Kartu Prabayar Belum Registrasi Bakal Diblokir - Batas Waktu Habis

Berakhirnya batas registrasi ulang kartu prabayar, pada 30 April 2018, hari ini para pengguna layanan kartu prabayar yang belum melalukan registrasi akan terblokir total. Mereka tidak bisa lagi panggilan keluar, SMS ataupun menggunakan internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menegaskan tak ada perubahan jadwal atau aturan terkait registrasi ulang kartu SIM.

Karena itu, pengguna kartu prabayar harus melakukan registrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) dengan batas akhir pada hari ini, Senin, 30 April 2018, pukul 23.59. "Tidak ada perubahan peraturan dan perubahan jadwal. Sejak nanti malam pukul 00.00, nomor lama yang tak melakukan registrasi ulang, maka akan diblokir," tutur Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Rudiantara menegaskan, batas akhir registrasi ulang ini tetap akan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. "Namanya juga jadwal. Kita patuhi jadwal. Kalau yang belum registrasi hingga nanti malam, berarti selesai sudah diblokir," tuturnya menjelaskan.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Ahmad M Ramli juga menyatakan hal serupa. Ia memastikan tak ada perubahan jadwal registrasi ulang untuk pengguna kartu prabayar yang ditutup 30 April 2018. "Nomor yang terlanjur tidak didaftarkan itu akan diblokir," ujar Ramli.

Bukan hanya pemerintah, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) bakal memblokir seluruh kartu prabayar yang didaftarkan dengan menggunakan data palsu. Terutama pelanggan yang me-registrasi kartu prabayar dengan menggunakan NIK dan KK orang lain tanpa hak.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum ATSI, Merza Fachys. Menurutnya, tindakan ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan di masyarakat tentang registrasi kartu prabayar yang dilakukan secara massal atau dilakukan dengan menggunakan NIK dan KK secara tidak sah. "Sebelum melakukan pemblokiran para operator seluler melakukan pemberitahuan melalui SMS atau media lainnya kepada nomor tersebut," kata Merza.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais meminta agar tidak terlalu kaku dalam menerapkan sanksi atas konsumen yang belum melakukan registrasi ulang.

Karena bila mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016, pelanggan seluler yang tidak registrasi kartu SIM prabayar sampai 28 Februari 2018 akan diblokir nomornya. Pemblokiran ini akan dilakukan secara bertahap selama dua bulan, yakni hingga 28 April 2018. Akhir Februari kemarin (28/2/2018) adalah batas akhir registrasi kartu SIM tahap pertama. Bagi mereka yang belum melakukan registrasi kartu SIM ulang akan dikenai pemblokiran secara bertahap.

Namun seiring dengan berakhirnya masa registrasi tersebut, Masih banyak juga para pelanggan yang kesulitan atau bahkan tidak bisa meregistrasi ulang kartu mereka. "Dari beberapa keluhan yang muncul di media sosial, terungkap bahwa para pelanggan itu mendapati nomor induk kependudukan (NIK) mereka ternyata belum terdaftar. Atau ada juga konsumen yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) definitif karena masih diproses oleh Dinas Kependudukan dam Catatan Sipil (Disdukcapil)," beber Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais.

Harus diakui, katanya, bahwa sampai saat ini ada beberapa pelanggan yang masih gagal melakukan registrasi kartu SIM karena data nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) yang didaftarkan dianggap invalid alias salah. Ada juga faktor lain yang menyebabkan masyarakat gagal registrasi kartu SIM. Salah satunya bisa disebabkan karena ketidaksesuaian antara nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) dengan database Dukcapil.

"Jangan sampai warga negara menjadi korban dua kali," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang akrab dipanggil dengan Mas Han ini. Menurutnya, warga negara sudah menjadi korban atas kebijakan kependudukan berupa migrasi e-ktp yang membuat banyak orang belum punya KTP definitif. "Warga juga sering jadi korban atas proses birokrasi pemerintah yang berbelit," sambungnya.

Berikutnya, warga juga jadi korban bila SIM Card mereka diblokir lantaran belum terdaftar, padahal mereka sendiri belum punya KTP/KK definitif.

Kalaupun ada solusi sementara dari pemerintah berupa pembukaan layanan "Halo Dukcapil", Mas Han berharap agar pemerintah menyiagakan stafnya 24 jam penuh secara seminggu agar bisa melayani permintaan masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya.

BERITA TERKAIT

IMF: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Naik 1% - PERANG DAGANG AS-CHINA BAKAL PANGKAS EKONOMI GLOBAL 1%

Jakarta-Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat sekitar 1% dalam jangka menengah, dari posisi saat…

Pameran Gaya Hidup Korea Bakal Digelar - Bidik Potensi Pasar Indonesia

NERACA Jakarta - Coex, perusahaan yang bergerak di bidang penyelengaraan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) akan menghadirkan pameran produk gaya…

DPRD Sumsel Berikan Waktu Sebulan Tuntaskan Dualisme Koperasi

DPRD Sumsel Berikan Waktu Sebulan Tuntaskan Dualisme Koperasi NERACA Palembang - Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan tenggat…

BERITA LAINNYA DI TEKNOLOGI

Pemerintah Dukung UMKM Tingkatkan Ekspor Lewat E-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan dukungannya untuk peningkatan ekspor melalui e-Commerce. Menurut Menkominfo Rudiantara, peluang ini terbuka…

Berkat solusi video analytics, AP II Dapat Anugerah Hitachi Transformation Awards

Hitachi Vantara, anak perusahaan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), telah menganugerahkan penghargaan bagi para pemenang dari Hitachi Transformation Awards. Pada Senin…

Ini Dia Spesifikasi Smartphone Infinix HOT S3X

Produk smartphone terbaru Infinix Mobility untuk pasar Indonesia, Infinix HOT S3X, berhasil menciptakan antusiasme yang besar dari pecinta gadget tanah…