kegiatan pencarian migas sejak 1970-an, tetapi sampai saat ini belum melakukan kegiatan eksplorasi besar. Dia pun mempertanyakan hal tersebut.

"Sebagai contoh, Pertamina, informasi saya terima sejak 70-an, tidak pernah eksplorasi dalam jumlah besar sampai saat ini, yang ada kecil-kecil. Ini ada apa?" ujarnya.

Untuk membuat kegiatan pencarian migas di Indonesia bergairah, Jokowi perintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk memangkas regulasi dan peraturan yang ada pada instansi tersebut. Hasilnya, 186 peraturan yang menghambat pengembangan industri hulu migas berhasi dipangkas.

Jokowi juga berharap, dengan adanya penyederhanaan perizinan dan peraturan dapat memudahkan para investor menanamkan modal sehingga dapat menggairahkan investasi pada sektor hulu migas nasional.

Perhatian Jokowi beralasan. Pasalnya, produksi minyak Indonesia setiap tahunnya terus menurun. Sejak 2002, Indonesia telah menjadi net importir minyak bumi. Padahal, kegiatan eksplorasi akan membantu dalam menemukan cadangan minyak baru yang nantinya bisa menjadi ladang produksi minyak. "Kami ingin produksi (minyak) meningkat dari tahun ke tahun karena sudah sekian tahun tidak ada eksplorasi besar," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap proses perizinan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS) dapat berkontribusi positif pada investasi. Rencananya OSS akan diluncurkan pemerintah pada bulan ini.

Jokowi mengaku bahagia bisa hadir dalam perhelatan industri pencarian migas tersebut. Pasalnya, hulu migas merupakan industri paling terkenal dan elite dengan investasi yang sangat besar hingga ratusan triliun.

"Sangat berbahagia sekali saya bisa hadir dalam pameran dan konvensi tahunan IPA. Ini dia industri yang paling terkenal dan paling elite yang pengusaha-pengusahanya menggeser ke sana sini bukan puluhan triliun, tapi ratusan triliun," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso mengakui alokasi investasi untuk eksplorasi perseroan memang menurun mengingat lapangan-lapangan migas yang dimiliki perseroan sudah mature, sementara kegiatan eksplorasi perseroan membutuhkan lapangan baru.

Namun, lanjut Gigih, perseroan mulai tahun ini hingga 2030 ke depan akan mulai fokus untuk memperbanyak kegiatan eksplorasi. "Eksplorasi pastinya ke lapangan-lapangan baru kalau ingin mengharapkan ekplorasi yang besar, misalnya di Indonesia Timur," ujarnya.

Gigih menyebutkan setiap tahunnya perseroan mengalokasikan US$5 miliar di mana 70%-nya atau sekitar US$3,5 miliar untuk investasi hulu. Adapun alokasi investasi untuk kegiatan eksplorasi berkisar US$1 miliar hingga US$1,5 miliar.

Konvensi dan Pameran IPA ke-42 Tahun 2018 digelar pada 2 - 4 Mei 2018 di JCC Jakarta, bertema 'Driving Indonesia' s Oil and Gas Global Competitiveness'. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari 116 peserta dan diperkirakan akan dikunjungi oleh 20 ribu pengunjung

Menurut Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah, khususnya Kementerian ESDM guna menggairahkan iklim investasi di sektor hulu migas.

Dalam 18 bulan terakhir, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan melakukan berbagai perubahan di industri migas dalam negeri. Salah satunya menerbitkan PSC model baru dengan skema gross split, setelah Indonesia memakai PSC cost recovery selama lebih dari 50 tahun.

"Untuk PSC cost recovery yang masih berjalan, Pemerintah melakukan revisi PP 79/2010 dan menerbitkan PP 27/2017. Perubahan kontrak dari PSC Cost Recovery menjadi Gross Split merupakan perubahan yang signifikan dari segi tata kelola industri hulu migas dengan tujuan memberikan fleksibilitas kepada kontraktor untuk melakukan efisiensi dalam operasinya," ujarnya.

Menurut Gunawan, perubahan skema ini mendapatkan sambutan positif dari investor. Hal ini terlihat dengan diambilnya WK Migas yang ditawarkan pemerintah dalam lelang. "Sudah terlihat sinyal yang positif dengan diambilnya 5 Wilayah Kerja dari 10 Wilayah Kerja yang ditawarkan tahun lalu," ujarnya.

Dalam catatan IPA di bulan Februari tahun ini sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis. "18 bulan terakhir ini arahnya positif. POD (Persetujuan plan of development-POD)) itu bisa sampai 1 tahun, sekarang hanya beberapa bulan," ujarnya.

Ronald meyakini minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi tulang punggung energi nasional bahkan hingga 30 tahun ke depan. Menurut dia, bila menilik pada World Energy Outlook 2017 oleh International Energy Agency (IEA), minyak dan gas bumi masih akan tetap menjadi energi utama di dunia dalam 20-30 tahun ke depan. Porsi energi dari migas masih di atas 50%.

Sementara itu, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 menetapkan target porsi energi dari industri migas pada 2050 adalah sebesar 44% dari total energi nasional.

"Dari data ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa minyak dan gas bumi masih menjadi tulang punggung energi nasional dalam 20-30 tahun ke depan," ujarnya.

Indonesia Emas 2045

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan strategis jangka panjang dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Kebijakan tersebut akan menjawab empat kesenjangan, yang ada dalam amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 untuk mencapai kedaulatan energi.

‎Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar pernah mengatakan, Pasal 33 dijadikan pijakan, untuk menyusun rencana pengembangan energi ke depan menuju Indonesia Berdaulat Energi 2045.

Empat hal penting yang tertuang dalam pasal tersebut, yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), penggunaan teknologi, sumber pembiayaan, serta kebermanfaatan yang semuanya sebisa mungkin dikelola sendiri oleh anak bangsa Indonesia. "Inilah cita-cita ideal dari founding father," kata Arcandra, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Indonesia saat ini bukan lagi sebagai negara yang kaya akan migas, cadangan minyak terbukti sebesar 0,3% dari total cadangan minyak dunia. Sementara, untuk cadangan gas terbukti 1,5% dari total cadangan dunia.

Namun menurut Arcandra, dalam pengelolaan energi masih ada ketimpangan hingga saat ini, sebab itu pemerintah mulai 2017 menerapkan skema kontrak migas Gross Split, menggantikan skema sebelumnya, yaitu cost recovery.

Gross Split diyakini pemerintah mampu menjawab tantangan tersebut. Apalagi rata-rata perusahaan migas di Indonesia baru bisa menghasilkan minyak sekitar 15 tahun sejak produksi perdana. “Kebermanfaatan gross split akan dirasakan bukan saat ini, tapi dalam jangka waktu panjang," ujarnya.

Arcandra memaparkan prinsip dasar gross split ini akan memberikan kepastian, dengan parameter insentif yang jelas menyesuaikan karakter lapangan migas. Selain itu, gross split akan mendorong bisnis proses hulu migas menjadi lebih sederhana. Dengan begitu, aktivitas industri migas akan lebih efisien.

Bukti nyata perubahan penawaran WK Migas dengan skema gross split sudah terlihat pada tahun 2017 dimana dari 10 WK Migas Konvensional yang ditawarkan, sebanyak 5 WK yang laku. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang menggunakan sistem cost recovery, dari 14 WK yang dilelang, tidak ada satupun WK yang laku diminati para investor.

Pemerintah juga akan melakukan langkah revitalisasi kilang minyak (Refinery Development Master Plan-RDMP) di Balikapapan, Cilacap, Dumai dan Balongan. Tak hanya itu, pemerintah akan segera membangun kilang baru (New Grass Root Refinery-NGRR) di Tuban dan Bontang. "Dengan revitalisasi dan kilang baru, kapasitas kilang dalam negeri menjadi 2 juta barel per hari pada 2025," ujarnya. bari/mohar/fba