RUU Jalan dan Masyarakat

Oleh: Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jalan mestinya harus berpihak kepada masyarakat. Karena bagaimana pun pembangunan jalan selalu saja berhubungan dengan tanah adat. Selama ini marak kasus penutupan jalan tol oleh masyarakat karena biaya pembebasannya belum dibayar. Apalagi dana itu ada yang tidak sampai ke tangan masyarakat.

Perlu juga dicermati, dalam RUU Jalan ini juga harus mengatur trotoar bagi pejalan kaki, jalur sepeda, dan jembatan penyeberangan orang. Apalagi pejalan kaki itu harus diutamakan ketimbang pengguna mobil.

Di sisi lain, yang juga tak kalah pentingnya, pembangunan jalan tol jangan sampai menjauhkan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Karena banyak jalan tol yang sudah dibangun membelah kampung

Yang jelas, masalah jalan, transportasi dan kebijakan BBM semuanya saling terkait. Masalah transportasi bakal tuntas jika pemerintah mengubah kebijakan penyediaan transportasi massal. Salah satunya dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke moda transportasi kereta api. Sebab, selama ini dana subsidi lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dan angkutan darat di luar kereta api. Padahal kereta api lebih memiliki daya angkut ketimbang moda transportasi darat lainnya.

Selama ini kendaraan pribadi seperti mobil dan motor makin menumpuk. Akibatnya, kemacetan kian bertambah di berbagai kota besar. Lamanya waktu tempuh perjalanan memicu biaya ekonomi tinggi. Selain memboroskan anggaran, subsidi BBM yang salah akan selalu jadi masalah. Hingga kini setiap tahun penggunaan BBM bersubsidi selalu melampaui kuota.

Dana subsidi dapat digunakan oleh pengelola kereta api untuk berinvestasi pada perbaikan prasarana seperti jaringan rel, penambahan rangkaian gerbong, dan pengenaan tarif murah bagi penumpang. Semua itu bakal meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Kualitas transportasi publik dapat juga ditingkatkan dengan menuntaskan masalah jalan tol. Saat ini setiap dua tahun sekali pemerintah terpaksa menaikkan tarif tol guna memenuhi tuntutan operator. Tapi, kebijakan itu tak diimbangi dengan peningkatan standard pelayanan minimum (SPM).

Sayangnya, selama ini pemerintah tak pernah melaporkan hasil evaluasi SPM jalan tol kepada DPR. Padahal hasil evaluasi itu akan menunjukkan kualitas penyediaan fasilitas, laju lalu lintas, transaksi kendaraan di tiap gerbang, dan seterusnya yang berkaitan dengan operasional jalan tol. Berdasarkan evaluasi itu pula itulah angka kenaikan tarif dapat ditetapkan.

Regulasi inilah yang bakal menjadi solusi atas pelbagai masalah di jalan raya. Secara substansi RUU ini berisikan beberapa materi baru tentang pengaturan jalan, khususnya tentang jalan tol dan pembiayaannya. RUU ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan serta memberikan jaminan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) bagi jalan tol. Beberapa persoalan krusial seperti penetapan status dan penyelenggaraan jalan, kelembagaan dan pembiayaan akan diatur secara detil dalam RUU Jalan yang baru

RUU baru ini bakal menggantikan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Karena itu, isinya bukan sekadar revisi atas UU yang sudah ada, tetapi juga akan mengatur sinergi antara jalan raya dan jalan rel. Sebab kapasitas jalan aspal saja tidak akan mampu mengakomodir kebutuhan angkutan logistik.

BERITA TERKAIT

Karyawan Telkomsel Bangun Jembatan Berdaya - Permudah Akses Masyarakat di Pelosok Garut

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi, Telkomsel bersinergi bersamaan salah satu komunitas keagamaan karyawan, Majelis Taklim Telkomsel (MTT)…

Kemenpar Incar Lima Negara Penghasil Turis dan Devisa

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan China, Eropa, Australia, Singapura, dan India sebagai Top Five Pasar Utama Wisatawan Mancanegara (wisman) 2018. Penetapan…

Akses Jalan Stasiun Parung Panjang Rusak

Akses jalan dari Jl. Raya Parung Panjang menuju ke Stasiun Parung Panjang Kabupaten Bogor, mengalami Kerusakan, jalan berlubang dan hingga…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Keuangan Inklusif yang Ekslusif

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pada 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus…

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…

Impor, Kenapa Takut?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Jangan marah dulu dengan judul tulisan ini. Atau jangan buru-buru emosi…