Kartu Prabayar Belum Registrasi Bakal Diblokir - Batas Waktu Habis

Berakhirnya batas registrasi ulang kartu prabayar, pada 30 April 2018, hari ini para pengguna layanan kartu prabayar yang belum melalukan registrasi akan terblokir total. Mereka tidak bisa lagi panggilan keluar, SMS ataupun menggunakan internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan tak ada perubahan jadwal atau aturan terkait registrasi ulang kartu SIM.

Karena itu, pengguna kartu prabayar harus melakukan registrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dengan batas akhir pada hari ini, Senin, 30 April 2018, pukul 23.59. "Tidak ada perubahan peraturan dan perubahan jadwal. Sejak nanti malam pukul 00.00, nomor lama yang tak melakukan registrasi ulang, maka akan diblokir," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Rudiantara menegaskan, batas akhir registrasi ulang ini tetap akan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. "Namanya juga jadwal. Kita patuhi jadwal. Kalau yang belum registrasi hingga nanti malam, berarti selesai sudah diblokir," tuturnya menjelaskan.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Ahmad M Ramli juga menyatakan hal serupa. Ia memastikan tak ada perubahan jadwal registrasi ulang untuk pengguna kartu prabayar yang ditutup 30 April 2018. "Nomor yang terlanjur tidak didaftarkan itu akan diblokir," ujar Ramli.

Bukan hanya pemerintah, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) bakal memblokir seluruh kartu prabayar yang didaftarkan dengan menggunakan data palsu. Terutama pelanggan yang me-registrasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa hak.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum ATSI, Merza Fachys. Menurutnya, tindakan ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan di masyarakat tentang registrasi kartu prabayar yang dilakukan secara massal atau dilakukan dengan menggunakan NIK dan KK secara tidak sah. "Sebelum melakukan pemblokiran para operator seluler melakukan pemberitahuan melalui SMS atau media lainnya kepada nomor tersebut," kata Merza.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais meminta agar tidak terlalu kaku dalam menerapkan sanksi atas konsumen yang belum melakukan registrasi ulang.

Karena bila mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016, pelanggan seluler yang tidak registrasi kartu SIM prabayar sampai 28 Februari 2018 akan diblokir nomornya. Pemblokiran ini akan dilakukan secara bertahap selama dua bulan, yakni hingga 28 April 2018. Akhir Februari kemarin (28/2/2018) adalah batas akhir registrasi kartu SIM tahap pertama. Bagi mereka yang belum melakukan registrasi kartu SIM ulang akan dikenai pemblokiran secara bertahap.

Namun seiring dengan berakhirnya masa registrasi tersebut, Masih banyak juga para pelanggan yang kesulitan atau bahkan tidak bisa meregistrasi ulang kartu mereka. "Dari beberapa keluhan yang muncul di media sosial, terungkap bahwa para pelanggan itu mendapati nomor induk kependudukan (NIK) mereka ternyata belum terdaftar. Atau ada juga konsumen yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) definitif karena masih diproses oleh Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil (Disdukcapil)," beber Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais.

Harus diakui, katanya, bahwa sampai saat ini ada beberapa pelanggan yang masih gagal melakukan registrasi kartu SIM karena data nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) yang didaftarkan dianggap invalid alias salah. Ada juga faktor lain yang menyebabkan masyarakat gagal registrasi kartu SIM. Salah satunya bisa disebabkan karena ketidaksesuaian antara nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) dengan database Dukcapil.

"Jangan sampai warga negara menjadi korban dua kali," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang akrab dipanggil dengan Mas Han ini. Menurutnya, warga negara sudah menjadi korban atas kebijakan kependudukan berupa migrasi e-ktp yang membuat banyak orang belum punya KTP definitif. "Warga juga sering jadi korban atas proses birokrasi pemerintah yang berbelit," sambungnya.

Berikutnya, warga juga jadi korban bila SIM Card mereka diblokir lantaran belum terdaftar, padahal mereka sendiri belum punya KTP/KK definitif.

Kalaupun ada solusi sementara dari pemerintah berupa pembukaan layanan "Halo Dukcapil", Mas Han berharap agar pemerintah menyiagakan stafnya 24 jam penuh secara seminggu agar bisa melayani permintaan masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya.

BERITA TERKAIT

NPI Membengkak Jadi US$4,3 Miliar - CAD CAPAI BATAS AMBANG 3% PDB

Jakarta-Akibat derasnya laju impor belakangan ini membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit-CAD) pada kuartal II-2018 makin melebar sehingga mengerek…

Pelayanan Kartu Sehat dan BPJS?

Persoalan tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang belum maksimal sehingga banyak peserta  BPJS…

Harga All New Brio Kemungkinan Bakal Diumumkan Pada September

PT Honda Prospect Motor (HPM) berencana mengumumkan harga All New Brio pada bulan September atau Oktober 2018, setelah diluncurkan pertama…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Satelit Merah Putih Milik Telkom Resmi Meroket Ke Angkasa

Satelit Merah Putih milik Telkom akhirnya resmi meroket di angkasa pada Selasa (7/8/2018), tepat pukul 12.15 WIB. Satelit tersebut lepas…

Jurus Menghemat Kuota Internet

Hidup tanpa gadget adalah hal yang cukup mustahil untuk banyak orang. Rasanya hidup jadi tidak seru jika tidak ada gadget…

Intip BlackBerry Evolve dan BlackBerry Evolve X

BlackBerry merilis smartphone terbarunya, yakni BlackBerry Evolve dan BlackBerry Evolve X. Kali ini, perangkat yang dirilis adalah besutan pemegang lisensi…