NERACA

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional pada April 2018 mengalami penurunan sebesar 0,32% menjadi 101,61 dari bulan sebelumnya sebesar 101,94.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan bahwa penurunan NTP tersebut dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) turun sebesar 0,19 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,13%. "Subsektor yang mengalami penurunan adalah tanaman pangan. Harga gabah turun karena panen, sebesar 1,29%," kata Yunita, di Jakarta, Rabu (2/5).

NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.

Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani.

Dalam catatan BPS, penurunan NTP April 2018, sebagaimana disalin dari laman Antara, dipengaruhi oleh turunnya NTP pada subsektor tanaman pangan sebesar 1,29% dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,18%. Tercatat, pada April 2018, NTP Provinsi Jambi mengalami penurunan terbesar mencapai 1,77% dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan tertinggi yakni 1,01% dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.

Selain itu, pada April 2018 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,04 persen disebabkan oleh naiknya indeks di seluruh kelompok penyusun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT), kecuali Kelompok Bahan Makanan, dengan kenaikan terbesar pada Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional April 2018 sebesar 111,03 atau turun 0,49 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Secara terpisah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pertanian modern menjadi kunci daya saing pertanian Indonesia. "Intinya, kita mengubah paradigma pertanian tradisional menuju pertanian modern, maka kita baru bisa bersaing dengan negara lain," kata Amran.

Menurut Amran, Kementerian Pertanian telah meningkatkan teknologi mekanisasi pertanian sebesar 2000 persen untuk meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Selain itu, kementerian juga terus melakukan pendampingan kepada petani bekerja sama dengan akademisi dan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pertanian secara langsung di masyarakat.

Amran juga menugaskan para pendamping dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) untuk mendidik para petani di sawah dan perkebunan. "Karena negara kita subur, negara kita besar dan negara kita `agroclimatenya` berbeda dari Sabang sampai Merauke. Ada musim kemarau, lalu di sini bisa hujan. Itulah hebatnya di Indonesia ini, keunggulan komparatif harus didorong dan memang kita tidak berhenti mengedukasi," ujar Amran.

Selain itu terkait lahan pertanian, Amran mengatakan kementerian berupaya membangun lahan tidur untuk ditingkatkan produktivitasnya antara lain lahan rawa dan lahan tadah hujan. Amran juga mengatakan kementerian melarang perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan industri di lahan-lahan yang subur.

Selain itu, Amran Sulaiman mengatakan merombak regulasi yang berpotensi menghambat percepatan laju produksi pertanian untuk menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045. "Regulasi yang baik diteruskan, dan bongkar yang menghambat," kata Menteri Amran.

Menurut Amran, jika dibiarkan regulasi yang tidak tepat justru akan memunculkan dampak yang cukup signifikan bagi petani maupun negara. Dia mencontohkan regulasi yang harus dirombak, di antaranya terkait pengadaan pupuk melalui tender. Jika regulasi itu tidak dihilangkan, menurut dia, akan menyebabkan kerugian besar bagi petani. "Pengadaan pupuk lewat tender dan baru tiba setelah panen. Padahal, jika pupuk telat 1 minggu saja mengakibat kehilangan 1 ton beras," ujarnya. munib